Penunjukan Langsung PBJ BUMN: Antara Efisiensi, Sinergi, dan Ancaman Persaingan Usaha Tidak Sehat

- Jurnalis

Selasa, 17 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Dua penulis, Christina Kesya Yuwono dan Tri Wahyuni, dari Program Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), berfoto bersama usai mengangkat kajian mengenai penunjukan langsung pengadaan barang dan jasa (PBJ) BUMN dalam perspektif hukum persaingan usaha.

Foto: Dua penulis, Christina Kesya Yuwono dan Tri Wahyuni, dari Program Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), berfoto bersama usai mengangkat kajian mengenai penunjukan langsung pengadaan barang dan jasa (PBJ) BUMN dalam perspektif hukum persaingan usaha.

Opini: Christina Kesya Yuwono dan Tri Wahyuni

Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

Seleman – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki posisi strategis dalam perekonomian nasional. Kehadirannya tidak sekadar menjadi instrumen negara untuk mengelola sektor-sektor yang menyangkut kepentingan publik, tetapi juga berperan sebagai entitas bisnis yang dituntut mampu menghasilkan keuntungan. Mandat tersebut sejalan dengan semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan perekonomian nasional sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Namun, posisi strategis BUMN tidak serta-merta memberikan ruang tanpa batas dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Sebagai pelaku usaha, BUMN tetap harus tunduk pada prinsip-prinsip hukum persaingan usaha. Hak eksklusif dan kewenangan yang melekat pada perusahaan negara tidak boleh digunakan secara berlebihan atau melampaui batas kewenangannya (ultra vires).

Persoalan ini menjadi semakin relevan ketika BUMN menjalankan pengadaan barang dan jasa (PBJ) melalui mekanisme penunjukan langsung. Di satu sisi, kebijakan tersebut dapat menjadi instrumen untuk membangun sinergi antar-BUMN, meningkatkan efisiensi, serta mendukung percepatan pembangunan ekonomi nasional. Namun, di sisi lain, penunjukan langsung berpotensi menimbulkan persoalan apabila tidak disertai parameter yang jelas dan terukur.

Pertanyaan mendasarnya adalah, sampai sejauh mana penunjukan langsung dalam pengadaan barang dan jasa BUMN dapat dibenarkan? Apakah kebijakan sinergi korporasi dapat menjadi alasan untuk mengesampingkan prinsip persaingan usaha yang sehat?

Pertanyaan tersebut penting dijawab agar kebijakan pengadaan BUMN tidak justru menjadi pintu masuk bagi praktik diskriminasi dan penguasaan pasar oleh kelompok usaha tertentu.

Regulasi Penunjukan Langsung dan Potensi Distorsi Persaingan

Pengaturan mengenai penunjukan langsung dalam pengadaan barang dan jasa BUMN terdapat dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Dalam Pasal 1 angka 80, penunjukan langsung didefinisikan sebagai penjualan aktiva tetap yang dilakukan secara langsung kepada satu calon pembeli. Sementara itu, ketentuan mengenai penunjukan langsung dalam konteks pengadaan barang dan jasa diatur lebih lanjut dalam Pasal 155 ayat (2) huruf j.

Ketentuan tersebut memberikan ruang bagi BUMN untuk melakukan penunjukan langsung apabila penyedia merupakan BUMN, anak perusahaan BUMN, atau perusahaan terafiliasi BUMN, sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, barang dan jasa yang dibutuhkan harus merupakan produk atau layanan yang sesuai dengan bidang usaha penyedia bersangkutan.

Secara konseptual, kebijakan ini dapat dipahami sebagai upaya membangun sinergi di lingkungan BUMN. Pemanfaatan kapasitas dan sumber daya perusahaan dalam satu ekosistem usaha diharapkan mampu menciptakan efisiensi serta memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian nasional.

Akan tetapi, persoalannya bukan semata-mata terletak pada tujuan sinergi tersebut, melainkan pada bagaimana kebijakan itu diterapkan.

Ketika mekanisme penunjukan langsung secara eksplisit memberikan ruang kepada BUMN, anak perusahaan, dan perusahaan terafiliasi BUMN, muncul potensi ketimpangan kesempatan bagi pelaku usaha di luar kelompok tersebut. Pelaku usaha non-BUMN dapat kehilangan akses untuk bersaing, meskipun memiliki kemampuan, kualitas, dan penawaran harga yang kompetitif.

