JAKARTA PUSAT – Polemik pengelolaan tanah wakaf Mushola Al-Arqom di Karet Pasar Baru Timur, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, kian memanas. Imam dan jamaah menolak keras dugaan upaya pengusiran serta pengosongan mushola yang disebut dilakukan secara sepihak oleh oknum nazir bersama oknum ahli waris. Kamis (19/11/2026).
Bagi jamaah, persoalan ini bukan sekadar sengketa pengelolaan aset atau urusan pergantian bangunan. Ada amanah wakaf, kepastian hukum, dan keberlangsungan tempat ibadah yang dipertaruhkan. Mereka mempertanyakan, atas dasar hukum apa jamaah harus meninggalkan mushola yang selama ini mereka rawat dan gunakan untuk beribadah?
Imam Mushola Al-Arqom, Agus Ilhamsyah yang akrab disapa Pak Nanang, menegaskan bahwa pengosongan bangunan tidak boleh dilakukan dengan cara intimidatif, apalagi tanpa kejelasan prosedur dan landasan hukum.
Ia menyoroti dugaan rencana penjualan tanah dan bangunan mushola kepada pihak pengembang oleh oknum nazir dan ahli waris. Menurut dia, persoalan aset wakaf tidak bisa diselesaikan berdasarkan kepentingan sepihak.
“Persoalan wakaf tanah dan bangunan Mushola Al-Arqom yang mau dijual oleh oknum nazir dan oknum ahli waris kepada pengembang tidak boleh diputuskan secara sepihak. Harus melalui proses yang jelas. Keberadaan mushola bukan sekadar bangunan fisik, melainkan tempat jamaah menjalankan ibadah,” kata Nanang. Jumat, (20/11/2026).
Ia bahkan mempertanyakan apakah ada kesepakatan atau mekanisme tertulis yang menjadi dasar rencana pengosongan tersebut. Sebab, menurut dia, jamaah tidak bisa begitu saja disingkirkan tanpa penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Nanang juga mengingatkan bahwa amanah wakif seharusnya menjadi hal utama yang dijaga, bukan justru dikalahkan oleh kepentingan pihak-pihak yang memiliki kewenangan mengelola aset wakaf.
“Jangan sampai ada persekongkolan antara oknum nazir dan ahli waris yang justru membodohi kita semua, sementara takmir bersama jamaah sudah menjaga amanah wakif dengan merawat mushola selama kurang lebih sembilan tahun,” ujarnya.
Minta Transparansi, Bukan Pengusiran
Takmir Mushola Al-Arqom tidak menutup pintu penyelesaian. Mereka justru meminta persoalan tersebut dimediasikan secara terbuka dengan melibatkan seluruh pihak, termasuk takmir dan calon pembeli.
Namun, mediasi harus disertai kejelasan dokumen dan dasar hukum. Jika memang terdapat ketentuan yang memungkinkan perubahan atau penggantian bangunan mushola, takmir meminta mekanismenya diperlihatkan secara tertulis.
“Kami meminta persoalan ini dimediasikan baik-baik, transparan, dan sesuai ketentuan hukum wakaf antara takmir dan pihak pembeli. Kalau memang ada aturan pergantian bangunan mushola, seperti apa mekanisme tertulisnya?” kata Nanang.
Ia menyayangkan apabila jamaah baru diminta meninggalkan mushola ketika muncul pihak yang berminat membeli atau mengembangkan lahan tersebut.
“Mushola terbengkalai selama ini mereka ke mana? Giliran ada yang mau beli, baru bicara tentang kepentingan mushola dan jamaah. Jangan sampai kepentingan pribadi justru dibungkus dengan alasan demi kepentingan tempat ibadah,” tuturnya.
Pernyataan tersebut menjadi bentuk keberatan takmir terhadap proses yang mereka nilai belum transparan. Hingga persoalan ini memperoleh kejelasan, mereka berharap tidak ada tindakan pengosongan ataupun tekanan terhadap jamaah.
Apresiasi Respons Kepolisian
Di tengah polemik tersebut, Takmir Mushola Al-Arqom menyampaikan apresiasi kepada jajaran kepolisian yang telah memberikan perhatian terhadap surat pemberitahuan dan permohonan perlindungan hukum yang mereka kirimkan.
“Kami Takmir Mushola Al-Arqom di Karet Pasar Baru Timur, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, mengucapkan terima kasih banyak kepada Kapolri beserta jajarannya, Kapolda Metro Jaya, dan Kapolres Metro Jakarta Pusat atas perhatian serta respons cepat terhadap surat pemberitahuan dan permohonan perlindungan hukum yang telah kami kirimkan,” ujar perwakilan takmir.
Mereka berharap perhatian aparat kepolisian dapat memberikan rasa aman kepada jamaah sekaligus mencegah munculnya tindakan yang berpotensi memicu konflik sosial.
Pada prinsipnya, persoalan ini perlu ditempatkan dalam koridor hukum wakaf. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur bahwa harta benda wakaf tidak boleh dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Perubahan peruntukan maupun penggunaan harta benda wakaf pun memiliki persyaratan dan prosedur tersendiri.
Karena itu, apabila benar terdapat rencana pengalihan atau perubahan pemanfaatan tanah wakaf Mushola Al-Iqrom, dasar hukum, status administrasi, serta prosedurnya perlu dibuka secara transparan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
Kini, jamaah menunggu penjelasan yang bukan sekadar janji. Mereka menginginkan kepastian bahwa amanah wakif tidak diperlakukan sebagai komoditas dan tempat ibadah tidak menjadi korban tarik-menarik kepentingan.
Sebab, jika benar persoalan wakaf diselesaikan tanpa transparansi dan mengabaikan prosedur hukum, yang dipertaruhkan bukan hanya keberadaan sebuah mushola, melainkan juga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan amanah wakaf.
Hingga berita ini ditayangkan, belum terdapat keterangan atau klarifikasi dari pihak nazir maupun ahli waris terkait tudingan tersebut. Kami, media okjakarta.com selalu membuka ruang untuk hak jawab apabila ada pihak-pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan ini.(AM).




































