TARAKAN – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus memperluas akses legalitas, perlindungan hukum, hingga pembiayaan bagi pelaku usaha mikro melalui Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Sabtu (14/11).
Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza mengatakan kegiatan yang diikuti sekitar 1.000 peserta tersebut merupakan upaya pemerintah mendekatkan berbagai layanan pemberdayaan kepada pengusaha mikro di daerah.
Menurut Helvi, festival ini juga menjadi momentum mendorong pelaku usaha mikro bertransformasi dari sektor informal menuju formal agar memiliki daya saing lebih kuat dan mampu memperluas peluang bisnis.
“Kehadiran festival di Tarakan ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk mendekatkan berbagai layanan dan fasilitas pengembangan usaha kepada masyarakat,” kata Helvi.
Sepanjang 2025 hingga 2026, Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro telah memfasilitasi sekitar 25 jenis layanan, mulai dari legalitas, standardisasi, sertifikasi usaha, bantuan hukum hingga permodalan.
Program tersebut telah menjangkau lebih dari 14.000 pengusaha mikro di 19 provinsi.
Kementerian UMKM juga menyiapkan pelaksanaan festival serupa di sejumlah provinsi lainnya hingga akhir 2026. Selain layanan tatap muka, pendampingan legalitas dan sertifikasi usaha dapat diakses secara daring melalui platform SAPA UMKM.
Helvi mengimbau para pelaku UMKM untuk melengkapi legalitas usaha, meningkatkan kualitas produk, memanfaatkan teknologi digital, serta memperluas akses pasar dan kemitraan.
“Saya mengajak pengusaha UMKM melengkapi legalitas usaha, meningkatkan kualitas dan standardisasi produk, memanfaatkan teknologi digital, serta memperluas akses pasar dan kemitraan agar mampu naik kelas, semakin produktif, mandiri, dan berdaya saing,” ujarnya.
Dalam festival tersebut, peserta memperoleh kesempatan berkonsultasi langsung melalui berbagai stan layanan yang melibatkan sejumlah kementerian, lembaga, dan mitra kolaborator.
Layanan tersebut mencakup konsultasi legalitas, standardisasi, perlindungan usaha, hingga pemasaran. Sejumlah instansi yang terlibat antara lain Kementerian UMKM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, BPJPH, Kementerian Hukum, Dinas Kesehatan, BPOM, Bank Sumut, dan Jamkrindo.
Pada kesempatan itu, sejumlah pengusaha mikro dari Tarakan dan sekitarnya juga menerima berbagai fasilitas, di antaranya Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat halal, sertifikat merek, SPP-IRT, sertifikat perseroan perorangan, serta izin edar BPOM.
Selain legalitas usaha, bantuan yang disalurkan meliputi Kredit Usaha Rakyat (KUR), bantuan modal usaha, perlindungan asuransi, jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, hingga bantuan perumahan.
Wamen UMKM turut mendampingi penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan penyerahan ambulans dari BRI kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat akses pembiayaan usaha sekaligus fasilitas kesehatan masyarakat.
Helvi menegaskan, keberhasilan pemberdayaan pengusaha mikro membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan.
Ia juga meminta pemerintah daerah memastikan berbagai layanan yang diberikan melalui festival tidak berhenti setelah kegiatan selesai, melainkan dilanjutkan dengan pendampingan sesuai kebutuhan pengusaha mikro.
“Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, kami ingin pengusaha mikro di daerah memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang,” katanya.
Kementerian UMKM optimistis perluasan akses legalitas dan sertifikasi usaha dapat membuka peluang lebih besar bagi pengusaha mikro untuk meningkatkan kapasitas produksi, masuk ke rantai pasok industri besar, serta menghasilkan produk bernilai tambah.
Dengan demikian, pelaku usaha mikro diharapkan mampu naik kelas, meningkatkan daya saing, dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah maupun nasional.
