Opini: Zuni Khusniyah dan Firdayanti Ashari
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
okjakarta.com, Senin, 16 November 2026 – Dalam sebuah perseroan, besarnya kepemilikan saham lazim menjadi ukuran kekuasaan pemegang saham. Namun, bagaimana jika negara hanya memiliki 1 persen saham, tetapi justru memegang hak istimewa yang tidak dimiliki pemegang saham lainnya? Pertanyaan ini menjadi penting ketika menelaah konstruksi kepemilikan dan tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025.
Pasal 2 ayat (3) UU tersebut mengatur bahwa negara memiliki 1 persen saham Seri A Dwiwarna pada BUMN melalui Kepala BP BUMN, sedangkan 99 persen saham Seri B dimiliki melalui Badan. Dengan demikian, kepentingan kepemilikan negara berada dalam satu struktur, tetapi pelaksanaan hak atas saham terbagi melalui dua institusi berbeda.
Saham Seri A Dwiwarna dipegang negara melalui BP BUMN, sementara saham Seri B dimiliki melalui Badan yang merupakan badan hukum Indonesia dan sepenuhnya dimiliki Pemerintah Indonesia. Perbedaan antara kepemilikan langsung oleh negara dan kepemilikan melalui badan hukum ini bukan sekadar persoalan komposisi saham. Di dalamnya terdapat persoalan mendasar mengenai sumber, pelaksanaan, dan batas kewenangan negara dalam mengendalikan BUMN.
Hak Istimewa Negara dan Identitas BUMN
Persoalan lainnya muncul dari Pasal 1 angka 1 yang mendefinisikan BUMN dengan memenuhi salah satu syarat, yakni modal yang dimiliki negara melalui penyertaan langsung atau adanya hak istimewa yang dimiliki negara. Ketentuan ini membuka kemungkinan bahwa status BUMN tidak semata-mata bertumpu pada besarnya modal negara, tetapi juga pada keberadaan hak istimewa.
Hak istimewa tersebut menjadi krusial karena Pasal 4C ayat (3) memberikan kewenangan kepada negara untuk menyetujui keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), mengusulkan agenda RUPS, mengakses data dan dokumen perusahaan, serta mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris atas persetujuan Presiden.
Dengan konstruksi demikian, saham Dwiwarna tidak dapat dipahami hanya sebagai kepemilikan saham minoritas. Saham tersebut memiliki karakter khusus yang memberikan negara kendali strategis terhadap organ perseroan, meskipun secara kuantitatif kepemilikannya hanya 1 persen.
Di sisi lain, Pasal 3 huruf c memberikan kewenangan kepada Kepala BP BUMN, selaku wakil Pemerintah Pusat dan dengan persetujuan Presiden, untuk menetapkan arah kebijakan BUMN, kebijakan tata kelola, peta jalan, pengaturan dan penugasan, pembentukan dan pemeriksaan BUMN, usulan rencana privatisasi, hingga pengawasan kepatuhan terhadap kebijakan tata kelola, indikator kinerja, dan penugasan pemerintah.
Kewenangan tersebut memperlihatkan posisi Kepala BP BUMN sebagai regulator sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3B.
Dengan demikian, intervensi negara terhadap BUMN tidak hanya berlangsung melalui kedudukan sebagai pemegang saham, tetapi juga melalui kewenangan kelembagaan. Kekuasaan Presiden atas kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan dikuasakan kepada BP BUMN dan/atau Badan. BP BUMN menjalankan fungsi regulator melalui Kepala BP BUMN, sedangkan Badan berperan sebagai pengelola investasi melalui badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki Pemerintah Indonesia.
Konstruksi tersebut diarahkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan investasi serta operasional BUMN, termasuk pengelolaan dividen.
Dua Instrumen Pengendalian dan Potensi Konflik Kepentingan
Pertanyaan mendasar kemudian muncul: apakah negara membutuhkan dua instrumen pengendalian sekaligus?
Saham Dwiwarna memberikan kendali pada level organ perseroan, sementara Pasal 3C memberikan kendali melalui fungsi regulator. Kedua instrumen tersebut bersumber dari dasar kewenangan yang berbeda sehingga semestinya memiliki batasan yang juga berbeda.
Dalam konteks ini, OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises 2024, khususnya Guideline III.A, menekankan pentingnya pemisahan yang jelas antara fungsi kepemilikan negara dan fungsi negara yang dapat memengaruhi kondisi pasar bagi BUMN, terutama dalam regulasi pasar dan pembentukan kebijakan.
Prinsip tersebut menunjukkan bahwa ketika negara menjalankan fungsi sebagai pembuat kebijakan, regulator, sekaligus pemilik BUMN yang melakukan kegiatan ekonomi, negara berada dalam dua posisi: sebagai pelaku pasar dan sebagai pengatur pasar.
Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan apabila kedua fungsi tersebut tidak dibatasi secara jelas.
Meski demikian, kewenangan regulator Kepala BP BUMN tidak sepenuhnya identik dengan kewenangan regulator sektor atau pasar sebagaimana dimaksud dalam kerangka OECD. Standar OECD dalam hal ini lebih tepat digunakan sebagai tolok ukur tata kelola, terutama untuk menilai kebutuhan pembatasan kewenangan dan mekanisme pengendalian konflik kepentingan yang memadai.
Koordinasi Kelembagaan dan Batas Kewenangan
Persoalan koordinasi kelembagaan turut menambah kompleksitas tata kelola BUMN.
Pasal 3E ayat (5) memberikan kewenangan kepada Kepala BP BUMN untuk menempatkan perwakilannya di Badan, Holding Investasi, dan Holding Operasional atas persetujuan Presiden. Pengaturan ini memperlihatkan pentingnya memperjelas batas peran perwakilan BP BUMN di dalam Badan.
