BADUNG – Kantor Imigrasi Ngurah Rai bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali dan Direktorat Reserse Siber Polda Bali mengamankan 28 warga negara asing (WNA) yang diduga terlibat dalam praktik investasi fiktif dan penyalahgunaan izin tinggal di kawasan Ungasan, Kuta Selatan, Bali, Jum,at (12/11/2026).
Dari total 28 WNA yang diamankan, sebanyak 24 orang merupakan warga negara Kamerun, tiga orang warga Turkmenistan, dan satu orang warga Georgia.
Pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi intelijen yang mengidentifikasi sebuah lokasi yang diduga menjadi markas kegiatan ilegal. Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan aktivitas tersebut dijalankan secara terorganisasi dengan pembagian tugas masing-masing.
Seorang warga negara Georgia diduga berperan sebagai manajer, 24 warga negara Kamerun bertugas sebagai operator dan admin, sedangkan tiga warga negara Turkmenistan berperan sebagai petugas keamanan.
Berdasarkan pemeriksaan data keimigrasian, sebagian besar WNA tersebut diketahui memegang izin tinggal kunjungan multiple-entry indeks D12. Sementara itu, tiga orang lainnya diketahui memiliki izin tinggal yang sudah tidak aktif.
Dugaan penyalahgunaan izin tinggal serta pemberian keterangan tidak benar dalam proses pengajuan visa atau izin tinggal menjadi dasar bagi Imigrasi untuk mengambil tindakan administratif keimigrasian.
Seluruh 28 WNA tersebut akan dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa deportasi. Saat ini, mereka ditempatkan di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Ngurah Rai sambil menunggu proses pemulangan ke negara asal.
Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Muhamad Novyandri, menegaskan pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap warga negara asing yang melanggar aturan keimigrasian maupun melakukan aktivitas pekerjaan secara ilegal di Indonesia.
“Kami telah melakukan pemeriksaan keimigrasian terhadap 28 orang asing tersebut. Tentunya tidak akan kami biarkan warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal ataupun bekerja secara ilegal di Indonesia. Kami akan proses sesuai ketentuan,” tegas Novyandri.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Ramdhani, mengatakan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing akan terus diperkuat, terutama di kawasan pariwisata Bali.
Menurutnya, penegakan hukum keimigrasian merupakan bagian dari komitmen Imigrasi untuk menjaga kualitas pariwisata sekaligus memastikan keamanan dan ketertiban di Indonesia.
