JAKARTA – Nama Prof. Dr. H. Tubagus Bahrudin, S.E., M.M., yang dikenal dengan sapaan Cah Angon, mulai mendapat perhatian dari sejumlah pendukung dan tokoh masyarakat. Dukungan tersebut muncul seiring berkembangnya pembicaraan mengenai dinamika kepemimpinan nasional, termasuk wacana mengenai figur yang dinilai memiliki kapasitas untuk mengemban amanah sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Sejumlah pendukung Prof. Tubagus Bahrudin dari berbagai daerah menyampaikan aspirasi agar sosok tersebut dipertimbangkan dalam pembahasan mengenai kepemimpinan nasional. Dukungan datang dari berbagai unsur, mulai dari kalangan pengamat, tokoh masyarakat, pengusaha hingga keluarga besar Kesultanan.
Aspirasi tersebut mengemuka pada Rabu (11/11/2026). Para pendukung menilai Prof. Tubagus Bahrudin memiliki pengalaman, jaringan, serta potensi kepemimpinan yang patut diperhitungkan dalam wacana mengenai masa depan pemerintahan Indonesia.
Salah satu tokoh yang turut menyampaikan dukungan adalah Sultan Jambi, KDYMM Sayyid Fuad bin Abdurrahman Baraqbah. Dukungan tersebut menjadi bagian dari aspirasi sejumlah kalangan yang menghendaki agar Prof. Tubagus Bahrudin turut dipertimbangkan sebagai salah satu figur dalam pembahasan kepemimpinan nasional.
Bagi para pendukungnya, sosok Cah Angon dinilai memiliki kemampuan membangun komunikasi lintas kelompok serta menjalin hubungan dengan berbagai unsur masyarakat. Mereka berharap aspirasi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam diskusi publik mengenai figur-figur yang berpotensi memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara.
Munculnya dukungan terhadap Prof. Tubagus Bahrudin juga dikaitkan dengan beredarnya sebuah dokumen yang disebut sebagai surat pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun, keaslian, tanggal penerbitan, serta status resmi dokumen tersebut masih memerlukan verifikasi kepada pihak berwenang.
Oleh karena itu, informasi mengenai pengunduran diri Wakil Presiden tidak dapat diperlakukan sebagai fakta resmi hanya berdasarkan dokumen yang beredar.
Secara konstitusional, mekanisme pemberhentian Wakil Presiden maupun pengisian jabatan apabila terjadi kekosongan telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila Wakil Presiden berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan demikian, dukungan masyarakat, tokoh politik, pengusaha, maupun keluarga besar Kesultanan merupakan bagian dari aspirasi demokrasi, tetapi tidak secara otomatis menjadikan seseorang sebagai Wakil Presiden.
Berkembangnya dukungan terhadap Prof. Dr. H. Tubagus Bahrudin memperlihatkan adanya dinamika aspirasi di tengah masyarakat mengenai figur kepemimpinan nasional.
Para pendukung berharap gagasan dan aspirasi tersebut dapat disampaikan melalui jalur demokrasi serta tetap menghormati konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Pada prinsipnya, setiap wacana mengenai pergantian maupun pengisian jabatan kenegaraan harus mengutamakan kepentingan bangsa, menjaga stabilitas nasional, serta menghormati proses hukum dan mekanisme ketatanegaraan Republik Indonesia.
Editor: Fahmy Nurdin
