Jakarta — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan bahwa penanganan banjir di Jakarta tidak bisa dilakukan secara instan maupun hanya bergantung pada satu metode tertentu, seperti modifikasi cuaca. Menurutnya, dibutuhkan langkah komprehensif yang mencakup kebijakan jangka menengah dan jangka panjang.
Hal tersebut disampaikan Pramono saat menjadi keynote speaker dalam kegiatan Executive Breakfast Meeting (EBM) Seri ke-5 yang diselenggarakan oleh IKA FIKOM UNPAD, Senin (26/1) pagi, di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta Selatan.
Keputusan politik ini Alhamdulillah saya ambil karena saya menyadari bahwa penanganan banjir di Jakarta tidak boleh semata-mata menggantungkan modifikasi cuaca. Harus ada penanganan jangka menengah dan jangka panjang,” kata Pramono dalam paparannya.
Ia menjelaskan, salah satu langkah utama yang terus dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah normalisasi sungai, termasuk pengerukan dan pelebaran alur sungai di sejumlah wilayah rawan banjir.
“Dalam proses normalisasi itu, memang masih ada warga yang harus dipindahkan. Tidak bisa tidak, itu bagian dari kebijakan yang harus diambil demi kepentingan yang lebih luas,” ujarnya.
Pramono juga menyinggung kondisi wilayah penyangga Jakarta yang hingga kini masih kerap mengalami banjir. Menurutnya, perbedaan kebijakan dan keseriusan penanganan menjadi salah satu faktor mengapa Jakarta mulai menunjukkan perbaikan.
Di luar Jakarta sekarang ini, tetangga-tetangga kita masih mengalami banjir. Kenapa Jakarta bisa? Ya mohon maaf, karena memang ditangani lebih serius dan konsisten,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Pramono mengungkapkan rencananya untuk meninjau langsung proses pengerukan sungai di Jakarta Barat sebagai bagian dari upaya pengendalian banjir.
Kegiatan EBM Seri ke-5 mengangkat tema “Riah-Riuh Komunikasi”, terinspirasi dari buku terbaru pengamat komunikasi politik Hendri Satrio. Forum ini membahas dinamika komunikasi pejabat publik serta peran strategis komunikasi dalam tata kelola pemerintahan, pengambilan kebijakan, hingga pengelolaan persepsi dan kepercayaan publik di era keterbukaan informasi.
Selain Pramono Anung, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional, antara lain Hendri Satrio, Rocky Gerung, Sabrang MDP (Noe Letto), dan Maman Suherman.
