SUKABUMI – Slogan Zero Handphone, Pungli, dan Narkoba (Halinar) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sukabumi kembali menjadi sorotan. Hasil sidak gabungan yang digelar Kamis (12/11/2026) dini hari justru mengungkap temuan yang memunculkan tanda tanya besar terhadap efektivitas pengawasan di balik tembok penjara.
Dalam penggeledahan tersebut, petugas menemukan lima unit telepon genggam yang jelas-jelas dilarang berada di dalam lapas. Tak hanya itu, hasil tes urine juga menunjukkan delapan warga binaan dinyatakan positif narkoba.
Temuan ini memunculkan pertanyaan serius: bagaimana barang terlarang bisa masuk ke dalam lapas yang menerapkan sistem pengamanan berlapis? Jika pemeriksaan terhadap pengunjung, barang bawaan, hingga makanan dilakukan secara ketat, melalui jalur mana telepon genggam dan narkoba tersebut bisa lolos?
Persoalan semakin menarik perhatian setelah muncul pengakuan seorang keluarga warga binaan berinisial Agus yang mengungkap dugaan praktik pungutan liar (pungli) untuk memasukkan telepon genggam ke dalam lapas.
Menurut Agus, warga binaan diduga harus mengeluarkan uang hingga Rp1 juta agar dapat memasukkan handphone. Bahkan, apabila perangkat tersebut terjaring razia, muncul dugaan adanya pembayaran sebesar Rp500 ribu agar handphone bisa ditebus.
“Memang banyak terjadi pungutan liar di Lapas Sukabumi. Untuk memasukkan handphone, warga binaan harus merogoh kocek sampai Rp1 juta. Kalau tertangkap saat razia, ada biaya Rp500 ribu untuk menebusnya,” ungkap Agus.
Agus juga mempertanyakan kemungkinan adanya keterlibatan oknum petugas dalam masuknya narkoba ke dalam lapas. Ia menilai sistem pemeriksaan yang ketat seharusnya membuat barang terlarang sulit menembus pengamanan tanpa adanya celah serius.
“Enggak mungkin narkoba bisa masuk begitu saja. Untuk masuk ke dalam lapas, pemeriksaan dan pengawasannya sangat ketat. Dari fisik sampai makanan yang dibawa semuanya diperiksa,” tegasnya.
Atas berbagai temuan dan dugaan tersebut, Agus meminta Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Lapas Sukabumi, termasuk mencopot Kalapas Budi Hardiono apabila terbukti terjadi kegagalan pengawasan maupun pelanggaran oleh petugas.
Ia juga meminta agar dugaan pungli dan peredaran narkoba tidak berhenti sebatas pemeriksaan warga binaan. Sebab, pemberantasan Halinar harus menyasar seluruh pihak yang terbukti terlibat, tanpa pandang jabatan.
Di sisi lain, Kalapas Kelas IIB Sukabumi Budi Hardiono membantah keras adanya praktik pungli di lingkungan lapas yang dipimpinnya.
“Bila ada pungli di Lapas Sukabumi, silakan lapor melalui nomor pengaduan atau datang langsung menemui pejabat struktural. Pasti akan kami tindak lanjuti. Kami tidak akan melakukan pembiaran terhadap hal-hal yang melanggar aturan,” tegas Budi.
Ia menjelaskan, warga binaan yang terbukti melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi hukuman disiplin sesuai tingkat kesalahannya. Begitu pula apabila terdapat petugas yang melakukan pelanggaran, pemeriksaan akan dilakukan oleh Tim Pengamanan Internal (Patnal) Lapas Sukabumi maupun Tim Patnal Kantor Wilayah.
Budi juga menyampaikan bahwa hingga saat ini tim dari Kantor Wilayah dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan masih melakukan pemeriksaan terkait hasil penggeledahan gabungan tersebut.
Sosialisasi kepada warga binaan dan keluarga juga terus dilakukan. Budi memastikan setiap laporan melalui kanal pengaduan akan ditindaklanjuti dengan tetap menjaga kerahasiaan pelapor.
Namun, bantahan dan komitmen tersebut tentu perlu dibuktikan melalui hasil pemeriksaan yang transparan dan tindakan nyata.
Lima handphone dan delapan warga binaan positif narkoba bukan sekadar angka hasil razia. Temuan itu menjadi alarm keras bagi pengelolaan keamanan Lapas Sukabumi sekaligus ujian terhadap keseriusan pemberantasan Halinar.
Publik kini menunggu: apakah pemeriksaan akan mampu mengungkap bagaimana barang terlarang bisa masuk, siapa yang bertanggung jawab, dan apakah dugaan pungli yang disampaikan keluarga warga binaan benar-benar akan ditelusuri?
Sebab, pemberantasan Halinar tidak boleh hanya keras terhadap warga binaan, tetapi lunak ketika dugaan pelanggaran menyeret oknum petugas.
Biarlah hasil pemeriksaan yang berbicara. Masyarakat berhak mendapatkan lapas yang bersih, aman, dan bebas dari praktik penyalahgunaan kewenangan.




































