JAYAPURA – Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Papua Pegunungan, H. Abdul Qahar Yelifele, M.Pd.I, menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap dinamika yang tengah mengemuka di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ketegangan internal yang menyeret legitimasi Ketua Umum PBNU, Dr. (H.C) K.H. Yahya Cholil Staquf, dinilai mulai menimbulkan getaran hingga ke tingkat wilayah, termasuk Papua Pegunungan.
Ditemui di Kantor Pemerintahan Kampung Holtekamp, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, pada Kamis (27/11/2025), Yelifele menegaskan bahwa situasi yang berkembang bukan hanya persoalan struktural semata, melainkan sudah berdampak pada konsolidasi organisasi di daerah. Menurutnya, polemik mengenai keabsahan kepemimpinan Gus Yahya telah memunculkan kebingungan serta potensi perpecahan di kalangan pengurus dan jamaah.
“Situasi seperti ini sangat terasa di wilayah. Pengurus di daerah menjadi bingung harus menyikapi ke mana. Padahal, konsolidasi dan stabilitas organisasi sangat penting untuk menjaga aktivitas dan pelayanan kepada umat,” ujarnya.
Yelifele menilai bahwa jalan terbaik untuk meredam eskalasi adalah rekonsiliasi melalui dialog terbuka antar pihak yang berselisih. Ia menekankan bahwa tradisi musyawarah merupakan nilai luhur yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh kader dan pengurus NU di semua tingkatan.
“Semua pihak harus duduk bersama. Kalau organisasi sebesar NU menghadapi masalah, maka penyelesaiannya harus objektif dan dimusyawarahkan. Tidak boleh ada keputusan yang didasarkan asumsi tanpa pembuktian,” katanya.
Menurut Yelifele, sebelum langkah ekstrem seperti pemberhentian atau pergantian kepemimpinan ditempuh, harus ada bukti kuat yang dibuka secara transparan kepada internal organisasi.
“Kalau memang ada pelanggaran fatal yang dilakukan Gus Yahya, maka sebutkan secara jelas, tampilkan buktinya. Jika pelanggarannya terbukti, diberhentikan pun saya setuju. Tetapi sampai hari ini saya belum melihat bukti konkret,” tegasnya.
Dalam suasana internal PBNU yang tengah menghangat, Yelifele menegaskan bahwa dirinya memilih untuk tidak berpihak kepada kubu mana pun. Ia menilai bersikap netral adalah bentuk menjaga marwah organisasi, khususnya agar PWNU Papua Pegunungan tidak terseret ke dalam pertentangan pusat.
“Saya tidak akan merapat ke siapa-siapa. Saya tetap tegak lurus dan berdiri di tengah, karena yang saya jaga adalah organisasi, bukan kepentingan pribadi atau kelompok,” tuturnya.
Sikap tersebut, menurutnya, penting untuk memastikan bahwa roda organisasi di tingkat wilayah tetap berjalan efektif tanpa terganggu friksi politik internal.
Ketua PWNU Papua Pegunungan itu melihat gejolak di PBNU bukan sesuatu yang baru dalam organisasi besar. Namun ia mengingatkan bahwa ketegangan politik internal dapat menghambat kerja-kerja sosial-keagamaan NU di berbagai daerah.
“NU berperan besar sebagai penjaga nilai Islam yang moderat, sekaligus jembatan dialog antar kelompok masyarakat. Jika organisasi terganggu konflik internal, maka dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa Papua Pegunungan membutuhkan stabilitas NU untuk memperkuat pemberdayaan umat, pendidikan sosial-keagamaan, dan penguatan nilai kebangsaan di wilayah terpencil.
Mengakhiri pernyataannya, Yelifele berharap seluruh pihak yang terlibat dalam dinamika internal PBNU dapat meredam ego dan kembali ke nilai dasar organisasi: musyawarah, keadilan, dan persatuan.
“Saya berharap semua pihak menahan diri, berpikir jernih, dan kembali menjadikan NU sebagai rumah besar yang menaungi semuanya. Kita harus menjaga nama baik organisasi, bukan memperkeruh keadaan,” ujarnya.
Ia kembali menegaskan bahwa PWNU Papua Pegunungan akan tetap fokus menjaga stabilitas organisasi di daerah.
“NU harus kembali solid dan memberi kontribusi nyata bagi umat dan bangsa. Di Papua Pegunungan, masyarakat sangat membutuhkan kehadiran NU sebagai penggerak moderasi dan kemajuan sosial-keagamaan,” pungkasnya.
Reporter: Fahmy Nurdin
Editor: Fahmy Nurdin
