JAKARTA, OKJAKARTA.COM – Ketiadaan sosok Lurah di sejumlah kelurahan Jakarta Barat telah menimbulkan kekisruhan dalam pelayanan publik. Warga mengeluhkan lambatnya proses administrasi dan kesulitan mengakses layanan dasar, akibat sejumlah kelurahan dipegang oleh Pelaksana Tugas (Plt) Lurah yang harus membagi perhatian untuk dua wilayah berbeda.
Kekosongan jabatan Lurah di beberapa kelurahan seperti Slipi, Kemanggisan, Kota Bambu Selatan, Tomang, Grogol, Jelambar, Kedaung Kaliangke, Jembatan Lima, Krendang, Tambora, dan Wijaya Kusuma menjadi sorotan tajam. Warga mempertanyakan mengapa kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, sementara dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat.
“Ini masalah serius. Bagaimana bisa pelayanan publik berjalan optimal tanpa pemimpin di tingkat kelurahan?” ujar Wondo, tokoh masyarakat Jakarta Barat.
Selain menghambat pelayanan administrasi, kekosongan jabatan Lurah juga berpotensi menimbulkan masalah keamanan dan ketertiban. Tanpa kepemimpinan yang kuat di tingkat tapak, potensi konflik sosial dan kriminalitas bisa meningkat.
Pemkot Jakarta Barat belum memberikan keterangan resmi terkait permasalahan ini. Namun, warga mendesak agar pemerintah serius menangani persoalan tersebut.
“Jangan sampai pelayanan publik dikorbankan akibat buruknya manajemen pemerintahan,” pungkasnya.
Warga berharap Pemkot Jakarta Barat segera mengambil langkah konkrit, seperti mempercepat proses rekrutmen dan mutasi pegawai, serta meningkatkan efisiensi pelayanan melalui pemanfaatan teknologi informasi. (MW)
