Deolipa Yumara Siap Bantu Korban Dugaan Kekerasan Eks Oci Taman Safari

- Jurnalis

Senin, 21 April 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Deolipa mengapresiasi langkah korban yang telah mengadukan persoalan ini ke Komnas HAM

Deolipa mengapresiasi langkah korban yang telah mengadukan persoalan ini ke Komnas HAM

JAKARTA – Praktisi hukum Deolipa Yumara menanggapi serius dugaan kekerasan yang dialami sejumlah pemain Oriental Circus Indonesia (OCI) Taman Safari. Deolipa meminta para korban segera membuat laporan resmi ke pihak kepolisian agar kasus tersebut dapat diproses secara hukum.

“Kalau ada keterangan dari para pemain sirkus yang menyatakan mereka terintimidasi, diancam, disekap, bahkan disetrum, itu semua adalah tindak pidana,” ujar Deolipa Yumara kepada wartawan, dihalaman Gedung Reskrimum, Polda Metrojaya, Senin (21/4/2025).

Menurut Deolipa, tindakan pengaduan tanpa laporan resmi ke polisi tidak akan efektif. Kalau hanya pengaduan saja, atau hanya ribut di media sosial.

“Nggak akan dapat apa-apa. Mereka harus membuat laporan polisi terhadap apa yang mereka alami,” tegas Deolipa.

Ia menjelaskan, perbuatan intimidasi, ancaman, kekerasan fisik, penyekapan, dan penyetruman merupakan pelanggaran hukum berat. Ia menekankan, pihak kepolisian dapat bertindak aktif tanpa harus menunggu laporan.

“Polisi harus segera bergerak, bahkan tanpa laporan pun bisa membuat laporan tipe A, yaitu laporan temuan dari penyidik sendiri, supaya kasus ini diproses,” tegas Deolipa.

Lebih lanjut, Deolipa Yumara menduga bahwa kejadian ini tidak hanya terjadi di masa lalu, tetapi kemungkinan masih berlangsung hingga kini.

“Nggak mungkin kejadian kayak gitu cuma 10 tahun lalu atau 5 tahun lalu. Pasti sampai sekarang pun masih ada, mungkin korbannya orang-orang baru,” terangnya.

Deolipa mengapresiasi langkah korban yang telah mengadukan persoalan ini ke Komnas HAM. “Itu sudah benar. Komnas HAM harus menyelidiki dan hasilnya diserahkan ke polisi untuk ditindaklanjuti,” ungkapnya.

Komnas HAM memang hanya bisa memberikan rekomendasi, tapi kalau ada pelanggaran HAM, mereka wajib membuat laporan ke kepolisian,” kata Deolipa.

Terkait ancaman hukuman bagi pelaku, ia menyebut, hal itu tergantung pasal yang dikenakan.

“Kalau pengancaman bisa dua tahun, penyekapan lima tahun, penganiayaan berat enam tahun. Apalagi kalau ini terjadi berulang kali, bisa masuk kategori penganiayaan berat,” tandasnya.

Di akhir pernyataannya, Deolipa menyatakan siap memberikan bantuan hukum bagi para korban.

“Kalau minta bantuan, pasti kita bantu,” pungkas Deolipa.

Penulis : Fahmy Nurdin

Editor : Fahmy Nurdin

Berita Terkait

Hari Bakti Imipas ke-2, Rutan Tanjung Pura Hadirkan Kepedulian bagi Warga dan Pengurus Masjid
Imigrasi Bali Deportasi 31 WNA, Terlibat Penyalahgunaan Izin Tinggal hingga Overstay
WS Law And Partner Tantang Pembuktian Kasus Masta, Dugaan Pemerasan Kades Kertawinangun Disorot
Wamen HAM Ajak Publik Dukung Prabowo, Kecam Dugaan Penyadapan Ilegal
AMPH Jakarta Minta Publik Objektif Sikapi Informasi Pelaporan Bupati Labuhanbatu ke KPK
Pigai Sebut Dugaan Penyadapan Libatkan Listyo Sigit sebagai Pengkhianatan Negara
Imigrasi Selidiki Dugaan Perkawinan Pesanan Libatkan 4 WNA China di Lampung
18 Perusahaan Asuransi Tempuh Banding atas Putusan Ganti Rugi Rp1,3 Triliun, Nugraha Budi Pimpin Tim Kuasa Hukum
Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari OKJAKARTA.COM di GOOGLE NEWS. Untuk Mengikuti silahkan tekan tanda bintang.

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 16:43 WIB

Hari Bakti Imipas ke-2, Rutan Tanjung Pura Hadirkan Kepedulian bagi Warga dan Pengurus Masjid

Rabu, 11 November 2026 - 14:58 WIB

Imigrasi Bali Deportasi 31 WNA, Terlibat Penyalahgunaan Izin Tinggal hingga Overstay

Selasa, 10 November 2026 - 18:36 WIB

WS Law And Partner Tantang Pembuktian Kasus Masta, Dugaan Pemerasan Kades Kertawinangun Disorot

Senin, 9 November 2026 - 07:12 WIB

Wamen HAM Ajak Publik Dukung Prabowo, Kecam Dugaan Penyadapan Ilegal

Minggu, 8 November 2026 - 16:14 WIB

AMPH Jakarta Minta Publik Objektif Sikapi Informasi Pelaporan Bupati Labuhanbatu ke KPK

Berita Terbaru

Foto: P5DKIJ Jakarta Timur, Mujirin, Wali Kota Jakarta Timur, Pensiunan ASN, Pengurus P5DKIJ, Pengukuhan Pengurus, Silaturahmi Pensiunan, Pelayanan Kesehatan Pensiunan, Pemkot Jakarta Timur, Pengabdian ASN, Syahrul Effendi, Purnabakti ASN, Jakarta Timur.

Wali Kota Jakarta Pusat

Mujirin: Pensiunan ASN Tetap Guru dan Mentor bagi Generasi Aktif

Rabu, 11 Nov 2026 - 19:15 WIB