Opini: Lukman Hakim
Pemerhati Rumah Tangga Rakyat Indonesia
Jakarta, Senin, 16 November 2026 – Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mengusik ruang demokrasi Indonesia. Perdebatan ini tidak lagi semata-mata berkaitan dengan kelayakan seseorang menduduki jabatan wakil presiden, tetapi menyentuh persoalan yang jauh lebih fundamental: apakah konstitusi benar-benar menjadi panglima dalam penyelenggaraan negara, atau justru menjadi instrumen yang penggunaannya bergantung pada kepentingan politik elite?
Pada 11 November 2026, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memulai proses pemakzulan Gibran. Usulan tersebut berkaitan dengan polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden setelah adanya putusan Mahkamah Agung mengenai dokumen penyetaraan pendidikan yang digunakan dalam pencalonannya. Perkembangan ini menandai pergeseran penting, dari perdebatan publik menuju arena politik dan kelembagaan negara.
Di tengah dinamika tersebut, publik perlu menjaga kejernihan berpikir. Pemakzulan tidak semestinya langsung dipandang sebagai kemenangan penegakan konstitusi. Sebaliknya, proses tersebut juga tidak boleh serta-merta dicurigai sebagai upaya menjatuhkan seseorang melalui pertarungan politik.
Dua pandangan yang berseberangan itu harus diuji melalui fakta, hukum, dan kepentingan demokrasi. Sebab, dalam negara hukum, kebenaran tidak ditentukan oleh besarnya dukungan politik, melainkan oleh kekuatan argumentasi dan pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pemakzulan Bukan Sekadar Ketidakpuasan Politik
Dalam negara hukum, jabatan publik tidak pernah menjadi tameng terhadap konstitusi. Presiden maupun wakil presiden tetap berada dalam batas-batas hukum yang mengikat seluruh penyelenggara negara. Kekuasaan bukanlah hak istimewa yang dapat dipertahankan semata-mata karena seseorang telah memenangkan pemilihan umum.
Pasal 7A UUD 1945 secara tegas mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Sementara itu, Pasal 7B UUD 1945 mengatur mekanisme konstitusional pemberhentian melalui DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. Artinya, pemakzulan bukan keputusan spontan yang lahir dari tekanan demonstrasi, opini publik, ataupun kesepakatan politik antarelite. Proses tersebut harus memiliki landasan konstitusional dan pembuktian yang sah.
Di titik inilah persoalan Gibran menjadi relevan untuk dikaji secara mendalam.
Jika persyaratan pendidikan menjadi dasar pengajuan pemakzulan, maka pertanyaan hukumnya bukan sekadar apakah dokumen yang digunakan pernah dipersoalkan atau dibatalkan. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana konsekuensi hukum putusan tersebut terhadap pemenuhan persyaratan pencalonan dan kedudukan seseorang sebagai wakil presiden.
Jawaban atas persoalan tersebut harus ditempatkan dalam kerangka mekanisme hukum, bukan dibangun di atas asumsi, spekulasi, atau sentimen politik.
Demokrasi tidak boleh membenarkan seseorang menduduki jabatan publik melalui prosedur yang bertentangan dengan hukum. Namun, demokrasi juga tidak boleh membenarkan pemberhentian pejabat negara tanpa pembuktian yang sah.
Konstitusi harus berlaku sama. Tidak boleh ada perlakuan istimewa bagi mereka yang sedang berkuasa, tetapi juga tidak boleh ada pembenaran bagi mereka yang berusaha merebut kekuasaan untuk menggunakan hukum secara sewenang-wenang.
Ketika Penegakan Konstitusi Bertemu Kepentingan Elite
Persoalan pemakzulan tidak berhenti pada aspek hukum. Dinamika politik di balik proses tersebut juga menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan.
Keterlibatan 120 anggota DPR dari delapan fraksi menunjukkan bahwa isu pemakzulan telah memperoleh dukungan lintas partai. Namun, dukungan politik yang luas tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh pengusul memiliki motif yang sama. Begitu pula, dukungan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa alasan pemakzulan telah memenuhi persyaratan hukum.
