JAKARTA – Upaya menjadikan Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional semakin menguat setelah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta menegaskan komitmen bersama untuk membangun ekosistem ekonomi syariah yang lebih kuat, modern, dan berkelanjutan.
Aspirasi ini mengemuka dalam Lokakarya dan Focus Group Discussion (FGD) Kongres Ekonomi Umat ke-II Provinsi DKI Jakarta yang digelar di The Sultan Hotel & Residence, Kamis (27/11/2025).
Dengan tema “Membangun Ekosistem Ekonomi Syariah Jakarta yang Inklusif, Kolaboratif, dan Berkelanjutan”, kegiatan tersebut menjadi forum strategis bagi pemerintah, ulama, akademisi, pelaku usaha, lembaga keuangan, serta penggerak UMKM untuk merumuskan arah pembangunan ekonomi syariah ibu kota di masa mendatang.
Dalam forum tersebut, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta, Suharini Eliawati, M.Si., memaparkan bahwa Jakarta saat ini berada pada peringkat 71 kota dengan perekonomian terbesar di dunia. Pemprov menargetkan lonjakan signifikan agar dapat menembus peringkat 50 besar pada tahun 2030.
Suharini menegaskan pentingnya menjadikan Jakarta sebagai pusat perekonomian Indonesia meskipun statusnya bukan lagi ibu kota negara.
“Dengan adanya UU Nomor 2 Tahun 2024, Jakarta tidak lagi berstatus ibu kota administratif. Tetapi kami pastikan Jakarta akan menjadi pusat perekonomian nasional. Ekonomi syariah adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari visi tersebut,” ujarnya.
Ia menyebut investasi Jakarta mencapai Rp 204,2 triliun, namun percepatan pertumbuhan membutuhkan peran aktif berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor ekonomi syariah.
Tiga skenario pertumbuhan pun disiapkan, dengan proyeksi optimistis mencapai pertumbuhan 6,08% jika kolaborasi berjalan maksimal.
Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta, Mursidi, menuturkan bahwa ekonomi syariah tidak hanya berperan dalam sektor halal, tetapi ikut menjaga stabilitas sistem keuangan nasional dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan.
BI, kata Mursidi, mendorong integrasi rantai nilai halal dan memfasilitasi business matching pembiayaan syariah bagi UMKM.
Sementara itu, Bukhari Muslim dari BPJPH menegaskan bahwa kewajiban sertifikasi halal memasuki tenggat penting.
“Per 17 Oktober 2026, semua makanan dan minuman wajib bersertifikat halal. Jika tidak, produk tersebut tidak boleh beredar,” tegasnya.
BPJPH juga mendorong UMKM agar memanfaatkan fasilitas sertifikasi gratis dari program CSR perusahaan-perusahaan besar.
Dari sisi filantropi Islam, Kepala Baznas Bazis DKI Jakarta, Ahmad Abu Bakar MM, mengungkapkan bahwa DKI memiliki potensi ZIS sebesar Rp 64 triliun per tahun, namun yang baru terhimpun sekitar Rp 400 miliar.
“Potensi zakat nasional mencapai Rp 325 triliun. Angka ini menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran dan kepercayaan muzaki untuk menyalurkan ZIS melalui lembaga resmi,” ujarnya.
Upaya pemberdayaan ekonomi umat menjadi salah satu sorotan penting dalam forum tersebut. Bambang Suprihadi, pimpinan Masjid Raya Bintaro Jaya dan penggagas program Bank Infak, memaparkan model pemberdayaan UMKM berbasis dana bergulir tanpa margin.
Program tersebut berhasil membantu 1.700 UMKM dengan total dana Rp 8,5 miliar, dan mencatatkan 0% Non-Performing Financing (NPF).
“Ini membuktikan bahwa pelaku UMKM kecil patuh, berintegritas, dan layak mendapatkan pembiayaan tanpa riba. Charity tidak akan mengentaskan kemiskinan, yang dibutuhkan adalah pemberdayaan,” jelas Bambang.
Model ini disebut dapat direplikasi di masjid-masjid Jakarta untuk memperkuat ekonomi umat secara luas.
Setelah sesi paparan dan diskusi mendalam, peserta FGD yang terdiri atas ulama, akademisi, UMKM, perbankan, pelaku usaha halal, dan pemerintah menyepakati tujuh poin Deklarasi Ekonomi Syariah Jakarta, yakni:
1. Penguatan pembiayaan syariah yang inklusif dan berkeadilan.
2. Pengembangan wakaf produktif sebagai sumber pendanaan berkelanjutan.
3. Optimalisasi peran masjid, pesantren, dan komunitas usaha sebagai inkubator UMKM syariah.
4. Standardisasi dan sertifikasi halal untuk mendorong daya saing UMKM.
5. Percepatan transformasi digital dalam layanan dan ekosistem syariah.
6. Pengembangan marketplace halal sebagai pasar produk syariah.
7. Penguatan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan mitra strategis.
Ketua Panitia, Deden Edi, menyampaikan apresiasi atas komitmen seluruh pihak.
“Deklarasi hari ini menjadi langkah besar bagi Jakarta untuk membangun ekosistem ekonomi syariah yang lebih kuat, inklusif, dan kolaboratif,” katanya.
Kongres ditutup dengan pembacaan dan penandatanganan deklarasi oleh seluruh pemangku kepentingan. Rekomendasi resmi Kongres Ekonomi Umat ke-II akan disusun dan disampaikan kepada Pemprov DKI untuk memperkuat rancangan kebijakan ekonomi syariah Jakarta.
Reporter: Fahmy Nurdin
Editor: Fahmy Nurdin
