Kemenko PMK Dorong Dunia Usaha Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Bencana

- Jurnalis

Senin, 21 September 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama PT Astra International Tbk. menggelar Indonesia Rescue Summit-Private Sector Resilience Movement (IRS–PSRM) 2026 sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan dan kapasitas dunia usaha dalam menghadapi ancaman bencana.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama PT Astra International Tbk. menggelar Indonesia Rescue Summit-Private Sector Resilience Movement (IRS–PSRM) 2026 sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan dan kapasitas dunia usaha dalam menghadapi ancaman bencana.

JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama PT Astra International Tbk. menggelar Indonesia Rescue Summit-Private Sector Resilience Movement (IRS–PSRM) 2026 sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan dan kapasitas dunia usaha dalam menghadapi ancaman bencana.

Rangkaian kegiatan diawali dengan Apel Kesiapsiagaan dan Gelar Peralatan sekaligus pembukaan IRS–PSRM 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta, Senin (21/9).
Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK Lilik Kurniawan mengatakan penanggulangan bencana tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Menurutnya, keterlibatan sektor swasta menjadi bagian penting dalam memperkuat ketangguhan nasional.

“Kita ingin membangun paradigma bahwa sektor swasta bukan hanya objek yang harus dilindungi ketika bencana terjadi, tetapi juga subjek dan mitra strategis dalam membangun ketangguhan bangsa,” ujar Lilik.

Ia mengatakan dunia usaha memiliki berbagai sumber daya yang dapat dimobilisasi saat terjadi bencana, mulai dari teknologi, jaringan, tenaga ahli hingga infrastruktur.

Menurut Lilik, integrasi sumber daya tersebut dengan sistem penanggulangan bencana pemerintah dapat meningkatkan kapasitas respons nasional.

Kebutuhan kolaborasi lintas sektor semakin penting di tengah ancaman bencana yang beragam. Sejumlah wilayah Indonesia saat ini menghadapi ancaman kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sementara aktivitas vulkanik seperti erupsi Gunung Anak Krakatau juga membutuhkan kesiapsiagaan.

Dalam kondisi tersebut, keberadaan Emergency Response Team (ERT) di setiap perusahaan dinilai penting. Tim tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis, tetapi juga mampu berkoordinasi dengan pemerintah dan relawan ketika melakukan penanganan di lapangan.

“Ketika terjadi keadaan darurat, kita tidak boleh bekerja dalam sekat-sekat institusi. Yang kita perlukan adalah satu sistem, satu koordinasi, dan satu tujuan: menyelamatkan jiwa dan mengurangi dampak bencana,” kata Lilik.

119 Tim dari 29 Perusahaan
IRS–PSRM 2026 merupakan kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini, kegiatan berlangsung pada 15 September hingga 29 Oktober 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur dan sejumlah lokasi pendukung, termasuk Pusdiklat Gulkarmat Ciracas serta PT Astra International AMDI Sunter.

Sebanyak 119 tim dari 29 perusahaan ambil bagian dalam kegiatan tersebut.
Peserta akan mengikuti tujuh kategori kompetisi kedaruratan, yakni Vehicle Accident Rescue (VAR), Manajemen dan Distribusi Logistik, Emergency Medical Treatment (EMT), Water Rescue, Pendirian Tenda, Fire Fighting, dan Fitness Drill.
Rangkaian tersebut mencakup simulasi penyelamatan korban, penanganan medis, pengelolaan logistik hingga pengujian ketahanan fisik personel.

Lilik meminta kegiatan tersebut tidak hanya dipandang sebagai kompetisi, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran dan pertukaran praktik baik yang dapat diterapkan di lingkungan perusahaan masing-masing.

“Jangan berhenti sebatas pada menjuarai kompetisi. Yang paling esensial adalah peningkatan kapasitas nyata ketika bencana benar-benar terjadi di lapangan,” ujarnya.
Kemenko PMK mendorong penguatan kapasitas kesiapsiagaan bencana menjadi bagian dari tata kelola keberlanjutan perusahaan. Investasi dalam kesiapsiagaan dinilai tidak hanya berkaitan dengan perlindungan aset, tetapi juga keselamatan manusia, keberlangsungan produktivitas, dan ketahanan ekonomi.

Ke depan, pemerintah dan dunia usaha akan mendorong integrasi Emergency Response Plan serta Business Continuity Management perusahaan ke dalam sistem penanggulangan bencana pemerintah.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat budaya sadar risiko sekaligus membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih terintegrasi antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, dan unsur terkait lainnya.

Berita Terkait

Jaminan Produk Halal Jadi Kunci Kepercayaan Konsumen dan Daya Saing Global
Dari Bali, Kapolri Listyo Sigit Serukan Penguatan Kepemimpinan Polwan Indonesia
Musda XI Golkar Jakbar : Ryanald Jonathan terpilih menjadi Ketua Baru DPD Partai Golkar Jakarta Barat Masa Bakti 2025 – 2030
Nusron Wahid: Hormati Proses Hukum KPK, Pastikan Pelayanan ATR/BPN Tetap Berjalan
Gus Ipul Bantah Dana Suap HGB Summarecon Bogor Mengalir ke Muktamar NU 2026
Tito Dorong Pemda Segera Gunakan Rp760 Miliar untuk Tangani Karhutla
HUT ke-16 BNPP, Mendagri Soroti Capaian dan Upaya Penguatan Pengelolaan Perbatasan
KPK Geledah Kantor ATR/BPN: Kejar Aliran Uang Kasus HGB Summarecon, Nusron Wahid Menghilang 
Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari OKJAKARTA.COM di GOOGLE NEWS. Untuk Mengikuti silahkan tekan tanda bintang.

Berita Terkait

Senin, 21 September 2026 - 07:32 WIB

Jaminan Produk Halal Jadi Kunci Kepercayaan Konsumen dan Daya Saing Global

Senin, 21 September 2026 - 07:05 WIB

Kemenko PMK Dorong Dunia Usaha Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Bencana

Minggu, 20 September 2026 - 21:12 WIB

Dari Bali, Kapolri Listyo Sigit Serukan Penguatan Kepemimpinan Polwan Indonesia

Minggu, 20 September 2026 - 17:03 WIB

Musda XI Golkar Jakbar : Ryanald Jonathan terpilih menjadi Ketua Baru DPD Partai Golkar Jakarta Barat Masa Bakti 2025 – 2030

Jumat, 18 September 2026 - 15:43 WIB

Nusron Wahid: Hormati Proses Hukum KPK, Pastikan Pelayanan ATR/BPN Tetap Berjalan

Berita Terbaru