JAKARTA SELATAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Selatan menjalani Verifikasi Lapangan Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) periode 2024–2025, Jumat (13/11/2026). Kegiatan yang dilaksanakan secara daring tersebut merupakan bagian dari penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (PPE) 2026 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI.
Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, Syafrin Liputo, memaparkan berbagai upaya dan capaian pemerintah kota dalam memperkuat kebijakan responsif gender serta meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan kelompok rentan.
Syafrin mengatakan, besarnya peran perempuan dalam pembangunan harus diimbangi dengan kebijakan yang mampu menjawab berbagai tantangan. Di antaranya perlindungan pekerja perempuan, penanganan kekerasan terhadap perempuan, serta pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia (lansia).
“Tantangan tersebut menjadi dasar bagi kami untuk terus memperkuat kebijakan responsif gender, meningkatkan perlindungan, serta memastikan akses dan layanan publik yang inklusif bagi seluruh warga Jakarta Selatan,” ujarnya dari Ruang Rapat Gelatik Utama, Kantor Wali Kota Jakarta Selatan.
Menurut Syafrin, komitmen tersebut diwujudkan melalui sejumlah landasan regulasi, termasuk enam regulasi tingkat kota dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender 2023–2026 berdasarkan SK Wali Kota Nomor 31 Tahun 2023.
Upaya terpadu melalui intervensi di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan juga menunjukkan hasil positif. Pada 2025, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Jakarta Selatan meningkat sebesar 2,01 persen. Sementara itu, angka ketimpangan gender berhasil ditekan hingga turun 15,65 persen.
“Capaian kedua indikator tersebut bahkan melampaui rata-rata Provinsi DKI Jakarta maupun nasional,” ungkapnya.
Ke depan, Pemkot Jakarta Selatan menetapkan lima arah strategis untuk memastikan keberlanjutan pelaksanaan PUG. Salah satu langkah yang menjadi prioritas adalah memperluas jangkauan program Ruang Bersama Indonesia ke seluruh 65 kelurahan.
Selain itu, penguatan layanan perlindungan perempuan dan anak juga akan dilakukan hingga tingkat RT/RW agar masyarakat semakin mudah mendapatkan akses perlindungan dan pendampingan.
“Kesetaraan gender bukan sekadar wacana, tetapi komitmen kami di Jaksel untuk nyata dan sepenuh hati,” tegas Syafrin.
Sementara itu, Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Jakarta Selatan, Rizky Hamid, menyampaikan bahwa Pemkot Jakarta Selatan turut menghadirkan lima inovasi unggulan sepanjang periode 2024–2025 untuk mendukung implementasi PUG.
Kelima inovasi tersebut meliputi Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, integrasi ruang publik ramah disabilitas di Blok M Hub, layanan homecare ibu nifas Pasukan Pink di Puskesmas Pancoran, Ekowisata Ciliwung di Kelurahan Cikoko, serta program Ruang Bersama Indonesia (RBI).
Rizky menambahkan, hingga 2026, program Ruang Bersama Indonesia telah diinisiasi di 10 kelurahan percontohan yang mewakili 10 kecamatan di Jakarta Selatan. Program tersebut juga telah diresmikan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi.
Melalui berbagai kebijakan, inovasi, dan program tersebut, Pemkot Jakarta Selatan berharap pelaksanaan pengarusutamaan gender semakin kuat serta mampu menghadirkan pembangunan yang adil, setara, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. (AM)
