JAKARTA – Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) menegaskan keterbukaan informasi publik tidak cukup hanya diwujudkan melalui regulasi, kelengkapan dokumen, dan fasilitas layanan. Komitmen pimpinan badan publik dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan masyarakat memperoleh manfaat nyata dari keterbukaan informasi.0
Hal tersebut menjadi salah satu fokus dalam pelaksanaan Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 hari pertama yang digelar di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11).
Sebanyak 282 badan publik dari tujuh kategori mengikuti tahapan Presentasi Uji Publik setelah dinyatakan lolos verifikasi Self-Assessment Questionnaire (SAQ). Kegiatan yang berlangsung pada 10-12 November 2026 itu menjadi ruang bagi badan publik untuk memaparkan visi, komitmen pimpinan, kebijakan, hingga implementasi keterbukaan informasi di masing-masing lembaga.
Ketua Bidang Hubungan Kelembagaan dan Tata Kelola KI Pusat sekaligus pengampu program Monev 2026, Dery Hendryan, menegaskan komitmen pimpinan harus tercermin dalam kebijakan dan praktik pelayanan informasi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Menurutnya, masyarakat merupakan penerima manfaat utama dari penyelenggaraan layanan informasi publik. Karena itu, keterbukaan informasi tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), tetapi harus menjadi bagian dari tanggung jawab seluruh unsur kelembagaan.
Keterlibatan pimpinan badan publik dalam Presentasi Uji Publik juga menjadi perhatian dalam proses penilaian. Dukungan pimpinan diperlukan untuk memastikan kebijakan keterbukaan informasi dapat diterapkan secara konsisten dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, Ketua KI Pusat Handoko Agung Saputro sebelumnya mengingatkan bahwa keberhasilan keterbukaan informasi tidak semata-mata diukur dari kelengkapan regulasi, dokumen, fasilitas layanan, maupun pemanfaatan teknologi informasi.
Penilaian juga harus melihat sejauh mana berbagai fasilitas dan kebijakan tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap informasi publik.
Dalam proses pengujian, KI Pusat melibatkan panelis dari berbagai unsur, mulai dari komisioner KI Pusat, akademisi, jurnalis, organisasi masyarakat sipil, hingga praktisi.
Para panelis mendalami sejumlah aspek, termasuk relevansi kebijakan dengan kebutuhan masyarakat, pelibatan publik, pengelolaan informasi, serta kemudahan dan aksesibilitas layanan informasi.
Dengan mekanisme tersebut, badan publik tidak hanya diminta menjelaskan kebijakan dan fasilitas yang telah dibangun, tetapi juga membuktikan hasil serta manfaat yang dirasakan masyarakat.
Keterbukaan informasi diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap informasi, meningkatkan partisipasi dalam proses pengambilan kebijakan, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Upaya tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi.
Melalui pelaksanaan Monev 2026, KI Pusat mendorong keterbukaan informasi tidak berhenti pada pemenuhan standar administratif. Lebih jauh, keterbukaan harus menjadi budaya kelembagaan yang mampu memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.
Alternatif judul berita:
* KI Pusat Soroti Komitmen Pimpinan dalam Uji Publik Monev 2026
* 282 Badan Publik Ikuti Uji Publik Keterbukaan Informasi 2026
* KI Pusat: Keterbukaan Informasi Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat
* Uji Publik Monev 2026, KI Pusat Dorong Transparansi Badan Publik
TAG Berita:
KI Pusat, Komisi Informasi Pusat, Monev 2026, Uji Publik, Keterbukaan Informasi Publik, Handoko Agung Saputro, Dery Hendryan, Transparansi, Akuntabilitas, Pelayanan Publik, UU Keterbukaan Informasi Publik.
Rekomendasi judul utama: KI Pusat: Keterbukaan Informasi Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat.
Judul ini paling kuat karena mengangkat substansi utama kegiatan sekaligus memiliki nilai kepentingan publik.
