JAKARTA – Pemerintah resmi menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Dokumen regulasi tersebut kini dapat diakses dan diunduh masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, keterbukaan dokumen undang-undang tersebut merupakan hak masyarakat. Terutama bagi pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja yang membutuhkan informasi mengenai ketentuan serta aturan di bidang ketenagakerjaan.
“Kami ingin masyarakat tidak hanya mengetahui adanya UU Pelindungan Ketenagakerjaan, tetapi juga memahami substansi pengaturannya. Pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja perlu mengetahui hak, kewajiban, serta pelindungan yang diatur agar dapat menjadi acuan dalam dunia ketenagakerjaan dan dalam membangun hubungan kerja yang adil dan memberikan kepastian hukum,” ujar Yassierli di kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa (10/11).
UU Nomor 27 Tahun 2026 tersebut terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Regulasi ini mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan, mulai dari kesempatan dan perlakuan yang sama, perencanaan tenaga kerja, peningkatan produktivitas, pelatihan kerja, pemagangan, hingga penempatan tenaga kerja.
Selain itu, undang-undang tersebut mencakup perluasan kesempatan kerja, tenaga kerja sektor informal, penggunaan tenaga kerja asing, hubungan kerja, pengupahan, kesejahteraan, hubungan industrial, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).
Pengaturan lainnya meliputi dana cadangan pesangon, pembinaan, pengawasan ketenagakerjaan, penyidikan, ketentuan pidana, serta ketentuan peralihan dan penutup.
Yassierli menegaskan, pemahaman terhadap regulasi tersebut harus diikuti dengan pelaksanaan oleh seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, pelindungan ketenagakerjaan harus mencakup seluruh tahapan kehidupan kerja seseorang.
“Melalui UU ini, kami ingin memastikan pelindungan ketenagakerjaan mencakup seluruh tahapan kehidupan kerja, mulai dari persiapan memasuki dunia kerja, peningkatan kompetensi, keselamatan dan kesehatan kerja, saat dalam hubungan kerja, hingga pekerja purna kerja,” katanya.
Sebelumnya, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan disetujui bersama DPR dan pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 6 Oktober 2026.
UU Nomor 27 Tahun 2026 kemudian disahkan Presiden Prabowo Subianto dan diundangkan pada 28 Oktober 2026. Regulasi tersebut mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Dalam ketentuan peralihannya, peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU Nomor 27 Tahun 2026.
Masyarakat, khususnya pekerja dan pemberi kerja, dapat membaca serta mengunduh dokumen lengkap UU Pelindungan Ketenagakerjaan melalui JDIH Kementerian Sekretariat Negara sebagai acuan untuk memahami hak, kewajiban, dan bentuk pelindungan yang diatur dalam regulasi tersebut.