Pertanyaan kritis pun muncul: apakah langkah politik tersebut benar-benar didorong oleh komitmen untuk memperbaiki kualitas demokrasi dan menegakkan konstitusi, atau terdapat dinamika kepentingan kekuasaan yang turut memengaruhinya?
Publik tentu tidak boleh menuduh adanya transaksi politik tanpa bukti. Namun, menutup mata terhadap kenyataan bahwa parlemen merupakan arena artikulasi kepentingan politik juga bukan sikap yang bijaksana.
Dalam sistem pemerintahan presidensial, relasi antara partai politik, parlemen, dan pemerintah tidak selalu bergerak semata-mata berdasarkan kepentingan publik. Konfigurasi koalisi, distribusi kekuasaan, serta negosiasi politik sering kali ikut menentukan arah kebijakan dan keputusan kelembagaan.
Karena itu, pemakzulan Gibran perlu dibaca melalui dua dimensi sekaligus: dimensi hukum tata negara dan dimensi politik kekuasaan.
Keduanya tidak dapat dipisahkan, tetapi juga tidak boleh saling menggantikan. Politik tidak boleh menghapus substansi hukum, sementara hukum tidak boleh kehilangan independensinya akibat tekanan politik.
Jika pemakzulan hanya dijadikan instrumen untuk mengubah konfigurasi kekuasaan, sementara persoalan substansial konstitusi tidak menjadi perhatian utama, maka proses tersebut justru berpotensi memperdalam persoalan demokrasi.
Sebaliknya, apabila terdapat pelanggaran konstitusi yang dapat dibuktikan, kepentingan politik tidak boleh menjadi alasan untuk menghalangi proses penegakan hukum.
Demokrasi Prosedural dan Krisis Etika Konstitusional
Salah satu persoalan mendasar demokrasi Indonesia adalah kecenderungan menempatkan kemenangan elektoral sebagai pembenaran atas seluruh proses politik.
Padahal, kemenangan dalam pemilu tidak berarti seseorang terbebas dari kewajiban untuk menaati konstitusi. Mandat rakyat bukanlah cek kosong yang memberikan kebebasan tanpa batas kepada pemegang kekuasaan.
Demokrasi tidak hanya berbicara tentang siapa yang memperoleh suara terbanyak, siapa yang memenangkan kontestasi, atau siapa yang berhasil menduduki jabatan pemerintahan. Demokrasi juga menyangkut bagaimana kekuasaan diperoleh, bagaimana kekuasaan dijalankan, dan bagaimana kekuasaan dipertanggungjawabkan.
Dalam konteks ini, kontroversi pencalonan Gibran sebelumnya telah memunculkan perdebatan mengenai etika konstitusional dan independensi lembaga negara. Kini, persoalan persyaratan pendidikan kembali membawa perdebatan tersebut ke ruang publik.
Hal ini memperlihatkan pentingnya membedakan tiga bentuk legitimasi dalam demokrasi: legitimasi elektoral, legitimasi hukum, dan legitimasi etis.
Legitimasi elektoral diperoleh melalui pemilu. Legitimasi hukum ditentukan oleh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Sementara itu, legitimasi etis berkaitan dengan kepatutan, integritas, dan tanggung jawab moral dalam menjalankan kekuasaan.
Ketiganya tidak selalu berjalan beriringan.
Seseorang dapat memenangkan pemilu, tetapi kemenangan tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan persoalan hukum. Sebaliknya, kontroversi politik juga tidak dapat langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa seseorang harus diberhentikan dari jabatannya.
Di sinilah negara hukum menemukan makna sesungguhnya: memastikan kekuasaan tidak berada di atas hukum, sekaligus mencegah hukum berubah menjadi alat untuk melayani kepentingan kekuasaan.
Rakyat Jangan Hanya Menjadi Penonton
Di tengah pertarungan politik elite, ada satu hal yang sering kali luput dari perhatian: posisi rakyat.