Jika berlangsung tanpa batasan yang jelas, kebijakan tersebut berpotensi menciptakan hambatan masuk pasar (barrier to entry), mematikan persaingan usaha yang sehat, serta menyimpangi prinsip netralitas dalam kegiatan ekonomi.

Dengan demikian, sinergi BUMN tidak seharusnya dimaknai sebagai legitimasi untuk memberikan keistimewaan tanpa batas kepada perusahaan dalam satu kelompok usaha. Efisiensi harus tetap berjalan beriringan dengan keadilan dan kesempatan berusaha yang setara.

Menjaga Keseimbangan antara Kewenangan Pemerintah dan Persaingan Usaha

Salah satu prinsip mendasar dalam hukum persaingan usaha adalah menjamin kesempatan yang sama bagi setiap pelaku usaha. Prinsip tersebut tercermin dalam Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Ketentuan tersebut menegaskan pentingnya mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah, maupun kecil.

Dalam konteks ini, BUMN tidak dapat ditempatkan sebagai entitas yang sepenuhnya berada di luar rezim hukum persaingan usaha. Meskipun memiliki mandat strategis dari negara, BUMN tetap merupakan pelaku usaha yang aktivitas ekonominya harus memperhatikan prinsip persaingan yang sehat.

Pandangan ini sejalan dengan rekomendasi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mengenai prinsip competitive neutrality atau netralitas persaingan.

Prinsip tersebut menekankan bahwa pemerintah dan seluruh pelaku usaha harus berada dalam kondisi persaingan yang setara (level playing field), tanpa membedakan bentuk badan usaha, kepemilikan, maupun lokasi usaha.

Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa persaingan tidak dibatasi, dicegah, ataupun didistorsi secara tidak semestinya, termasuk oleh badan usaha milik negara.

Artinya, kepemilikan negara tidak boleh menjadi alasan bagi BUMN untuk memperoleh perlakuan istimewa yang berpotensi merugikan pelaku usaha lainnya.

Negara memang memiliki kewenangan untuk mengarahkan kegiatan ekonomi melalui kebijakan dan regulasi. Namun, kewenangan tersebut harus dijalankan secara proporsional. Ketika kebijakan pemerintah memberikan keuntungan tertentu kepada satu kelompok pelaku usaha, sementara kelompok lainnya kehilangan kesempatan untuk berkompetisi, maka keseimbangan pasar dapat terganggu.

Karena itu, diperlukan batas yang tegas antara kepentingan strategis negara, kebutuhan korporasi, dan perlindungan terhadap persaingan usaha.

Efisiensi Berkeadilan: Sinergi Tidak Boleh Mengorbankan Kompetisi

Dalam pengadaan barang dan jasa, efisiensi memang menjadi salah satu tujuan utama. Namun, efisiensi tidak dapat berdiri sendiri tanpa memperhatikan prinsip keadilan.

Secara umum, mekanisme PBJ harus berpedoman pada prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, non-diskriminatif atau adil, serta akuntabel.

Prinsip-prinsip tersebut menjadi fondasi agar proses pengadaan tidak hanya memberikan keuntungan bagi pihak yang melakukan pengadaan, tetapi juga menjamin kesempatan yang wajar bagi seluruh penyedia barang dan jasa.

Dalam perspektif hukum persaingan usaha, konsep efisiensi berkeadilan menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis dan kemakmuran masyarakat.

Efisiensi memang dapat mempercepat pertumbuhan dan memberikan keuntungan ekonomi bagi perusahaan. Namun, apabila hanya berorientasi pada kepentingan satu pihak, efisiensi justru dapat menimbulkan eksternalitas negatif berupa tertutupnya akses pasar, berkurangnya kesempatan berusaha, dan melemahnya kompetisi.

Dengan kata lain, penghematan biaya atau percepatan proses pengadaan tidak otomatis dapat dijadikan pembenaran bagi setiap tindakan penunjukan langsung.

BUMN harus mampu membuktikan bahwa mekanisme tersebut benar-benar dibutuhkan, memiliki dasar pertimbangan yang objektif, dan tidak menimbulkan distorsi persaingan yang tidak proporsional.

Oleh karena itu, setiap keputusan penunjukan langsung harus didasarkan pada alasan dan parameter yang jelas, sehingga efisiensi korporasi tetap sejalan dengan prinsip keadilan dalam persaingan usaha.

Empat Parameter untuk Mengendalikan Penunjukan Langsung PBJ BUMN

Untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan sinergi BUMN dan perlindungan terhadap persaingan usaha, prinsip competitive neutrality yang direkomendasikan OECD dapat diadopsi sebagai landasan dalam menyusun mekanisme penunjukan langsung.

