JAKARTA – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) memperkuat sinergi untuk menghadapi maraknya hoaks di ruang digital. Kolaborasi ini juga diarahkan untuk meningkatkan kompetensi wartawan dan memperluas penyebaran informasi pembangunan yang akurat.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara SMSI dan RRI di Ruang Rapat Direktur Utama RRI, Jakarta, Senin (26/10/2026).
Ketua Umum SMSI Firdaus mengatakan, kerja sama itu merupakan langkah bersama untuk merespons persoalan disinformasi yang semakin kompleks seiring perkembangan teknologi digital.
“Kolaborasi ini merupakan manifestasi dari gagasan Dirut RRI dan Ketum SMSI untuk melawan hoaks,” kata Firdaus.
Firdaus menjelaskan, kerja sama tersebut akan diwujudkan melalui sejumlah program, di antaranya Training of Trainers (ToT), Uji Kompetensi Wartawan (UKW), serta penguatan distribusi informasi pembangunan kepada masyarakat.
SMSI, kata Firdaus, memiliki jaringan 3.181 perusahaan media siber, termasuk media rintisan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Jaringan tersebut dinilai dapat menjadi kekuatan strategis dalam memperluas jangkauan informasi publik.
“Media startup atau media rintisan yang tergabung dalam SMSI sebanyak 3.181 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia mendukung program penyebaran informasi pembangunan,” ujarnya.
Firdaus juga menyatakan dukungan terhadap pengintegrasian RRI dan TVRI sebagai platform media publik yang mampu menjangkau masyarakat lebih luas.
Menurutnya, penguatan jaringan media dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pers menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem informasi yang sehat.
Direktur Utama LPP RRI Hendrasmo menegaskan, penanganan hoaks membutuhkan kerja sama lintas lembaga, termasuk dengan perusahaan media yang berkembang di tingkat lokal maupun nasional.
“Hari ini kita kedatangan tokoh pers dan kita hadir dalam proyek yang lebih besar, yaitu bersama-sama menanggulangi hoaks,” kata Hendrasmo.
Hendrasmo menilai media rintisan juga mempunyai peran penting dalam membentuk arus informasi publik. Karena itu, kolaborasi dengan SMSI diharapkan dapat mendorong peningkatan kompetensi insan media sekaligus memperkuat kualitas konten yang disampaikan kepada masyarakat.
Sementara itu, Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Komaruddin Hidayat menyoroti perubahan mendasar dalam pola masyarakat mengakses dan mengonsumsi informasi.
Menurut Komaruddin, perkembangan media sosial telah mengubah lanskap komunikasi publik. Jika sebelumnya produksi informasi melalui media massa melewati proses seleksi dan verifikasi, kini setiap orang dapat memproduksi sekaligus menyebarkan informasi melalui platform digital.
“Dulu informasi dikuasai oleh media massa, terakreditasi, terseleksi dan terverifikasi. Sekarang media sosial memenuhi ruang publik,” ujarnya.
Komaruddin mengingatkan, melimpahnya informasi tidak otomatis meningkatkan kualitas pengetahuan masyarakat. Informasi faktual kini bercampur dengan kabar yang belum terverifikasi, konten sensasional, hingga penipuan.
Komaruddin juga menyoroti peran algoritma platform digital yang membentuk kebiasaan masyarakat dalam mengonsumsi informasi. Konten yang sering dilihat, disukai, atau dicari pengguna akan memengaruhi rekomendasi informasi berikutnya.
“Algoritma itu sebelumnya menjajah tanpa paksaan, mengendalikan tanpa paksaan,” kata Komaruddin.
Menurut Komaruddin, mekanisme tersebut berpotensi membuat masyarakat terjebak dalam ruang informasi yang terbatas pada minat dan pandangan tertentu. Akibatnya, informasi alternatif yang dapat memperluas perspektif seseorang berisiko semakin jarang diakses.
Komaruddin menilai kemampuan memeriksa sumber, menguji kebenaran, dan mempertanyakan informasi menjadi kebutuhan mendesak di tengah derasnya arus konten digital.
“Yang serius sekali adalah kita tidak dilatih untuk mengecek informasi,” katanya.
Komarudin menambahkan, media sosial juga memiliki kemampuan besar dalam membentuk opini dan menggerakkan emosi publik dalam waktu singkat. Kondisi itu menuntut masyarakat lebih kritis sekaligus mendorong media untuk mempertahankan profesionalitas dan akurasi pemberitaan.
Dalam konteks tersebut, kerja sama SMSI dan RRI dinilai memiliki peran strategis. Kolaborasi antara lembaga penyiaran publik dan jaringan perusahaan media siber diharapkan mampu memperkuat verifikasi informasi sekaligus menyediakan konten yang kredibel bagi masyarakat.
Kerja sama itu diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan MoU, tetapi berlanjut melalui program nyata yang meningkatkan kapasitas wartawan, memperluas akses informasi pembangunan, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap media.
Sejumlah pejabat dan pengurus turut menghadiri kegiatan tersebut, antara lain Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto, Anggota Dewan Pengawas LPP RRI Enderiman Butar Butar, Direktur PP LPP RRI Mistam, Dewan Penasihat SMSI Pusat Prof. Dr. Taufiqurochman, Dewan Pertimbangan SMSI Pusat Theodorus Dar Edi Yoga, serta Wakil Ketua Umum SMSI Bidang Usaha Media Siber dan Pengembangan Teknologi Digital Ilona Juwita.
Hadir pula Kepala Stasiun RRI Jakarta Ir. M. Bugi Hidayat, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi RRI Ade Irosadi, dan Kepala Pusat Pemberitaan RRI Yuliana Marta Doky.
(Helmi AR)
