JAKARTA – Polda Metro Jaya menyiapkan 26.386 personel gabungan untuk mengawal 99 kegiatan masyarakat yang berlangsung di wilayah hukum Polda Metro Jaya dan wilayah penyangga pada Kamis (24/9/2026). Dari jumlah tersebut, 73 kegiatan merupakan penyampaian pendapat di muka umum, sedangkan 26 lainnya merupakan kegiatan masyarakat.
Kesiapan pengamanan tersebut diarahkan bukan hanya untuk memastikan kegiatan penyampaian aspirasi berlangsung aman dan tertib, tetapi juga menjaga agar aktivitas masyarakat lainnya, seperti bekerja, bersekolah, menjalankan usaha, dan melakukan perjalanan, tetap dapat berlangsung dengan aman dan nyaman.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan, pengamanan disiapkan melalui koordinasi lintas sektor serta Tactical Floor Game (TFG). Koordinasi tersebut melibatkan Polda Metro Jaya, Mabes Polri, Kodam Jaya/TNI, Pemprov DKI Jakarta, serta unsur terkait lainnya.
Menurut Budi, pendekatan pengamanan yang diterapkan menempatkan pelayanan masyarakat sebagai salah satu perhatian utama.
“Menyampaikan pendapat merupakan hak masyarakat yang harus dihormati. Polri hadir untuk memberikan pelayanan dan mengawal agar aspirasi dapat disampaikan dengan aman, damai, tertib, dan bertanggung jawab.”
Dari total 26.386 personel gabungan, penempatan dilakukan berdasarkan lokasi dan kebutuhan pengamanan. Sebanyak 4.020 personel disiagakan di kawasan Monas dan Silang Selatan, 4.051 personel di sekitar Bundaran HI, Dukuh Atas hingga Thamrin, serta 3.663 personel di kawasan Gedung DPR/MPR RI.
Selain itu, 8.914 personel disiapkan untuk penyekatan dan FKPMS, 2.055 personel untuk pengamanan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas), serta 1.841 personel untuk penegakan hukum.
Polda Metro Jaya juga menyiagakan 600 personel di Mapolda, 412 personel Tim Patroli Wilayah, 296 personel di kawasan TMII, 197 personel di Kementerian Pertanian dan Danantara, serta 140 personel di kawasan Semanggi.
Sementara itu, 102 personel ditempatkan untuk pengamanan Komnas HAM dan Pengadilan Tinggi, 62 personel untuk patroli pengawalan unjuk rasa, dan 33 personel merupakan pejabat pimpinan tinggi (PJU) penanggung jawab.
Rincian tersebut menunjukkan bahwa skema pengamanan tidak hanya berfokus pada titik aksi, tetapi juga mencakup pengaturan pergerakan massa, lalu lintas, patroli, hingga kesiapsiagaan di sejumlah objek strategis.
Budi mengatakan, personel di lapangan diarahkan mengedepankan komunikasi, dialog, serta pendekatan persuasif dan humanis. Dengan pendekatan tersebut, aparat diharapkan dapat menjalankan fungsi pengamanan sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
Di sisi lain, peserta kegiatan juga diimbau menghormati hak masyarakat lain yang tetap menjalankan aktivitas sehari-hari.
Polda Metro Jaya meminta para koordinator dan penanggung jawab aksi memastikan penyampaian aspirasi dilakukan secara tertib dan damai, menaati ketentuan yang berlaku, serta tidak merusak fasilitas umum.
Dampak terhadap mobilitas masyarakat menjadi salah satu perhatian dalam pengamanan. Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas yang penerapannya disesuaikan dengan kondisi aktual di lapangan.
Kondisi arus kendaraan, jumlah massa, lokasi kegiatan, serta perkembangan situasi menjadi pertimbangan dalam menentukan pengaturan lalu lintas.
Sebanyak 2.055 personel lalu lintas telah disiapkan untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas selama rangkaian kegiatan berlangsung.
Masyarakat yang tidak memiliki kepentingan di sekitar lokasi kegiatan diimbau mempertimbangkan rute perjalanan alternatif dan mengatur waktu keberangkatan. Pengguna jalan juga diminta mengikuti arahan petugas apabila terjadi perubahan pola lalu lintas di lapangan.
Informasi perkembangan situasi lalu lintas dapat dipantau melalui kanal resmi TMC Polda Metro Jaya.
Polda Metro Jaya menegaskan bahwa pengamanan kegiatan penyampaian pendapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara hak masyarakat menyampaikan aspirasi dan hak masyarakat lainnya untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.
Budi mengajak seluruh pihak yang terlibat menjaga situasi tetap kondusif selama kegiatan berlangsung.
“Polri untuk Demokrasi. Kami hadir untuk menjaga ruang demokrasi sekaligus melindungi ketenteraman aktivitas masyarakat umum. Sampaikan aspirasi dengan damai, hormati masyarakat yang tetap beraktivitas, dan bersama-sama jaga Jakarta,” kata Budi.
Dengan skema pengamanan yang melibatkan unsur kepolisian, TNI, Pemprov DKI Jakarta dan Pamdal DPR-MPR RI, Polda Metro Jaya berharap seluruh rangkaian kegiatan pada Kamis (24/9/2026) dapat berlangsung tertib, sementara aktivitas masyarakat di berbagai sektor tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Editor: Fahmy Nurdin