Ketika elite politik sibuk memperdebatkan jabatan, kewenangan, dan konfigurasi kekuasaan, masyarakat masih berhadapan dengan persoalan yang jauh lebih konkret. Harga kebutuhan pokok, lapangan pekerjaan, pendidikan, pelayanan kesehatan, ketimpangan ekonomi, hingga kualitas pelayanan publik menjadi persoalan sehari-hari yang membutuhkan perhatian serius pemerintah.
Rakyat membutuhkan pemerintahan yang bekerja, bukan sekadar pemerintahan yang sibuk mengelola konflik kekuasaan.
Namun, bukan berarti pemakzulan tidak penting. Justru, persoalan ini memiliki relevansi besar karena menyangkut integritas institusi negara dan masa depan demokrasi Indonesia.
Pemakzulan harus ditempatkan sebagai mekanisme konstitusional untuk memastikan kekuasaan tidak menyimpang. Ia tidak boleh berubah menjadi panggung baru bagi elite untuk mempertontonkan pertarungan kepentingan.
Rakyat berhak mengetahui apakah proses tersebut benar-benar didasarkan pada pelanggaran konstitusi, bagaimana bukti-bukti yang diajukan, serta sejauh mana lembaga negara menjalankan kewenangannya secara independen.
Transparansi menjadi penting agar masyarakat tidak sekadar menerima narasi politik yang dibangun oleh masing-masing kubu.
Jangan sampai rakyat kembali menjadi penonton dalam pertarungan elite, sementara nama demokrasi dan konstitusi hanya digunakan sebagai legitimasi politik.
Penutup: Konstitusi Harus Lebih Tinggi daripada Kekuasaan
Pada akhirnya, persoalan pemakzulan Gibran bukan hanya tentang mempertahankan atau mengakhiri jabatan seorang wakil presiden. Lebih dari itu, persoalan ini merupakan ujian terhadap konsistensi Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi konstitusional.
Proses pemakzulan harus berjalan berdasarkan ketentuan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. DPR harus membuktikan dasar pendapatnya, Mahkamah Konstitusi harus menjalankan fungsi konstitusionalnya, dan MPR harus mengambil keputusan sesuai prosedur yang berlaku.
Pengajuan Hak Menyatakan Pendapat bukanlah keputusan pemakzulan. Masih terdapat tahapan kelembagaan dan pembuktian hukum yang harus dilalui. Karena itu, publik perlu memahami bahwa proses politik yang sedang berlangsung belum dengan sendirinya menentukan hasil akhir pemberhentian seorang wakil presiden.
Namun, ada prinsip yang tidak boleh ditawar: tidak boleh ada pejabat negara yang kebal terhadap konstitusi, dan tidak boleh ada proses pemberhentian pejabat negara yang kebal terhadap pengujian hukum.
Jika pemakzulan didasarkan pada bukti pelanggaran konstitusi, prosesnya harus dilanjutkan sesuai mekanisme hukum. Sebaliknya, jika pelanggaran tidak terbukti, pemberhentian tidak boleh dipaksakan hanya karena tekanan politik.
Demokrasi bukan tentang siapa yang paling kuat mengendalikan parlemen, siapa yang paling besar pengaruhnya dalam pemerintahan, atau siapa yang paling berhasil membangun koalisi politik.
Demokrasi adalah tentang bagaimana kekuasaan dibatasi, hukum ditegakkan, dan kepentingan rakyat ditempatkan di atas kepentingan elite.
Jangan sampai konstitusi hanya menjadi senjata ketika elite ingin menjatuhkan lawan, tetapi kehilangan makna ketika persoalan hukum menyangkut orang-orang yang berada dalam lingkaran kekuasaan.
Sebab, negara hukum tidak boleh tunduk kepada kekuasaan. Dan konstitusi tidak boleh menjadi alat tawar-menawar politik.
Konstitusi harus berdiri di atas kepentingan elite. Sebab, ketika hukum kehilangan independensinya, demokrasi bukan hanya kehilangan arah, tetapi juga kehilangan kepercayaan rakyat.
(Helmi AR)




































