JAKARTA – Praktisi hukum Erdi Surbakti, S.H., M.H., menyoroti penanganan persoalan surat keterangan (suket) yang berkaitan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia mempertanyakan konsistensi penerapan hukum oleh sejumlah lembaga negara, terutama Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Dalam keterangannya, Minggu (15/11/2026), Erdi menilai perbedaan proses dan putusan yang berkaitan dengan persoalan tersebut perlu dikaji secara menyeluruh. Menurut dia, setiap lembaga negara harus bekerja berdasarkan kewenangan, prosedur, serta ketentuan hukum yang berlaku tanpa menimbulkan kesan adanya pertentangan antarlembaga.
Erdi bahkan mengemukakan dugaan adanya persekongkolan sejumlah pihak dalam rangkaian penanganan perkara tersebut. Namun, ia menegaskan pandangan itu merupakan penilaiannya yang perlu diuji melalui fakta, dokumen, dan proses pembuktian hukum.
Erdi berpendapat, persoalan suket Gibran tidak dapat dilepaskan dari putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024 yang sebelumnya telah diproses di MK.
Menurutnya, putusan yang menetapkan hasil pemilihan dan kemenangan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka harus dihormati dalam sistem hukum nasional. Ia menilai, kepastian hukum perlu dijaga agar penerapan hukum tata negara, administrasi negara, perdata, maupun pidana tidak berjalan dengan penafsiran yang saling bertentangan.
“Rezim hukum nasional seharusnya saling menghormati. MK dan MA tidak seharusnya mempolitisasi suket Gibran sebagai sebuah kejahatan,” ujar Erdi.
Ia mengingatkan bahwa setiap persoalan hukum harus ditempatkan sesuai objek perkara, kewenangan lembaga, serta konsekuensi hukum dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Lebih lanjut, Erdi menyoroti proses penanganan perkara di MK yang menurut penafsirannya berkaitan dengan tidak terpenuhinya kedudukan hukum atau legal standing para pemohon sehingga permohonan ditolak.
Di sisi lain, ia mempertanyakan proses di MA yang disebutnya menghasilkan putusan mengenai ketidakabsahan suket Gibran.
Bagi Erdi, perbedaan tersebut harus dijelaskan secara terbuka, terutama mengenai objek sengketa, dasar kewenangan, pertimbangan hukum, dan prosedur pemeriksaan yang digunakan masing-masing lembaga.
Ia juga menilai, apabila benar terdapat proses registrasi dan pembacaan putusan dalam rentang waktu yang sama, kronologi tersebut perlu diperiksa berdasarkan dokumen resmi dan ketentuan hukum acara yang berlaku.
Menurutnya, transparansi menjadi penting agar masyarakat tidak membangun persepsi bahwa proses peradilan berlangsung di luar mekanisme hukum yang semestinya.
Erdi menyebut rangkaian persoalan tersebut memunculkan kekhawatiran mengenai kemungkinan kriminalisasi melalui proses hukum. Ia menduga terdapat kepentingan tertentu yang memengaruhi penanganan perkara.
Meski demikian, dugaan kriminalisasi maupun persekongkolan tersebut tidak dapat langsung disimpulkan sebagai fakta. Pembuktiannya harus dilakukan melalui pemeriksaan independen, alat bukti yang sah, serta mekanisme hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menegaskan, penegakan hukum tidak boleh dijadikan instrumen untuk memenangkan kepentingan politik ataupun menekan pihak tertentu.
Dalam pandangannya, Erdi turut mempertanyakan peran pemerintah, khususnya Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, dalam memastikan persoalan hukum tersebut memperoleh perhatian secara objektif.
Ia mempertanyakan apakah Presiden Prabowo Subianto telah mendapatkan informasi yang utuh, proporsional, dan berdasarkan fakta mengenai perkembangan persoalan tersebut dari jajaran pembantunya.
Menurut Erdi, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap persoalan yang berpotensi memengaruhi kepercayaan publik terhadap lembaga negara disikapi secara hati-hati dan tidak berdasarkan informasi sepihak.
Erdi juga mengemukakan dugaan adanya kepentingan politik yang lebih luas di balik penanganan perkara yang berkaitan dengan Gibran dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Ia menyinggung sejumlah tokoh yang dinilainya memiliki posisi politik berseberangan dengan Gibran dan Jokowi. Selain itu, Erdi mengaitkan persoalan tersebut dengan berbagai isu politik dan hukum lainnya, termasuk isu mengenai dugaan penangkapan mantan Kapolri dengan tuduhan makar.
Namun, keterkaitan antara persoalan suket Gibran, dinamika politik, dan isu dugaan makar tersebut belum dapat dipastikan. Tidak terdapat dasar untuk menyimpulkan adanya hubungan sebab-akibat tanpa bukti dan informasi yang dapat diverifikasi.
Erdi menegaskan bahwa persoalan ini tidak semestinya berkembang menjadi pertarungan kepentingan politik yang justru mengaburkan substansi hukum.
Ia mendorong MK, MA, KPU, serta pemerintah untuk memastikan seluruh proses yang berkaitan dengan perkara tersebut dapat dijelaskan secara transparan, berdasarkan dokumen resmi, dan sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
Menurutnya, independensi peradilan, kepastian hukum, dan kesetaraan di hadapan hukum merupakan prinsip yang tidak boleh dikorbankan oleh kepentingan siapa pun.
“Penegakan hukum harus berdiri di atas fakta dan aturan, bukan persepsi maupun kepentingan politik. Setiap lembaga negara harus mampu mempertanggungjawabkan proses dan keputusannya kepada publik,” demikian pokok pandangan Erdi.
Persoalan ini pada akhirnya membutuhkan penjelasan yang komprehensif dari lembaga-lembaga terkait. Klarifikasi resmi, keterbukaan dokumen, dan pengujian melalui mekanisme hukum menjadi langkah penting untuk memastikan tidak terjadi kesalahpahaman sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan demokrasi Indonesia.
Editor: Fahmy Nurdin
