Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memimpin rapat koordinasi teknis untuk merumuskan strategi penghematan bahan bakar minyak (BBM) di sektor pembangunan manusia dan kebudayaan, Senin (16/3).
Rapat yang digelar secara daring itu merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI Prabowo Subianto terkait upaya efisiensi konsumsi energi di berbagai sektor, khususnya pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.
Dalam rapat tersebut, Pratikno menekankan bahwa kebijakan efisiensi energi perlu disusun secara responsif dan berbasis data, dengan mempertimbangkan pengalaman pengaturan mobilitas yang pernah diterapkan pada masa pandemi COVID-19.
Ia mengatakan, pemerintah harus memastikan kebijakan penghematan energi tidak mengganggu proses pembelajaran maupun layanan publik yang diberikan kepada masyarakat.
Langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data konsumsi energi serta tingkat mobilitas di masing-masing sektor, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan bagi masyarakat,” ujar Pratikno.
Dalam pertemuan itu, pemerintah menyepakati lima strategi utama penghematan energi lintas kementerian dan lembaga. Strategi tersebut mencakup penerapan skema kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN), penguatan pemanfaatan platform digital untuk mendukung efektivitas kerja, pembatasan mobilitas perjalanan dinas, penerapan strategi hemat energi pada operasional gedung perkantoran, serta pengaturan metode pembelajaran daring dan luring sesuai karakteristik mata pelajaran.
Meski demikian, kegiatan pembelajaran yang bersifat praktikum tetap diarahkan untuk dilaksanakan secara tatap muka guna menjaga kualitas proses belajar mengajar. Kebijakan tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing jenjang pendidikan.
Selain itu, rapat juga mencatat sejumlah isu strategis yang masih memerlukan pembahasan lanjutan. Di antaranya mekanisme penyesuaian distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika terjadi perubahan pola kehadiran siswa di sekolah, serta opsi skema pembiayaan alternatif untuk mendukung akses internet bagi peserta didik apabila pembelajaran daring diterapkan.
Pemerintah merencanakan kebijakan penghematan energi lintas sektor tersebut mulai berlaku pada April 2026.
Pratikno menegaskan koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
Koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci agar kebijakan efisiensi energi dapat berjalan efektif, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, hasil rapat koordinasi tersebut akan dirumuskan dalam laporan kepada Presiden Prabowo yang memuat gambaran konsumsi energi di sektor pembangunan manusia dan kebudayaan, sekaligus rekomendasi langkah penghematan yang akan dilakukan oleh kementerian dan lembaga terkait.
Rapat turut dihadiri perwakilan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Agama, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga.
