Topik Maladministrasi

Foto: Perwakilan Majelis Adat Sumedanglarang (MASL), Yayasan Pangeran Sumedang, Rukun Wargi Sumedang, dan koalisi organisasi masyarakat sipil menyerahkan laporan pengaduan resmi kepada BPKP Perwakilan Jawa Barat di Bandung, Jumat (31/7/2026).

Hukum & Kriminal

Proyek Geothermal Tampomas Kian Memanas, MASL Adukan Pemkab Sumedang ke Ombudsman dan BPKP

Hukum & Kriminal | Jumat, 31 Juli 2026 - 16:25 WIB

Jumat, 31 Juli 2026 - 16:25 WIB

Sumedang – Majelis Adat Sumedanglarang (MASL) bersama Yayasan Pangeran Sumedang, Rukun Wargi Sumedang, serta koalisi 16 organisasi masyarakat sipil secara resmi menutup ruang kompromi terkait…

Foto: Majelis Adat Sumedanglarang (MASL) menunjukkan materi publikasi usai melaporkan dugaan maladministrasi dalam pengelolaan proyek Geothermal Gunung Tampomas kepada Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat.

News Metropolitan

Ombudsman Jabar Periksa Dugaan Penundaan Audiensi Terkait Proyek Geothermal Tampomas

News Metropolitan | Kamis, 23 Juli 2026 - 08:20 WIB

Kamis, 23 Juli 2026 - 08:20 WIB

  Sumedang – Kebohongan dan aksi pembungkaman informasi publik terkait proyek geothermal di Kabupaten Sumedang mulai menemui titik terang. Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat…

Ombudsman Republik Indonesia menyoroti dugaan maladministrasi dalam penanganan kasus pembakaran tiga santri di Pondok Pesantren Rosyidatusshaulatiyyah Al-Ibrahimy NW, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Peristiwa yang terjadi pada Desember 2025 itu menewaskan seorang santri berinisial MSS (13),

Bisnis Ekonomi

Ombudsman Soroti Dugaan Maladministrasi Kasus Pembakaran Santri di Lombok Tengah, Desak Evaluasi Pengawasan Pesantren

Bisnis Ekonomi | Jumat, 17 Juli 2026 - 17:49 WIB

Jumat, 17 Juli 2026 - 17:49 WIB

JAKARTA – Ombudsman Republik Indonesia menyoroti dugaan maladministrasi dalam penanganan kasus pembakaran tiga santri di Pondok Pesantren Rosyidatusshaulatiyyah Al-Ibrahimy NW, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara…

Ombudsman RI telah menyampaikan sebanyak 203 kajian dan saran perbaikan kepada penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya mencegah praktik maladministrasi dalam kurun 2021 hingga 2025.

Hukum & Kriminal

Ombudsman RI Terbitkan 203 Kajian Pencegahan Maladministrasi, Dorong Reformasi Pelayanan Publik

Hukum & Kriminal | Jumat, 26 Juni 2026 - 14:22 WIB

Jumat, 26 Juni 2026 - 14:22 WIB

JAKARTA – Ombudsman RI telah menyampaikan sebanyak 203 kajian dan saran perbaikan kepada penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya mencegah praktik maladministrasi dalam kurun 2021…

Foto: (kanan) Paman Nurlette, Ketua Aliansi Profesi Advokat Maluku (APAM) menyerahkan laporan dan barang bukti dugaan praktik maladministrasi yang dilakukan oleh Sekretaris Dukungan Kabinet, Teddy Indra Wijaya ke Ombudsman RI, Jumat pagi (19/6/2026). (Dok-okj/fn)

Nasional

Aliansi Profesi Advokat Maluku Adukan Teddy Indra Wijaya ke Ombudsman, Ajukan Lima Dugaan Maladministrasi

Nasional | Jumat, 19 Juni 2026 - 14:03 WIB

Jumat, 19 Juni 2026 - 14:03 WIB

JAKARTA – Aliansi Profesi Advokat Maluku (APAM) secara resmi melayangkan laporan kepada Ombudsman Republik Indonesia terkait dugaan praktik maladministrasi yang diduga dilakukan Sekretaris Dukungan…

Ombudsman Republik Indonesia melakukan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) terhadap tata kelola Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI) menyusul rentetan kasus meninggalnya dokter internsip dalam beberapa bulan terakhir.

