JAYAPURA – Dinamika ketatanegaraan menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat. Momentum tersebut dinilai sebagai kesempatan untuk memperkuat kualitas kepemimpinan nasional dengan mengedepankan integritas, komitmen terhadap pemerintahan bersih, serta keberpihakan kepada kepentingan rakyat.
Tokoh Muslim Papua sekaligus Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Papua Pegunungan, H. Abdul Kahar Yelipele, M.Pd.I., menyampaikan bahwa proses pengisian jabatan Wakil Presiden harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, serta berpedoman pada konstitusi.
Menurutnya, pengunduran diri Gibran yang telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada 12 November 2026 harus disikapi secara dewasa dan konstitusional.
Ia menilai, seluruh lembaga negara perlu menjalankan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar kesinambungan pemerintahan tetap terjaga.
“Dari ufuk timur Indonesia, khususnya Tanah Papua, kami berharap Presiden Prabowo Subianto dapat terus menjaga stabilitas pemerintahan, memperkuat agenda pembangunan nasional, serta memastikan setiap kebijakan negara benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat,” ujar Abdul Kahar dalam pandangannya, Minggu (15/11/2026).
Abdul Kahar menegaskan, figur yang nantinya mengemban amanah sebagai Wakil Presiden harus memiliki integritas pribadi, kapasitas kenegarawanan, wawasan kebangsaan, serta komitmen kuat terhadap pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Menurutnya, jabatan Wakil Presiden bukan sekadar posisi politik atau simbol kekuasaan, melainkan amanah konstitusional yang menuntut tanggung jawab besar dalam membantu Presiden menjalankan pemerintahan.
Ia mengemukakan sejumlah kriteria yang perlu menjadi pertimbangan dalam proses pencarian calon Wakil Presiden pengganti.
Pertama, memiliki integritas dan rekam jejak yang mencerminkan kejujuran, transparansi, serta akuntabilitas dalam menjalankan tanggung jawab publik.
Kedua, mempunyai kapasitas kenegarawanan dan pemahaman kebangsaan, termasuk kemampuan membangun komunikasi lintas kelompok, menjaga persatuan, serta merawat keberagaman masyarakat Indonesia.
Ketiga, mempunyai perhatian serius terhadap pemerataan pembangunan, terutama bagi wilayah Indonesia bagian timur dan Tanah Papua yang masih membutuhkan percepatan pembangunan pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia Orang Asli Papua.
Keempat, memiliki keteladanan moral, keberpihakan kepada kepentingan masyarakat, serta kesediaan mengabdikan kemampuan dan pengalamannya untuk kemajuan bangsa.
“Indonesia membutuhkan pemimpin yang tidak hanya memiliki kedudukan, tetapi juga integritas, keberanian moral, dan komitmen nyata untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih serta berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Abdul Kahar berpandangan bahwa pencarian figur Wakil Presiden tidak semestinya hanya dibatasi oleh latar belakang kepartaian maupun lingkungan politik tertentu.
Menurutnya, partai politik memang memiliki peran penting dalam sistem demokrasi dan mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden. Namun, kapasitas kepemimpinan dan pengabdian kepada negara juga dapat tumbuh dari berbagai lingkungan masyarakat.
Ia menilai Indonesia memiliki banyak tokoh agama, ulama, akademisi, cendekiawan, profesional, dan pemimpin masyarakat yang selama ini berkontribusi dalam pendidikan, pembinaan moral, pembangunan sosial, perdamaian, serta penguatan persatuan nasional.
Abdul Kahar secara khusus menyoroti kontribusi para ulama dan tokoh agama yang memiliki pengalaman panjang dalam membina masyarakat, membangun toleransi, mendamaikan perbedaan, serta menanamkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab.
Menurutnya, sebagian tokoh agama juga mempunyai pengalaman memimpin organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang dapat menjadi modal dalam pengabdian di tingkat nasional.
“Ruang pengabdian bagi ulama dan tokoh agama dalam kepemimpinan nasional patut dipertimbangkan secara terbuka. Namun, tentu harus tetap mengedepankan persyaratan konstitusional, kapasitas, integritas, dan kemampuan menjalankan tanggung jawab kenegaraan,” ungkapnya.
Ia menekankan bahwa yang harus menjadi ukuran utama bukan semata-mata latar belakang seseorang, melainkan kualitas pribadi, rekam jejak pengabdian, kemampuan kepemimpinan, dan komitmennya terhadap kepentingan bangsa.
Dari Tanah Papua, Abdul Kahar juga menyampaikan harapan agar dinamika pergantian Wakil Presiden tidak mengurangi perhatian pemerintah pusat terhadap percepatan pembangunan di wilayah Papua.
Ia menegaskan bahwa masyarakat Papua membutuhkan kebijakan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada angka dan proyek, tetapi juga menyentuh kebutuhan nyata masyarakat di tingkat kampung dan daerah terpencil.
Pembangunan pendidikan, pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, infrastruktur, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia Orang Asli Papua harus menjadi perhatian berkelanjutan pemerintah.
Selain itu, pemerintah diharapkan membuka ruang dialog yang lebih luas dengan tokoh agama, pimpinan adat, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan berbagai elemen masyarakat Papua.
Menurutnya, pendekatan pembangunan yang mengedepankan dialog, penghormatan terhadap kearifan lokal, keadilan, dan partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap negara.
“Kami berharap Presiden Prabowo Subianto senantiasa membuka ruang komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk para tokoh agama, ulama, pimpinan adat, akademisi, dan masyarakat Papua. Aspirasi dari wilayah timur Indonesia harus menjadi bagian penting dalam pengambilan kebijakan nasional,” katanya.
Abdul Kahar kembali menegaskan bahwa proses pengisian jabatan Wakil Presiden harus menjadi momentum untuk memperkuat prinsip demokrasi, supremasi konstitusi, dan tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab.
Ia berharap figur yang nantinya mengemban jabatan tersebut mampu membantu Presiden menjalankan pemerintahan secara efektif, menjaga persatuan nasional, serta memastikan keadilan pembangunan dirasakan seluruh masyarakat Indonesia.
Baginya, kepemimpinan nasional tidak boleh hanya dipahami sebagai persoalan siapa yang memperoleh jabatan, tetapi lebih jauh menyangkut bagaimana amanah negara dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Kepemimpinan nasional harus menjadi ruang pengabdian, bukan sekadar perebutan kedudukan. Bangsa ini membutuhkan sosok pemimpin yang bersih, berintegritas, berwawasan kebangsaan, dan memiliki komitmen kuat untuk melayani seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun wilayah,” tutup Abdul Kahar.
Pandangan tersebut menjadi pesan dari Tanah Papua bahwa pembangunan dan kepemimpinan nasional harus berjalan beriringan dengan prinsip keadilan, persatuan, integritas, serta penghormatan terhadap keberagaman.
Editor: Fahmy Nurdin
