JAKARTA – Sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa Se-Nusantara menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pusat PT Pertamina (Persero), Gambir, Jakarta Pusat, Senin (6/7/2026). Massa mendesak pemerintah dan pemegang saham melakukan evaluasi terhadap pengangkatan Ginka Febriyanti Ginting sebagai Komisaris PT Pertamina Retail.
Koordinator aksi, Amar, menilai pengisian jabatan strategis di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus mengedepankan prinsip profesionalisme, meritokrasi, integritas, dan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG).
Menurut Amar, jabatan komisaris memiliki fungsi penting dalam mengawasi jalannya perusahaan sehingga harus diisi oleh figur yang memiliki kompetensi, rekam jejak, serta pengalaman yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Dalam orasinya, Amar juga menyinggung pemberitaan yang pernah mengaitkan organisasi yang dipimpin Ginka dengan laporan Komisi Pencari Fakta (KPF) mengenai dugaan pembayaran massa demonstrasi pada Agustus 2025. Ia berpendapat persoalan tersebut perlu menjadi bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kelayakan seseorang menduduki jabatan strategis di perusahaan milik negara. Pernyataan tersebut merupakan pandangan peserta aksi dan belum disertai putusan pengadilan yang menetapkan adanya pelanggaran oleh pihak yang disebutkan.
“BUMN mengelola aset negara dan menyangkut kepentingan publik. Karena itu, setiap pengangkatan komisaris harus dilakukan secara transparan, objektif, dan berbasis kompetensi, bukan menimbulkan ruang spekulasi di tengah masyarakat,” kata Amar.
Massa aksi menilai persepsi publik mengenai adanya pertimbangan nonprofesional dalam pengangkatan pejabat BUMN berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemerintah dalam membangun tata kelola perusahaan negara yang akuntabel.
Gerakan Mahasiswa Se-Nusantara meminta Kementerian BUMN dan pihak terkait memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar pertimbangan pengangkatan komisaris tersebut. Mereka juga mendesak agar dilakukan evaluasi menyeluruh apabila ditemukan proses yang tidak sejalan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
Bagi para demonstran, transparansi dalam pengisian jabatan strategis bukan semata menyangkut sosok yang ditunjuk, melainkan menjadi tolok ukur keseriusan pemerintah menjaga profesionalisme, independensi, dan integritas BUMN sebagai pengelola aset negara.
(Team)
