Jakarta — Pemerintah menjadikan penguatan ekosistem ekonomi haji dan umrah sebagai salah satu fokus strategis untuk menjaga keseimbangan devisa nasional. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden agar arus keluar devisa (cash outflow) dapat ditekan dan arus masuk devisa (cash inflow) ditingkatkan.
Hal tersebut dibahas dalam pertemuan tatap muka antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak di Jakarta, Minggu (15/2).
Dalam pertemuan itu, Airlangga menegaskan pentingnya pendekatan ekosistem dalam pengelolaan ekonomi haji dan umrah agar manfaat ekonominya dapat dirasakan lebih luas di dalam negeri.
Ekosistem ekonomi haji dan umrah harus dikelola secara terintegrasi dan lintas sektor. Dengan orkestrasi yang tepat, kita bisa mengurangi cash outflow sekaligus meningkatkan cash inflow bagi perekonomian nasional,” ujar Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto.
Sementara itu, Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan bahwa perputaran dana dalam penyelenggaraan haji dan umrah setiap tahun mencapai sekitar Rp40 triliun. Namun, sekitar 80 persen dari dana tersebut masih mengalir ke luar negeri.
“Pemerintah menargetkan penurunan porsi cash outflow hingga mendekati 50 persen, sehingga terjadi keseimbangan antara arus keluar dan arus masuk devisa,” kata Dahnil.
Pertemuan tersebut juga membahas optimalisasi penggunaan sistem pembayaran nasional melalui QRIS guna mendorong transaksi dalam rupiah, serta penguatan promosi pariwisata Indonesia di kawasan Timur Tengah. Setiap tahun, sekitar 2,6 juta jamaah umrah dan 221.000 jamaah haji asal Indonesia berangkat ke Arab Saudi, sementara jumlah wisatawan dari kawasan tersebut yang berkunjung ke Indonesia masih sekitar 33.000 orang per tahun.
Pemerintah melihat peluang besar untuk meningkatkan arus wisatawan masuk melalui kolaborasi dengan biro perjalanan dan maskapai nasional. Selain itu, penguatan dukungan perdagangan dan logistik juga didorong, termasuk pengembangan pusat logistik berikat guna memfasilitasi ekspor komoditas Indonesia ke Arab Saudi.
Sinergi lintas kementerian, mulai dari sektor perdagangan, industri, pariwisata, pertanian, hingga logistik, akan diorkestrasi agar kebijakan penguatan ekonomi haji dan umrah dapat berjalan efektif.
“Kita harus menekan cash outflow. Karena itu, seluruh sektor terkait perlu bergerak bersama agar ekosistem ekonomi haji dan umrah ini memberikan dampak nyata bagi ekonomi domestik,” pungkas Haryo.
Melalui langkah terintegrasi tersebut, Pemerintah berharap penyelenggaraan haji dan umrah tidak hanya menjadi aktivitas ibadah rutin, tetapi juga mampu berkontribusi lebih besar dalam memperkuat perekonomian nasional.
