JAKARTA – Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) bersama Aliansi Penyelenggara Perguruan Tinggi Indonesia (APPERTI) mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengambil langkah tegas terhadap pemerintah daerah yang masih menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) atas lahan dan bangunan yang digunakan lembaga pendidikan nirlaba.
APTISI dan APPERTI menilai penerbitan SPPT PBB-P2 terhadap aset pendidikan yang semata-mata digunakan untuk kepentingan pendidikan dan tidak dimaksudkan memperoleh keuntungan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Persoalan tersebut menjadi pokok pembahasan dalam audiensi pimpinan APTISI, APPERTI, dan Tim Ad Hoc Pengawal Pembebasan PBB atas Aset Pendidikan Nirlaba dengan jajaran Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (BKD) Kemendagri di Gedung H Lantai 8, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung mulai pukul 10.00 WIB itu merupakan tindak lanjut atas persoalan penetapan PBB-P2 terhadap aset pendidikan swasta yang selama ini dinilai belum mendapatkan kepastian penerapan regulasi secara konsisten di daerah.
Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Umum APTISI Prof. Dr. Budi Djatmiko, Ketua Umum APPERTI Prof. Dr. H. Mansyur Ramly, serta Marzuki Alie PhD selaku Ketua Dewan Pembina APTISI, Ketua Dewan Pengawas APPERTI sekaligus Ketua Tim Ad Hoc Pengawal Pembebasan PBB atas Aset Pendidikan Nirlaba.
Mereka menilai pemerintah daerah tidak seharusnya memungut PBB-P2 atas objek yang berdasarkan undang-undang telah dikecualikan dari pengenaan pajak tersebut.
UU HKPD Jadi Landasan Utama
Dalam argumentasi hukumnya, APTISI dan APPERTI merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).
Secara khusus, Pasal 38 ayat (3) huruf b mengatur pengecualian dari objek PBB-P2 terhadap kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan bumi dan bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, sepanjang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
Ketentuan tersebut, menurut APTISI dan APPERTI, memberikan landasan hukum yang jelas bahwa aset yang memenuhi kriteria penggunaan pendidikan nirlaba tidak termasuk objek PBB-P2.
Mereka juga mengingatkan bahwa prinsip pengecualian tersebut bukan ketentuan baru. Pengaturannya telah dikenal sejak Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Karena itu, penerbitan SPPT PBB-P2 terhadap aset pendidikan nirlaba dinilai perlu dievaluasi secara menyeluruh agar tidak terjadi kesalahan dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan perpajakan.
Pendidikan Nirlaba Bukan untuk Mencari Keuntungan
Selain UU HKPD, APTISI dan APPERTI menguraikan sejumlah regulasi yang menegaskan prinsip nirlaba dalam penyelenggaraan pendidikan.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan mengatur karakter yayasan sebagai badan hukum yang bergerak di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Pasal 3 ayat (2) juga melarang pembagian kekayaan yayasan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada pembina, pengurus, pengawas, maupun pegawai.
Prinsip serupa tercermin dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, serta sejumlah peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang mengatur penyelenggaraan pendidikan.
Dalam konteks perguruan tinggi swasta, prinsip nirlaba menjadi salah satu landasan pengelolaan lembaga. Artinya, penyelenggaraan pendidikan tidak ditujukan untuk membagikan keuntungan kepada pihak-pihak tertentu.
APTISI dan APPERTI juga menyoroti pengaturan mengenai pengelolaan sisa lebih dana pendidikan. Mereka merujuk pada ketentuan perpajakan, termasuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, yang mengatur persyaratan pengecualian sisa lebih yang digunakan kembali untuk pembangunan dan pengembangan sarana serta prasarana pendidikan dari objek Pajak Penghasilan.
Menurut mereka, ketentuan tersebut memperlihatkan pengakuan negara terhadap prinsip nirlaba dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk kewajiban mengalokasikan kembali sisa lebih untuk peningkatan mutu layanan pendidikan sesuai persyaratan peraturan yang berlaku.
Komisi X DPR RI Ikut Mendorong Penyelesaian
Persoalan PBB atas aset pendidikan nirlaba ini juga telah menjadi perhatian Komisi X DPR RI.
APTISI dan APPERTI merujuk pada hasil Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI pada 19 Februari 2025 dan 14 April 2026.