Kejelasan tersebut diperlukan karena BP BUMN menjalankan fungsi pengawasan dan pengaturan terhadap BUMN, sedangkan Badan bertugas mengelola kepemilikan dan investasi negara.
Koordinasi antarlembaga memang menjadi kebutuhan. OECD juga menegaskan bahwa pemisahan fungsi kebijakan publik dan fungsi kepemilikan negara tidak berarti meniadakan koordinasi di antara keduanya.
Namun, koordinasi tidak boleh menjadi ruang bagi intervensi antarlembaga tanpa batas. Pengaturan koordinasi harus disertai pembagian kewenangan yang jelas agar setiap institusi dapat menjalankan fungsi sesuai mandatnya.
Pada akhirnya, kejelasan batas tersebut sangat bergantung pada pengaturan lebih lanjut dalam peraturan pelaksana.
Independensi Direksi dan Kedudukan BUMN sebagai Badan Hukum
Persoalan berikutnya berada pada ranah hukum perseroan atau corporate governance.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menempatkan perseroan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1. Direksi memiliki tugas menjalankan pengurusan kepentingan perseroan dengan kewajiban bertindak berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
Karena itu, Direksi tidak dapat diposisikan sekadar sebagai pelaksana kehendak pemegang saham Seri A Dwiwarna maupun Badan.
Prinsip tersebut diperkuat oleh penjelasan UU BUMN yang menegaskan bahwa BUMN merupakan badan hukum privat yang modalnya dimiliki BUMN, sehingga keuntungan atau kerugiannya bukan merupakan keuntungan atau kerugian negara.
OECD Guidelines 2024 juga menekankan bahwa pemerintah perlu menghormati independensi organ pengurus BUMN dengan memberikan otonomi dalam pengambilan keputusan bisnis dan menghindari intervensi langsung dalam pengelolaan perusahaan.
Prinsip independensi ini menyisakan persoalan penting: sejauh mana ruang keputusan Direksi ketika tindakan tertentu membutuhkan persetujuan pemegang saham Seri A, penugasan pemerintah memengaruhi strategi bisnis, atau keputusan yang diambil perusahaan menimbulkan kerugian?
Dalam situasi tersebut, batas kewenangan dan tanggung jawab antara Direksi, pemegang saham Seri A, dan pemerintah perlu diperjelas. Tanpa kejelasan, independensi Direksi berpotensi berhadapan dengan kewenangan negara yang luas dalam menentukan arah perusahaan.
Perlindungan Pemegang Saham dan Proporsionalitas Hak Dwiwarna
Perbedaan hak antara saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B juga harus dilihat dalam kerangka perlindungan pemegang saham.
UUPT menyediakan sejumlah mekanisme perlindungan, antara lain melalui Pasal 53 mengenai klasifikasi saham, Pasal 61 tentang hak menggugat tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar, serta Pasal 62 mengenai hak meminta saham dibeli dengan harga wajar.
Sementara itu, OECD Guidelines 2024 menegaskan bahwa penggunaan golden share seharusnya dibatasi pada hal-hal yang benar-benar diperlukan untuk melindungi kepentingan publik esensial dan harus proporsional dengan tujuan tersebut.
Guideline IV.A juga menekankan pentingnya perlakuan setara, akses informasi yang sama, dan keterbukaan bagi pemegang saham.
Dengan demikian, hak istimewa negara tidak dapat dilepaskan dari kewajiban untuk menjaga perlindungan terhadap pemegang saham lainnya. Kepemilikan saham Dwiwarna memang memiliki karakter khusus, tetapi karakter tersebut tetap membutuhkan batasan yang proporsional agar tidak mengabaikan hak dan kepentingan pemegang saham nonnegara.
Menjaga Hak Istimewa Negara, Membatasi Kewenangan
Berbagai persoalan tersebut bermuara pada satu kebutuhan utama: keseimbangan dalam pelaksanaan kewenangan negara terhadap BUMN.
Hak khusus negara sebagai pemegang saham Dwiwarna sebaiknya ditafsirkan secara terbatas pada kewenangan yang tercantum dalam anggaran dasar dan Pasal 4C. Sementara itu, kewenangan regulator sebagaimana diatur dalam Pasal 3C perlu ditempatkan dalam ranah kebijakan, sedangkan pengelolaan investasi oleh Badan harus berorientasi pada optimalisasi nilai tanpa mengorbankan kepentingan strategis negara.
Negara tetap memiliki legitimasi untuk mempertahankan hak istimewanya dalam BUMN demi melindungi kepentingan strategis nasional. Namun, hak istimewa tersebut tidak boleh menjadi dasar bagi kewenangan yang tidak terbatas.
Terlebih, ketika perseroan juga menghimpun modal dari pemegang saham nonnegara, hak dan kepentingan mereka harus tetap mendapatkan perlindungan yang setara.
Pada akhirnya, persoalan saham Dwiwarna 1 persen bukan sekadar tentang seberapa kecil kepemilikan negara dalam sebuah perseroan. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana hak istimewa tersebut ditempatkan secara proporsional dalam tata kelola BUMN.
Negara boleh memiliki kendali strategis, tetapi kendali itu harus berjalan bersama kepastian hukum, independensi Direksi, transparansi, perlindungan pemegang saham, serta pemisahan fungsi kelembagaan yang jelas.
Sebab, tata kelola BUMN yang baik tidak hanya ditentukan oleh kuatnya kewenangan negara, melainkan juga oleh kemampuan negara membatasi kewenangannya sendiri.
Daftar Pustaka
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, LN 2007/No. 106, TLN No. 4756.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, LN 2025 (25), TLN (7097).
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, LN 2025 (162), TLN (7142).
OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises 2024.
Editor; Helmi AR




































