JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi badan usaha milik negara (BUMN) melalui efisiensi, konsolidasi, dan penutupan perusahaan yang dinilai tidak produktif. Langkah tersebut diarahkan untuk memperbaiki tata kelola aset negara agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Presiden mengungkapkan, pemerintah telah melakukan perampingan terhadap jumlah BUMN dari lebih dari 1.000 perusahaan. Hingga malam sebelum acara, jumlah perusahaan yang telah melalui proses konsolidasi dan perampingan disebut berada di kisaran 360 hingga 364 perusahaan.
Pemerintah menargetkan penutupan hingga 700 perusahaan sampai Desember mendatang, terutama perusahaan yang tidak efisien, terus merugi, atau diduga melakukan manipulasi laporan keuangan.
“Yang tidak efisien, yang merugi, yang selama ini buat laporan keuangan palsu, kita tutup. Konsentrasi kepada BUMN yang menghasilkan untuk rakyat,” tegas Prabowo.
Menurut Kepala Negara, pembenahan BUMN bukan sekadar persoalan pengurangan jumlah perusahaan, melainkan bagian dari upaya mengembalikan pengelolaan perekonomian nasional sesuai amanat Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.
Prabowo menilai, pengelolaan kekayaan nasional selama puluhan tahun masih menghadapi persoalan kebocoran. Karena itu, pemerintah berupaya memperbaiki sistem pengelolaan ekonomi secara bertahap dan konsisten.
“Sekian puluh tahun kekayaan kita bocor, luar biasa. Tapi kita sekarang berani. Kita ubah, kita kembali ke Pasal 33 dan 34 Undang-Undang 1945. Pengalihan ini, perbaikan ini tidak bisa seketika,” ujarnya.
Dorong BUMN Lebih Produktif
Prabowo juga menyebut sejumlah BUMN yang sebelumnya mengalami kerugian kini mulai mencatatkan keuntungan setelah dilakukan pembenahan. Ia mengklaim peningkatan keuntungan pada sejumlah perusahaan mencapai 200 persen, 300 persen, bahkan 900 persen.
Pemerintah, kata dia, akan terus mendorong efisiensi agar perusahaan negara tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu menghasilkan keuntungan dan memberikan kontribusi bagi kepentingan publik.
“Tapi kita sudah buktikan dalam dua tahun kita bekerja, sudah kita buktikan. BUMN-BUMN yang rugi terus, kita tutup. Yang tadinya tidak bisa untung, sekarang sudah untung. Ada yang untung 900 persen, ada yang 200 persen, ada yang 300 persen. Kita bertekad sekarang untuk efisiensi,” kata Prabowo.
Kebijakan tersebut menempatkan kinerja dan efektivitas pengelolaan sebagai salah satu fokus utama pemerintah dalam menata perusahaan milik negara. Namun, pelaksanaan pembenahan juga memerlukan tata kelola yang transparan dan akuntabel agar keputusan penutupan maupun konsolidasi perusahaan dapat dipertanggungjawabkan.
Ancam Cabut Izin Perusahaan Pelanggar
Selain menyoroti BUMN, Presiden Prabowo menegaskan pemerintah harus bertindak tegas terhadap perusahaan pemegang konsesi yang berulang kali melakukan pelanggaran, khususnya yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Prabowo menyebut adanya indikasi sejumlah perusahaan, termasuk perusahaan asing, yang diduga memiliki tanggung jawab atas pelanggaran berulang. Ia meminta agar izin perusahaan yang terbukti melanggar tidak terus dipertahankan.
“Kebakaran hutan, ternyata ada indikasi-indikasi banyak perusahaan asing yang ikut harus bertanggung jawab. Dikasih konsesi, sudah belasan tahun ada yang melanggar, tiga kali, empat kali. Melanggar tiga kali, empat kali, ada yang belasan kali, ada yang 19 kali melanggar. Ini menurut saya udah gak usah lagi lah kalau dua kali melanggar cabut aja,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menegaskan dorongan Presiden agar pengawasan terhadap pemegang konsesi diperketat. Penindakan terhadap perusahaan yang diduga melanggar tetap perlu didasarkan pada hasil pemeriksaan dan pembuktian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dorong Anak Muda Kelola Kekayaan Alam
Prabowo juga mendorong pemerintah daerah dan perguruan tinggi mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu mengelola perkebunan serta berbagai usaha di sektor sumber daya alam nasional.
Menurutnya, Indonesia memiliki generasi muda yang perlu dibekali pendidikan dan keterampilan agar mampu mengambil peran lebih besar dalam pengelolaan aset dan potensi ekonomi di daerah.
“Nanti daerah-daerah, fakultas-fakultas, cari anak-anak muda yang bagus-bagus. Masa orang Indonesia nggak bisa mengelola perkebunan-perkebunan itu. Mungkin lebih baik kita kelola daripada mereka karena kita cinta tanah air kita. Edukasi penting. Para gubernur, para bupati, edukasi. Harus kita ajarkan rakyat kita,” pungkas Prabowo.
Pemerintah, lanjutnya, ingin memastikan pengelolaan kekayaan alam dan perusahaan negara tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mampu mendukung kepentingan nasional dan meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat.(AM).
