JAKARTA – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, menyerukan kepada seluruh elite politik dan partai pendukung pemerintah agar mengedepankan kepentingan bangsa serta menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika politik menyusul isu pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden.
Habib Syakur menilai, dinamika perebutan posisi Wakil Presiden berpotensi memunculkan persaingan di antara partai-partai dalam koalisi pendukung pemerintahan. Jika tidak disikapi secara bijaksana, persaingan tersebut dikhawatirkan berkembang menjadi konflik politik internal yang dapat mengganggu soliditas pemerintahan.
Pernyataan itu disampaikan Habib Syakur saat dimintai tanggapan mengenai isu pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, seluruh kekuatan politik seharusnya memahami bahwa stabilitas pemerintahan merupakan kepentingan bersama. Terlebih, Presiden Prabowo Subianto masih harus menuntaskan berbagai agenda strategis hingga berakhirnya masa jabatan pada 2029.
“Di tengah hiruk-pikuk setelah Gibran mundur sebagai wapres, muncul persaingan di antara partai-partai pendukung pemerintah. Kondusivitas negeri ini harus benar-benar dijaga. Presiden Prabowo harus bisa menyelesaikan tugasnya sampai 2029 dengan baik dan dalam keadaan khusnul khatimah,” ujarnya.
Habib Syakur juga mengingatkan agar tidak muncul arogansi politik di antara para pendukung partai. Menurutnya, kecenderungan masing-masing kelompok yang merasa paling berhak mengajukan kader untuk menduduki kursi Wakil Presiden dapat memperlebar perbedaan dan memicu ketegangan di tubuh Koalisi Merah Putih (KMP).
Di tengah situasi tersebut, ia menyoroti Ketua MPR RI Ahmad Muzani sebagai salah satu figur yang dinilainya memiliki kapasitas untuk menjadi penyeimbang sekaligus pemersatu kekuatan politik.
Habib Syakur berpandangan, Muzani mempunyai karakter kepemimpinan yang tenang, komunikatif, dan dapat menjembatani berbagai kepentingan politik. Sosok tersebut dinilai penting untuk meredam persaingan sekaligus menjaga hubungan harmonis di antara partai-partai pendukung pemerintah.
“Di tengah arogansi dan persaingan para pendukung satu sama lain, saya memperhatikan figur Ahmad Muzani, Ketua MPR RI. Menurut saya, beliau merupakan figur pemersatu, pemimpin yang hatinya adem, dan bisa mengimbangi Pak Prabowo,” tegasnya.
Ia menambahkan, pengalaman Ahmad Muzani sebagai Sekretaris Jenderal Partai Gerindra serta posisinya sebagai Ketua MPR RI menjadi modal politik yang dinilai relevan untuk memahami dinamika pemerintahan dan komunikasi antarkekuatan politik.
Habib Syakur menilai, figur yang dibutuhkan dalam situasi politik seperti ini bukanlah sosok yang justru memperbesar polemik, melainkan pemimpin yang mampu membangun kepercayaan, merangkul berbagai kelompok, dan mengutamakan kepentingan nasional.
Menurutnya, apabila proses penentuan pengganti Wakil Presiden lebih didominasi kepentingan kelompok dan ambisi politik, persaingan internal koalisi berpotensi semakin tajam. Sebaliknya, kehadiran figur yang dapat diterima berbagai pihak akan membuka ruang terciptanya stabilitas dan kesinambungan pemerintahan.
“Kalau yang dipilih adalah figur yang masih membawa beban masalah publik dan menjadi sumber polemik, persaingan bisa semakin panas. Tetapi, kalau figur pemersatu seperti Ahmad Muzani, saya menilai peluang untuk diterima semua pihak akan lebih besar,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Habib Syakur mengajak seluruh partai politik yang tergabung dalam KMP untuk tidak menjadikan posisi Wakil Presiden sebagai ajang perebutan kekuasaan. Ia mengingatkan bahwa jabatan tersebut merupakan amanah konstitusional yang memiliki tanggung jawab besar dalam membantu Presiden menjalankan pemerintahan.
Ia menegaskan, kepentingan bangsa harus ditempatkan di atas kepentingan partai, kelompok, maupun kepentingan pribadi. Jangan sampai perbedaan pilihan mengenai figur pengganti Wakil Presiden justru mengorbankan persatuan dan stabilitas nasional.
“Jangan sampai gara-gara berebut kursi Wakil Presiden, kondusivitas negeri ini menjadi rusak. Kita harus menjaga pemerintahan agar Presiden Prabowo dapat menyelesaikan amanahnya sampai tuntas dengan khusnul khatimah,” pungkas Habib Syakur.
Editor: Fahmy Nurdin
