SULAWESI TENGGARA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sulawesi Tenggara menggelar harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kolaka Timur tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Selasa (17/11/2026).
Kegiatan harmonisasi tersebut melibatkan jajaran perangkat daerah terkait bersama Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur. Pembahasan difokuskan pada penyempurnaan substansi dan teknik penyusunan regulasi agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Harmonisasi ini dilakukan untuk memastikan ketepatan struktur organisasi, kejelasan pembagian tugas dan fungsi, serta efektivitas tata kerja UPTD Puskesmas. Selain itu, rancangan peraturan tersebut juga diselaraskan dengan regulasi yang lebih tinggi, khususnya ketentuan di bidang kesehatan.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam membangun landasan hukum yang jelas bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar. Dengan pengaturan organisasi dan tata kerja yang tepat, keberadaan Puskesmas diharapkan dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat secara lebih terarah.
Kepala Kanwil Kemenkum Sultra, Andi Basmal, di tempat terpisah menegaskan bahwa ketersediaan payung hukum yang presisi merupakan salah satu aspek penting dalam memperkuat tata kelola pelayanan kesehatan di daerah.
“Kanwil Kemenkum Sultra berkomitmen penuh mendukung pemerintah daerah dalam menghadirkan produk hukum yang akuntabel dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya sektor kesehatan,” ujar Andi Basmal.
Melalui harmonisasi tersebut, Kanwil Kemenkum Sultra berharap Raperbup Kolaka Timur dapat menghasilkan regulasi yang tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga menjadi pedoman dalam mewujudkan organisasi Puskesmas yang efektif, profesional, dan mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. (AM)




































