Jakarta, okjakarta.com – Insiden penggunaan foto AI untuk menyelesaikan aduan warga dalam aplikasi JAKI mendapat perhatian dari Anggota Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta dari PSI, Kevin Wu.
Politisi dari partai yang berlogo gajah itu menyayangkan terjadinya insiden tersebut. Menurutnya, kejadian ini merupakan bentuk penyalahgunaan teknologi.
“Yang pertama, saya merasa prihatin ya bahwa ketika dugaan ini benar, maka sangat disayangkan ada penggunaan aplikasi teknologi yang harusnya bisa produktif bagi pekerjaan tetapi disalahgunakan seperti ini,” tegas Kevin.
Tidak hanya itu, ia menganggap tindakan oknum petugas yang tidak bertanggungjawab ini sebagai bentuk perilaku ‘asal bapak senang’ (ABS) dan berdampak buruk terhadap profesionalitas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta secara jangka panjang.
“Tentu ini menjadi suatu peringatan, suatu hal yang sangat kita sayangkan jikalau para petugas di lapangan menggunakan cara-cara seperti itu. Bukannya menyelesaikan pekerjaan, tetapi AI malah digunakan untuk laporan yang sifatnya asal bapak senang,” sambungnya.
Kevin mendesak agar Pemprov DKI Jakarta bertindak tegas terhadap insiden tersebut supaya tidak menjadi preseden buruk yang bisa diikuti oleh petugas-petugas lainnya di kemudian hari.
“Tentu hal ini tidak bisa kita biarkan. Itu menjadi preseden bagi para petugas lain nantinya yang juga akan mengerjakan tugas dan laporan serupa seperti ini. Maka perlu ada sanksi keras bagi aparat yang seperti itu,” imbuhnya.
“Para pelayan masyarakat jangan sampai bersifat manipulatif, menggunakan laporan bohong, laporan kosong, padahal kenyataannya belum dikerjakan,” terusnya.
Kevin juga menekankan bahwa Pemprov DKI Jakarta harus mengambil pelajaran dari kejadian tersebut. AI merupakan teknologi penting yang harus digunakan untuk membantu warga Jakarta menyelesaikan permasalahan-permasalahannya.
Sebagai legislator dalam Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta, Kevin memastikan bahwa insiden ini akan menjadi catatan khusus saat mengadakan rapat dengan Pemprov DKI Jakarta nantinya.
“Kepercayaan masyarakat itu sangat penting. Jangan sampai penyalahgunaan seperti ini dibiarkan. Kalau dibiarkan terus, maka itu akan menggerus reputasi dan integritas para pelayan masyarakat lainnya yang sungguh-sungguh bekerja di lapangan,” pungkasnya. (*/hw)
