JAKARTA – Badan Aktivis Patriot Demokrasi Indonesia (BAPDI) menyoroti realisasi anggaran pajak kendaraan di Suku Dinas Lingkungan Hidup (SUDIN LH) Jakarta Timur yang dinilai janggal dan berpotensi mengarah pada tindak pidana korupsi. Dalam keterangannya, Sekretaris Jenderal BAPDI, Darwin Natalis Sinaga, menyebut adanya dugaan penggelembungan anggaran (mark-up) dalam pembayaran pajak kendaraan dinas selama tiga tahun terakhir.
“Realisasi anggaran untuk pajak, bea, dan perizinan kendaraan dinas sejak tahun anggaran 2021 hingga 2023 mencapai lebih dari Rp 2,3 miliar. Rinciannya, TA 2021 sebesar Rp 971 juta, TA 2022 sebesar Rp 729 juta, dan TA 2023 sebesar Rp 627 juta. Ini sangat fantastis dan tidak masuk akal,” ungkap Darwin, Kamis (22/5).
Menurut analisis BAPDI, jumlah kendaraan dinas yang dikelola oleh SUDIN LH Jakarta Timur per tahun 2025 hanya sekitar 370 unit. Berdasarkan perhitungan pajak kendaraan aktual, total biaya yang seharusnya dikeluarkan diperkirakan hanya sekitar Rp 698 juta.
“Perbedaan angka ini sangat signifikan dan patut dicurigai. Dugaan kami, terjadi penggelembungan anggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga miliaran rupiah,” tegasnya.
BAPDI mengaku telah mengirimkan surat klarifikasi kepada pihak SUDIN LH Jakarta Timur, namun tidak mendapat tanggapan. Karena itu, BAPDI melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada 18 Maret 2025.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada perkembangan resmi dari pihak kejaksaan. Awak media juga telah berupaya menghubungi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Jakarta Timur untuk konfirmasi, namun belum berhasil memperoleh jawaban.
“Sudah dua bulan laporan kami masuk, tapi belum ada kejelasan. Kami mendesak pihak kejaksaan untuk menindaklanjuti laporan ini secara serius dan transparan,” ujar Darwin saat ditemui di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
Sementara itu, Kepala SUDIN LH Jakarta Timur juga belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan tersebut. Upaya konfirmasi dari awak media belum mendapatkan respons.
Kasus ini mendapat perhatian publik karena melibatkan dana publik dalam jumlah besar. BAPDI menegaskan akan terus mengawal proses hukum hingga ada kejelasan dan penegakan akuntabilitas anggaran.
Penulis : Fahmy Nurdin
Editor : Fahmy Nurdin
