Catat! Pemerintah  Bakal Tambahkan Dua Kolom di Pajak STNK Mulai Tahun Depan

- Jurnalis

Jumat, 13 Desember 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA –  Pemerintah bakal memungut dua pajak tambahan baru untuk kendaraan bermotor mulai 5 Januari 2025. Dua pungutan tambahan pajak tersebut adalah opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Ketetapan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dua pungutan tambahan pajak (opsen) itu adalah opsen PKB dan BBNKB. 

Seperti diketahui, opsen pajak kendaraan bermotor merupakan opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nantinya opsen pajak PKB dan BBNKB akan ditetapkan sebesar 66 persen yang dihitung dari besaran pajak terutang.

Adapun Opsen Pajak Daerah, pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB.

Nantinya, lembaran SKKP yang biasanya terdapat di balik surat tanda nomor kendaraan (STNK) akan ketambahan dua kolom baru untuk memuat besaran opsen PKB dan opsen BBNKB.

Sehingga, selain tujuh komponen pajak yang harus dibayar oleh pengguna kendaraan bermotor baru, seperti BBN KB, opsen BBN KB, PKB, opsen PKB, SWDKLLJ, Biaya Adm STNK, dan biaya admin TNKB, ada dua kolom tambahan yaitu opsen BBN KB dan opsen PKB.

Nantinya, masyarakat yang membeli kendaraan baru di tahun depan akan dipungut dua pajak tambahan baru tersebut.

Lalu, bagaimana cara hitung-hitungannya dua pajak baru itu?

Misalnya, kendaraan bermotor dikenakan PKB sebesar Rp1 juta, maka akan ada tambahan opsen PKB sebesar Rp 660 ribu. Perhitungannya adalah 66 persen dari PKB Rp 1 juta.

Dengan demikian, pajak kendaraan tersebut termasuk opsen PKB menjadi Rp 1,6 juta. | Faisal 6444*

Berita Terkait

Relawan Tegak Lurus Prabowo Sodorkan Gus Ipul-Dasco sebagai Cawapres Pengganti Gibran
Perkara Suket Gibran Tuai Kritik, Erdi Surbakti Pertanyakan Konsistensi dan Independensi Lembaga Negara
Pemerintah Jamin Masa Depan Anak Relawan Karhutla yang Gugur, Siapkan Beasiswa hingga Pendidikan Tertinggi
GNK Desak Pemerintah Pusat Awasi Ketat Maybrat, Dana Desa Rp60,8 Miliar Jangan Sampai Salah Kelola!
GNK Ingatkan Elite Politik Jaga Stabilitas Pemerintahan, Ahmad Muzani Dinilai Figur Pemersatu di Tengah Persaingan Kursi Wapres
Mayjen TNI Purn. Bambang Sutrisno Sodorkan Nama Tubagus Bahrudin untuk Posisi Wakil Presiden
Kecam Penyadapan Presiden: PASPROBO Desak Usut Tuntas Dalang Intelektual, Tangkap Hingga Akarnya
Ekonomi Kuat Rakyat Hebat, Cawapres Tubagus Bahrudin Usung Visi Membangun Peluang Ekonomi untuk Semua
Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari OKJAKARTA.COM di GOOGLE NEWS. Untuk Mengikuti silahkan tekan tanda bintang.

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 16:21 WIB

Relawan Tegak Lurus Prabowo Sodorkan Gus Ipul-Dasco sebagai Cawapres Pengganti Gibran

Minggu, 15 November 2026 - 19:04 WIB

Perkara Suket Gibran Tuai Kritik, Erdi Surbakti Pertanyakan Konsistensi dan Independensi Lembaga Negara

Minggu, 15 November 2026 - 13:32 WIB

Pemerintah Jamin Masa Depan Anak Relawan Karhutla yang Gugur, Siapkan Beasiswa hingga Pendidikan Tertinggi

Sabtu, 14 November 2026 - 21:35 WIB

GNK Desak Pemerintah Pusat Awasi Ketat Maybrat, Dana Desa Rp60,8 Miliar Jangan Sampai Salah Kelola!

Sabtu, 14 November 2026 - 14:51 WIB

GNK Ingatkan Elite Politik Jaga Stabilitas Pemerintahan, Ahmad Muzani Dinilai Figur Pemersatu di Tengah Persaingan Kursi Wapres

Berita Terbaru

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang mengancam mendeportasi lima warga negara asing (WNA) asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang diduga menjadi korban tindak pidana penyelundupan manusia. Kelimanya diamankan setelah kapal yang mereka tumpangi terdampar di perairan Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hukum & Kriminal

Lima WNA China Korban Dugaan TPPO Terancam Dideportasi Imigrasi Kupang

Selasa, 17 Nov 2026 - 21:25 WIB