Hukum & Kriminal

Ombudsman Investigasi Program Internsip Dokter usai Rentetan Dokter Meninggal

Hukum & Kriminal | Jumat, 8 Mei 2026 - 15:53 WIB

Jumat, 8 Mei 2026 - 15:53 WIB

JAMBI — Ombudsman Republik Indonesia melakukan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) terhadap tata kelola Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI) menyusul rentetan kasus meninggalnya dokter…

PublikDalam keterangannya, Ketua Ombudsman RI Masa Jabatan 2026-2031, Hery Susanto, menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi pengawasan pelayanan publik secara optimal dalam ranUcapkan Sumpah/Janji Jabatan, Pimpinan Ombudsman RI 2026–2031 Siap Kawal Pelayanangka mendukung terwujudnya program prioritas nasional.

Nasional

Hery Susanto Resmi Dilantik Menjadi Pimpinan Baru Ombudsman Republik Indonesia 2026–2031

Nasional | Jumat, 10 April 2026 - 20:25 WIB

Jumat, 10 April 2026 - 20:25 WIB

JAKARTA -PublikDalam keterangannya, Ketua Ombudsman RI Masa Jabatan 2026-2031, Hery Susanto, menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi pengawasan pelayanan publik secara optimal dalam ranUcapkan Sumpah/Janji…

Foto: Wali Kota Jakarta Pusat Arifin (kiri) menerima piagam penghargaan Opini Ombudsman RI atas penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2025

Wali Kota Jakarta Pusat

Wali Kota Jakarta Pusat Tembus Tujuh Besar Nasional, Raih Opini Tertinggi Penilaian Pelayanan Publik Ombudsman

Wali Kota Jakarta Pusat | Selasa, 3 Maret 2026 - 16:23 WIB

Selasa, 3 Maret 2026 - 16:23 WIB

JAKARTA – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat menorehkan capaian dalam evaluasi pelayanan publik 2025. Dalam penilaian yang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Pemkot…

Ombudsman Republik Indonesia (RI) mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang mulai melaksanakan Rekomendasi Ombudsman RI terkait dugaan maladministrasi berupa pengabaian kewajiban atas belum dilaksanakannya putusan Pengadilan Negeri Sorong yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Nasional

Ombudsman Apresiasi Raja Ampat Jalankan Putusan PN Sorong Secara Bertahap

Nasional | Rabu, 4 Februari 2026 - 20:35 WIB

Rabu, 4 Februari 2026 - 20:35 WIB

Jakarta — Ombudsman Republik Indonesia (RI) mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang mulai melaksanakan Rekomendasi Ombudsman RI terkait dugaan maladministrasi berupa pengabaian kewajiban…

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) meraih opini Kualitas Tertinggi dari Ombudsman Republik Indonesia dalam Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025.

Nasional

Kementerian UMKM Raih Opini Kualitas Tertinggi dari Ombudsman RI 2025

Nasional | Kamis, 29 Januari 2026 - 19:27 WIB

Kamis, 29 Januari 2026 - 19:27 WIB

Jakarta — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) meraih opini Kualitas Tertinggi dari Ombudsman Republik Indonesia dalam Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun…

Ombudsman Republik Indonesia resmi mengubah Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik menjadi Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik mulai 2025. Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam bentuk Opini Ombudsman RI yang diberikan kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Nasional

Ombudsman RI Ubah Penilaian Kepatuhan Jadi Opini Maladministrasi Pelayanan Publik

Nasional | Kamis, 29 Januari 2026 - 13:13 WIB

Kamis, 29 Januari 2026 - 13:13 WIB

Jakarta — Ombudsman Republik Indonesia resmi mengubah Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik menjadi Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik mulai 2025. Hasil penilaian tersebut dituangkan…