Setidaknya terdapat empat parameter yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak disalahgunakan.

1. Uji Switching Cost dan Dampak Operasional

Sebelum melakukan penunjukan langsung, BUMN perlu menyusun kajian atau uji tuntas mengenai kemungkinan biaya yang timbul apabila terjadi pergantian penyedia barang dan jasa.

Kajian tersebut penting untuk mengetahui apakah perubahan penyedia akan menimbulkan biaya transisi yang tidak proporsional atau justru mengganggu keberlangsungan operasional perusahaan.

Terlebih, apabila pengadaan berkaitan dengan pelayanan publik yang bersifat esensial, pergantian penyedia yang tidak dipersiapkan secara matang dapat berpotensi menyebabkan terhentinya layanan dan merugikan masyarakat.

Dengan demikian, penunjukan langsung harus didasarkan pada kebutuhan operasional yang dapat dibuktikan, bukan sekadar alasan kedekatan atau hubungan afiliasi antarperusahaan.

2. Pembatasan Kontrak Penunjukan Langsung dan Action Plan

Penunjukan langsung juga perlu dibatasi agar tidak berubah menjadi mekanisme permanen yang terus-menerus memberikan keuntungan kepada penyedia tertentu.

Salah satu langkah yang dapat diterapkan adalah membatasi perpanjangan kontrak dengan vendor yang sama melalui mekanisme penunjukan langsung maksimal satu kali.

Pembatasan tersebut dimaksudkan untuk mengurangi risiko penunjukan penyedia yang sama secara berulang tanpa melalui evaluasi persaingan yang memadai.

Selain itu, BUMN terkait perlu diwajibkan menyusun strategi atau action plan setelah penunjukan langsung dilakukan secara berulang sebanyak satu kali. Strategi tersebut menjadi langkah konstruktif untuk memastikan tersedianya alternatif penyedia dan membuka kembali kesempatan bagi pelaku usaha lainnya.

Dengan demikian, penunjukan langsung tidak menjadi ketergantungan jangka panjang yang berpotensi menutup akses pasar bagi kompetitor.

3. Uji Kewajaran Harga

Salah satu persoalan utama dalam penunjukan langsung adalah tidak adanya kompetisi harga sebagaimana yang terjadi dalam mekanisme tender terbuka.

Kondisi tersebut menimbulkan risiko bahwa harga kontrak tidak sepenuhnya mencerminkan harga pasar yang wajar.

Karena itu, nilai kontrak dalam mekanisme penunjukan langsung wajib melalui pengujian kewajaran harga. Pengujian dapat dilakukan dengan menggunakan benchmarking harga pasar secara independen atau audit kewajaran biaya.

Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa harga yang dibayarkan BUMN benar-benar proporsional dengan kualitas, spesifikasi, serta nilai barang dan jasa yang diperoleh.

Uji kewajaran harga juga menjadi instrumen penting untuk mencegah pengenaan biaya yang tidak wajar oleh penyedia barang dan jasa.

4. Uji Akses Informasi dan Transparansi Pengumuman

Transparansi merupakan salah satu elemen penting untuk mencegah penyalahgunaan mekanisme penunjukan langsung.

Rencana dan keputusan penunjukan langsung perlu dipublikasikan melalui portal pengadaan terbuka atau e-procurement paling singkat 7–14 hari kerja sebelum penandatanganan kontrak.

Publikasi tersebut memberikan kesempatan kepada pelaku usaha lainnya untuk mengetahui rencana pengadaan dan mengajukan keberatan atau menunjukkan bukti kemampuan apabila mereka sebenarnya mampu menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan.

Melalui mekanisme ini, penunjukan langsung tidak lagi menjadi proses yang tertutup dan hanya diketahui oleh pihak-pihak tertentu.

Sebaliknya, keterbukaan informasi dapat menjadi instrumen pengawasan sekaligus memastikan bahwa keputusan pengadaan benar-benar didasarkan pada kebutuhan dan pertimbangan yang objektif.

Penutup: Sinergi BUMN Harus Sejalan dengan Keadilan Persaingan

Penunjukan langsung dalam pengadaan barang dan jasa BUMN pada dasarnya bukan kebijakan yang harus ditolak sepenuhnya. Mekanisme tersebut dapat menjadi instrumen strategis untuk membangun sinergi, meningkatkan efisiensi, dan mendukung keberlangsungan kegiatan korporasi maupun pelayanan publik.

Namun, persoalannya terletak pada batas dan tata cara pelaksanaannya.

