SULAWESI TENGGARA – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sulawesi Tenggara, Andi Basmal, menerima kunjungan kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Tengah, Kamis (19/11/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka konsultasi penyusunan Naskah Akademik Pendirian Perusahaan Umum Daerah (Perumda), guna memperoleh masukan serta penguatan dari aspek hukum terhadap rencana pembentukan badan usaha milik daerah tersebut.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Kepala Kanwil Kemenkum Sulawesi Tenggara itu dihadiri Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), dua anggota Bapemperda, serta Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Buton Tengah.
Konsultasi tersebut merupakan tindak lanjut agenda kunjungan kerja DPRD Kabupaten Buton Tengah pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2026/2027, dengan fokus pembahasan penyusunan Naskah Akademik Pendirian Perumda.
Dalam pembahasan, ditekankan bahwa Naskah Akademik menjadi salah satu landasan penting dalam proses pembentukan produk hukum daerah. Karena itu, penyusunannya harus memperhatikan tiga aspek utama, yakni filosofis, sosiologis, dan yuridis.
Ketiga aspek tersebut diperlukan agar rencana pendirian Perumda memiliki dasar pertimbangan yang kuat, sesuai kebutuhan masyarakat, serta sejalan dengan arah pembangunan daerah. Selain itu, substansi yang disusun juga harus selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Andi Basmal menyambut baik kunjungan dan inisiatif DPRD Kabupaten Buton Tengah yang melakukan konsultasi sejak tahap perencanaan. Ia menegaskan, Kanwil Kemenkum Sultra siap memberikan dukungan melalui fasilitasi dan konsultasi hukum, khususnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah.
Menurutnya, koordinasi sejak awal menjadi bagian penting untuk memastikan setiap produk hukum daerah memiliki kepastian hukum, berkualitas, dan dapat diimplementasikan secara efektif.
Melalui konsultasi tersebut, diharapkan penyusunan Naskah Akademik Pendirian Perumda Kabupaten Buton Tengah dapat berjalan lebih terarah dengan mempertimbangkan aspek regulasi dan kebutuhan daerah.
Kanwil Kemenkum Sultra juga berkomitmen terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan DPRD dalam mendorong pembentukan produk hukum yang harmonis dan berkualitas, sehingga dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah. (AM)




