Dalam rekomendasinya, Komisi X DPR RI mendesak penyelesaian persoalan kekeliruan penafsiran regulasi mengenai lembaga pendidikan berbasis masyarakat sebagai lembaga nirlaba. Lahan dan bangunan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pendidikan dan memenuhi ketentuan hukum dinilai harus dikecualikan dari objek PBB.
Dukungan tersebut diharapkan menjadi dorongan bagi pemerintah pusat untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menyamakan persepsi pemerintah daerah dalam menerapkan ketentuan perpajakan terhadap lembaga pendidikan.
Empat Tuntutan kepada Menteri Dalam Negeri
Dalam audiensi tersebut, Tim Ad Hoc Pengawal Pembebasan PBB atas Aset Pendidikan Nirlaba menyampaikan empat tuntutan konkret kepada Menteri Dalam Negeri.
Pertama, menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota untuk menegaskan bahwa bumi dan bangunan yang digunakan semata-mata bagi penyelenggaraan pendidikan formal oleh yayasan atau lembaga pendidikan nirlaba yang memiliki izin operasional sesuai ketentuan merupakan objek yang dikecualikan dari PBB-P2 berdasarkan Pasal 38 ayat (3) huruf b UU Nomor 1 Tahun 2022.
Kedua, menginstruksikan pemerintah kabupaten dan kota mengevaluasi serta membatalkan SPPT PBB-P2 yang telah diterbitkan terhadap aset pendidikan yang memenuhi persyaratan pengecualian.
Mereka juga meminta adanya koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait penyelesaian pencatatan piutang pajak daerah agar tidak menimbulkan persoalan administrasi dan keuangan.
Ketiga, menyusun standar verifikasi status nirlaba yang sederhana dan berlaku secara nasional.
Dalam usulannya, pembuktian status tersebut cukup menggunakan akta pendirian yayasan dan pengesahan Kementerian Hukum, izin operasional penyelenggaraan pendidikan dari kementerian terkait, serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) mengenai penggunaan aset semata-mata untuk kepentingan pendidikan.
Keempat, menghentikan tindakan koersif penagihan PBB-P2 terhadap kampus dan sekolah swasta yang asetnya memenuhi kriteria pengecualian. Tindakan yang diminta untuk dihentikan antara lain pemblokiran rekening, pemasangan stiker penunggak pajak, hingga penerbitan surat teguran paksa.
Menurut APTISI dan APPERTI, langkah tersebut penting agar lembaga pendidikan tidak terus dibebani persoalan administrasi perpajakan yang seharusnya dapat diselesaikan melalui penerapan regulasi secara tepat.
Pemerintah Diminta Tegakkan Amanat Konstitusi
APTISI dan APPERTI menegaskan perjuangan tersebut bukan semata-mata persoalan pembebasan pajak, melainkan upaya meminta pemerintah menjalankan ketentuan hukum yang telah ditetapkan negara.
Mereka mengingatkan bahwa Pasal 31 UUD 1945 menempatkan pendidikan sebagai hak konstitusional setiap warga negara sekaligus kewajiban negara untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional.
Penyelenggara pendidikan swasta berbasis nirlaba dinilai turut mengambil bagian dalam menjalankan amanat konstitusi tersebut. Melalui pembiayaan dari badan penyelenggara, peserta didik, orang tua, dan masyarakat, lembaga pendidikan swasta ikut berkontribusi dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.
Karena itu, pemerintah diminta menunjukkan keberpihakan terhadap dunia pendidikan melalui kepastian hukum dan kebijakan fiskal yang tidak bertentangan dengan semangat konstitusi.
“Kami tidak minta dibebaskan PBB. Kami minta negara menegakkan hukumnya sendiri. Kalau bukan objek PBB, jangan diterbitkan SPPT-nya,” demikian pesan strategis yang disampaikan Tim Ad Hoc Pengawal Pembebasan PBB atas Aset Pendidikan Nirlaba.
Mereka berharap Kemendagri segera mengambil langkah koordinatif dan menerbitkan kebijakan yang dapat menjadi pedoman seluruh pemerintah daerah.
Bagi APTISI dan APPERTI, persoalan ini bukan sekadar urusan pajak daerah, melainkan menyangkut kepastian hukum, keberlangsungan lembaga pendidikan, serta komitmen negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
(Helmi AR)




































