CIANJUR – Penguatan posisi pemerintahan desa dalam menentukan arah kebijakan nasional memasuki babak baru. Sebanyak 10 organisasi desa tingkat nasional sepakat membentuk Forum Organisasi Desa Indonesia (FODI) dalam Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) Organisasi Desa yang berlangsung di Jakarta, 11–12 November 2026.
Kesepakatan tersebut menjadi salah satu hasil penting RAPIMNAS yang dibawa pulang perwakilan Jawa Barat, khususnya Kabupaten Cianjur. Ketua ABPEDNAS Kabupaten Cianjur, Rini Pujiastuti, S.Kom., yang turut menghadiri forum nasional itu menyebut pembentukan FODI sebagai langkah strategis untuk menyatukan kekuatan organisasi desa dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan pemerintahan desa.
Menurut Rini, selama ini berbagai organisasi desa bergerak melalui jalur masing-masing. Kehadiran FODI diharapkan mampu menyatukan suara dan memperkuat posisi desa dalam menyampaikan kepentingan kepada pemerintah pusat.
“Selama ini organisasi desa berjalan sendiri-sendiri. Dengan adanya FODI, kita bersatu, kita satu suara untuk membawa aspirasi desa ke pemerintah pusat,” ujar Rini Pujiastuti.
10 Organisasi Desa Berhimpun dalam FODI
Forum Organisasi Desa Indonesia dibentuk melalui kesepakatan 10 organisasi, yakni APDESI MP, APDESI, ABPEDNAS, PABPDSI, AKSI, DPN PPDI, PAPDESI, PPDI, APKASI, serta Gerakan Membangun Desa (GEMA DESA).
FODI dirancang sebagai ruang komunikasi, koordinasi, dan konsolidasi bersama bagi organisasi-organisasi desa untuk membahas berbagai persoalan strategis yang berkaitan dengan pemerintahan desa.
Tidak hanya menyatukan aspirasi, forum ini juga diproyeksikan menjadi mitra strategis pemerintah pusat dalam pembahasan kebijakan yang berkaitan dengan desa.
Desa Tak Lagi Sekadar Objek Kebijakan
Salah satu agenda utama FODI adalah membangun program kerja bersama sejumlah kementerian. Forum tersebut juga akan menjadi wadah pembahasan perkembangan desa, tantangan pemerintahan desa, serta berbagai informasi strategis yang membutuhkan perhatian pemerintah pusat.
Lebih jauh, FODI diharapkan dapat mengambil peran dalam memberikan masukan terhadap penyusunan regulasi, peraturan, hingga undang-undang dan aturan turunannya yang berkaitan dengan desa.
Rini menilai keterlibatan organisasi desa dalam proses pengambilan kebijakan menjadi hal penting agar regulasi yang disusun pemerintah benar-benar mencerminkan kebutuhan di lapangan.
“Jadi tidak lagi desa hanya menjadi objek, tapi desa dilibatkan dalam menentukan arah kebijakan,” tambahnya.
Konsolidasi Nasional Tanpa Struktur Daerah
Dalam RAPIMNAS tersebut, para peserta juga menyepakati sejumlah mekanisme kerja FODI. Forum ini akan dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun sebagai ruang konsolidasi organisasi desa sekaligus penyampaian aspirasi kepada pemerintah pusat.
FODI tidak membentuk struktur kepengurusan hingga tingkat provinsi, kota, maupun kabupaten. Kepengorganisasian forum disepakati hanya berada pada tingkat nasional atau pusat.
Setiap organisasi yang tergabung di dalamnya tetap memiliki ruang untuk menyampaikan pandangan, masukan, serta kepentingan kelembagaan masing-masing agar dapat diperjuangkan dalam pembahasan bersama kementerian terkait.
Pembentukan FODI diharapkan menjadi momentum baru dalam memperkuat perjuangan kesejahteraan desa, meningkatkan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta memperkuat peran kepala desa dan perangkat desa.
Bagi perwakilan Jawa Barat, khususnya Kabupaten Cianjur, hasil RAPIMNAS tersebut menjadi bekal untuk memperluas sinergi dan memperkuat gerakan organisasi desa ke depan.
“Kami pulang dari Jakarta membawa semangat baru. Cianjur siap menjadi bagian dari gerakan besar ini,” pungkas Rini Pujiastuti.
