JAKARTA – Pemerintah Indonesia bersama 10 negara anggota ASEAN resmi menandatangani ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) di Manila, Filipina. Kesepakatan tersebut menjadi tonggak penting dalam memperkuat integrasi ekonomi digital kawasan sekaligus meningkatkan daya saing ASEAN di tingkat global.
Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang mewakili Indonesia, bersama perwakilan negara anggota ASEAN lainnya dalam rangkaian ASEAN Economic Community Council (AECC) Meeting.
Kesepakatan ini merupakan salah satu agenda strategis yang mulai didorong Indonesia saat memegang Keketuaan ASEAN pada 2023. Melalui inisiatif tersebut, Indonesia berupaya membangun kerja sama ekonomi digital yang lebih terintegrasi, inklusif, dan kompetitif.
Implementasi ASEAN DEFA diproyeksikan mampu meningkatkan nilai ekonomi digital ASEAN hingga dua kali lipat, dari US$1 triliun menjadi US$2 triliun pada 2030. Dengan jumlah penduduk sekitar 693 juta jiwa pada 2025, kawasan Asia Tenggara dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi digital dunia.
Airlangga mengatakan, ASEAN DEFA menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi kawasan di tengah perkembangan ekonomi digital global.
Menurutnya, kesepakatan tersebut tidak hanya menjadi kerangka kerja sama perdagangan digital, tetapi juga fondasi untuk memperluas aktivitas ekonomi, meningkatkan daya saing pelaku usaha, serta memperkuat integrasi ekonomi antarnegara ASEAN.
Bagi Indonesia, DEFA diharapkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru atau *new engine of growth*. Hal itu dapat diwujudkan melalui perluasan perdagangan digital, peningkatan transaksi lintas negara, serta penguatan partisipasi pelaku usaha nasional dalam ekosistem digital regional.
Perjanjian ekonomi digital tersebut mencakup sejumlah aspek strategis, mulai dari perdagangan digital, perdagangan elektronik lintas negara, pembayaran elektronik, pengembangan talenta digital, pemanfaatan teknologi baru, pelindungan data pribadi, keamanan siber, hingga pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Melalui cakupan tersebut, ASEAN DEFA diharapkan mampu menciptakan ekosistem ekonomi digital yang lebih terbuka, aman, inklusif, dan saling terhubung.
Pemerintah juga melihat implementasi DEFA sebagai peluang untuk mengoptimalkan transformasi digital nasional guna mendukung target tambahan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2028/2029.
Keberhasilan penandatanganan ini sekaligus menandai berakhirnya proses negosiasi yang berlangsung sejak 2023 dan menjadi awal memasuki tahapan implementasi kerja sama ekonomi digital ASEAN.
Ke depan, efektivitas ASEAN DEFA akan bergantung pada komitmen seluruh negara anggota dalam menerjemahkan kesepakatan tersebut menjadi program dan kebijakan konkret.
Pemerintah Indonesia menyatakan akan terus berperan aktif dalam proses implementasi agar kesepakatan tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dunia usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan.
