Jakarta — Pemerintah mulai memperkuat kualitas lingkungan perkotaan melalui pencanangan Gerakan Nasional Pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan Biru (Galang RTHB).
Program ini dicanangkan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai implementasi Gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI) yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Pencanangan Galang RTHB dilakukan dalam rapat koordinasi di Tebet Eco Park, Jumat (13/2/2026). Program ini menjadi komitmen pemerintah menghadirkan kota yang lebih sehat, tertata, dan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, AHY menegaskan pengembangan ruang terbuka hijau dan biru bukan sekadar program sektoral, melainkan kebutuhan mendasar sekaligus amanat undang-undang, termasuk target minimal 30 persen ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan.
Ruang terbuka hijau dan biru berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menyediakan ruang publik yang sehat dan produktif, serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Di tengah peningkatan emisi karbon, RTH dan RTB juga menjadi bagian dari upaya dekarbonisasi menuju net zero emission,” ujar AHY.
Menurutnya, Galang RTHB akan dilaksanakan secara nasional, dari Aceh hingga Papua, dengan fokus pada wilayah perkotaan. Hal ini sejalan dengan tren urbanisasi global yang diproyeksikan membuat sekitar 70 persen penduduk tinggal di kota.
Kota-kota menghadapi tekanan nyata, mulai dari kenaikan suhu, penurunan kualitas udara, hingga risiko banjir akibat hujan ekstrem. RTH dan RTB bukan hanya ruang publik, tetapi juga instrumen mitigasi bencana dan fondasi ketahanan iklim,” katanya.
Secara fungsional, ruang terbuka hijau seperti taman kota dan hutan kota berperan menurunkan suhu, menyerap karbon, serta meningkatkan kualitas udara dan interaksi sosial. Sementara ruang terbuka biru—meliputi sungai, danau, waduk, hingga kawasan pesisir—berfungsi dalam pengelolaan air hujan alami, pengendalian banjir, dan perlindungan ekosistem.
AHY menekankan keberhasilan gerakan ini bertumpu pada tiga prinsip utama, yakni kolaboratif, berbasis data, dan berbasis dampak. Kolaborasi melibatkan pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, asosiasi profesi, hingga media. Pendekatan berbasis data dilakukan melalui pendataan geospasial RTH dan RTB yang terverifikasi dan dapat dievaluasi berkala, sementara dampaknya diukur dari manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
Ruang terbuka tidak boleh dipandang sebagai ruang pasif. Taman kota dan waterfront yang tertata baik bisa menjadi pusat produktivitas, ekonomi kreatif, sekaligus destinasi wisata urban,” ujarnya.
Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan berperan aktif menjaga dan mengembangkan ruang terbuka demi kualitas hidup masyarakat. “Kuncinya adalah bersama. Mari kita kurangi sampah, bersihkan lingkungan, buka ruang hijau baru, dan rawat yang sudah ada,” tutup AHY.
Rapat koordinasi ini dihadiri sejumlah pejabat pemerintah pusat dan daerah, di antaranya Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Wakil Menteri ATR Ossy Dermawan, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, serta sejumlah kepala daerah seperti Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dan Wali Kota Bogor Dedie A Rachim
