JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta (Bappeda) resmi menjalin kerja sama strategis dengan Yayasan Georgetown Asia Pacific guna memperkuat riset kebijakan pembangunan yang berbasis data dan penelitian ilmiah. Kemitraan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pembangunan kota sekaligus mendorong Jakarta masuk dalam jajaran Top 50 Global Cities pada tahun 2030.
Kerja sama tersebut dituangkan dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kepala Bappeda DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania, dan Founding Rector Georgetown SFS Asia Pacific (GSAP) sekaligus Ketua Pengurus Yayasan Georgetown Asia Pacific, Yuhki Tajima. GSAP sendiri merupakan institusi pendidikan yang berbasis di Jakarta dan merupakan bagian dari Georgetown University di Amerika Serikat.
Kolaborasi ini difokuskan pada penguatan riset kebijakan publik yang dapat mendukung perencanaan pembangunan jangka panjang Jakarta. Kedua pihak akan bekerja sama dalam pelaksanaan penelitian kebijakan pembangunan, pemanfaatan data dan informasi riset, serta publikasi dan diseminasi hasil penelitian kepada para pemangku kepentingan.
Kepala Bappeda DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania, menegaskan bahwa kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas perumusan kebijakan pembangunan kota yang lebih terukur dan berbasis bukti.
“Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat proses perumusan kebijakan pembangunan Jakarta yang berbasis data dan penelitian ilmiah, sehingga pemerintah mampu merespons berbagai tantangan perkotaan secara lebih efektif dan berkelanjutan,” ujar Atika dalam keterangan resminya, Senin (9/3/2026).
Sementara itu, Yuhki Tajima menilai kemitraan antara pemerintah daerah dan institusi akademik menjadi faktor penting dalam menghasilkan kebijakan publik yang kuat dan kredibel.
Menurutnya, kerja sama ini membuka ruang bagi pengembangan kebijakan berbasis riset melalui pendekatan ilmiah serta kolaborasi lintas sektor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
“Melalui kemitraan ini, kami berharap dapat berkontribusi dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dan berbasis bukti ilmiah untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan,” kata Tajima.
Dalam implementasinya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menyediakan data yang relevan bagi kebutuhan penelitian, memfasilitasi koordinasi lintas instansi, serta memberikan dukungan administratif yang diperlukan selama proses riset berlangsung.
Di sisi lain, GSAP akan menjalankan berbagai kegiatan penelitian, menyusun laporan serta rekomendasi kebijakan, dan menghadirkan kontribusi keahlian akademik dari para peneliti serta tenaga pengajar yang terlibat dalam program tersebut.
Kedua pihak juga menegaskan komitmen untuk menjaga independensi akademik dalam seluruh proses penelitian. Hal ini dilakukan guna memastikan integritas metode penelitian, objektivitas analisis, serta kredibilitas hasil riset yang dihasilkan.
Kemitraan strategis antara Bappeda DKI Jakarta dan GSAP ini direncanakan berlangsung selama lima tahun. Dalam periode tersebut, kolaborasi diharapkan mampu memperkuat ekosistem kebijakan publik berbasis bukti sekaligus mendorong inovasi dalam tata kelola pembangunan perkotaan.
Selain itu, kerja sama ini juga dinilai sebagai langkah penting dalam mempertemukan kebutuhan pemerintah daerah dengan kapasitas penelitian akademik internasional. Dengan dukungan riset yang kuat, pemerintah daerah diharapkan dapat merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan perkotaan.
Peran Bappeda dalam Perencanaan Pembangunan
Sebagai unsur perencanaan pembangunan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta memiliki peran strategis dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan di ibu kota. Lembaga ini menjalankan fungsi perencanaan yang terintegrasi, berbasis data, serta berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan.
Pelaksanaan fungsi penelitian dan pengembangan di lingkungan Bappeda dilakukan melalui Pusat Riset dan Inovasi Daerah (PRID). Unit ini bertugas menyelenggarakan penelitian, pengkajian, pengembangan, serta penerapan inovasi daerah yang mendukung proses pengambilan kebijakan pemerintah.
Melalui penguatan riset dan inovasi tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya membangun ekosistem kebijakan publik yang lebih modern, transparan, dan berbasis bukti ilmiah. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan pembangunan Jakarta mampu menjawab tantangan perkotaan di masa depan sekaligus meningkatkan daya saing kota di tingkat global.
Reporter: Fahmy Nurdin
Editor: Fahmy Nurdin