Tanpa parameter yang jelas, penunjukan langsung berpotensi menjadi instrumen yang justru menguntungkan kelompok usaha tertentu, menciptakan hambatan masuk pasar, dan mengurangi kesempatan pelaku usaha lain untuk berkompetisi secara sehat.

Karena itu, prinsip competitive neutrality perlu menjadi landasan dalam mengevaluasi setiap kebijakan penunjukan langsung PBJ BUMN. Penerapan uji switching cost dan dampak operasional, pembatasan kontrak, uji kewajaran harga, serta transparansi informasi merupakan langkah penting untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan secara proporsional dan akuntabel.

Pada akhirnya, BUMN tidak hanya dituntut mampu menghasilkan keuntungan dan membangun sinergi bisnis, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip keadilan dan persaingan yang sehat.

Sebab, keberhasilan BUMN tidak semestinya hanya diukur dari seberapa besar efisiensi yang berhasil dicapai melalui sinergi internal, tetapi juga dari kemampuannya menjaga ekosistem usaha yang terbuka, kompetitif, dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh pelaku usaha.

Sinergi BUMN seharusnya memperkuat perekonomian nasional, bukan menjadi alasan untuk mempersempit ruang persaingan. Efisiensi boleh menjadi tujuan, tetapi keadilan harus tetap menjadi batasnya.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang dan Peraturan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Buku dan Jurnal

Anggoro, Tedy. Monopoli Alamiah Badan Usaha Milik Negara. Bogor: Herya Media, 2016, hlm. 272.

Purwosusilo. Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.

OECD. 2021. Competitive Neutrality in Competition Policy. Diakses pada 16 November 2026. https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/competitive-and-fair-markets/competitive-neutrality-in-competition-policy.html

Wibowo, Rico & Putri, K.D.N. “Government Assignment of Contracts to State-Owned Enterprises to Provide Infrastructure: Indonesia’s Experience.” UUM Journal of Legal Studies, Vol. 15, No. 2, 2024.

(Helmi AR)

Berita Terkait

Pemakzulan Wakil Presidrn: Menegakkan Konstitusi Atau Pertarungan Elit?
Saham Dwiwarna 1 Persen: Ketika Hak Istimewa Negara Menentukan Identitas BUMN
Tokoh Muslim Papua Dorong Wapres Pengganti Berintegritas, Ulama dan Tokoh Agama Dinilai Layak Dipertimbangkan
Azas Tigor Usulkan Terawan Jadi Wapres, Berangkat dari Kisah Kesembuhan Seorang Ibu
Dari Polemik Ijazah hingga Pengunduran Diri Wapres: Membaca Dinamika Politik dari Kacamata Konstitusi
Polemik Ijazah Gibran dan Ujian Integritas Wakil Rakyat
Ulama dan Umara di Lingkar Kekuasaan: Ketika Otoritas Moral Berhadapan dengan Godaan Politik
Ketika Konstitusi Berhadapan dengan Kekuasaan: Siapa Sesungguhnya Pemilik Republik Ini?
Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari OKJAKARTA.COM di GOOGLE NEWS. Untuk Mengikuti silahkan tekan tanda bintang.

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 22:49 WIB

Penunjukan Langsung PBJ BUMN: Antara Efisiensi, Sinergi, dan Ancaman Persaingan Usaha Tidak Sehat

Senin, 16 November 2026 - 15:28 WIB

Pemakzulan Wakil Presidrn: Menegakkan Konstitusi Atau Pertarungan Elit?

Senin, 16 November 2026 - 12:33 WIB

Saham Dwiwarna 1 Persen: Ketika Hak Istimewa Negara Menentukan Identitas BUMN

Minggu, 15 November 2026 - 09:21 WIB

Tokoh Muslim Papua Dorong Wapres Pengganti Berintegritas, Ulama dan Tokoh Agama Dinilai Layak Dipertimbangkan

Sabtu, 14 November 2026 - 22:00 WIB

Azas Tigor Usulkan Terawan Jadi Wapres, Berangkat dari Kisah Kesembuhan Seorang Ibu

Berita Terbaru

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang mengancam mendeportasi lima warga negara asing (WNA) asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang diduga menjadi korban tindak pidana penyelundupan manusia. Kelimanya diamankan setelah kapal yang mereka tumpangi terdampar di perairan Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hukum & Kriminal

Lima WNA China Korban Dugaan TPPO Terancam Dideportasi Imigrasi Kupang

Selasa, 17 Nov 2026 - 21:25 WIB