Kontroversi Dana dan Saham: Psikiater Mintarsih Abdul Latief Soroti Kekuatan di Balik Kekuasaan

- Jurnalis

Senin, 16 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Kolase Ilustrasi Saham dan Psikiater Dr. Mintarsih Abdul Latief, Sp.KJ. (Dok-PNGWING/Fhm/Okj)

Foto: Kolase Ilustrasi Saham dan Psikiater Dr. Mintarsih Abdul Latief, Sp.KJ. (Dok-PNGWING/Fhm/Okj)

JAKARTA – Dalam pernyataan publik yang mengundang perhatian, Psikiater Dr. Mintarsih Abdul Latief, Sp.KJ, mengemukakan sejumlah pandangan kritis terkait dugaan penyalahgunaan dana, kepemilikan saham, hingga relasi kekuasaan yang terjadi di balik layar berbagai institusi besar, termasuk di antaranya yang disebut-sebut adalah perusahaan transportasi Blue Bird.

Dalam keterangannya, Dr. Mintarsih menyoroti bagaimana sistem kekuasaan sering kali digunakan untuk menutupi fakta-fakta penting di balik kepemilikan saham dan pengelolaan dana. Ia mengkritisi proses hukum yang dinilainya tidak selalu objektif.

“Sudah sampai puncaknya, parah. Bahkan putusan hukum pun seperti tidak memperhatikan fakta secara menyeluruh. Semua serba tertutup, seolah mata uang memiliki dua sisi yang tak bisa dibedakan lagi,” ujar Dr. Mintarsih, di Kawasan Buncit, Jakarta Selatan, Senin (16/6).

Ia juga menyinggung tentang bagaimana pejabat bisa saling melindungi dalam ekosistem kekuasaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah mekanisme kontrol negara cukup kuat dalam menghadapi kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh oknum?

Lebih jauh, Dr. Mintarsih mengaku telah beberapa kali menghadapi gugatan hukum yang menurutnya penuh rekayasa. Tuduhan-tuduhan tersebut dinilai sebagai upaya pembungkaman terhadap suara kritis yang ia suarakan selama ini.

“Saya dianggap melakukan perbuatan melawan hukum hanya karena membentuk PT atau menyampaikan kritik. Wartawan pun disalahkan hanya karena memberitakan,” jelasnya.

Ia juga menyindir kasus-kasus hukum yang terkesan tajam ke bawah tapi tumpul ke atas.

“Kalau orang tidak berada dalam lingkaran kekuasaan besar, mereka bisa langsung dijatuhi hukuman. Tapi kalau sudah masuk lingkaran kuat, hukum bisa seperti tidak berlaku,” imbuhnya.

Meski dihujani persoalan hukum, ia menegaskan tidak akan berhenti bersuara dan akan terus memperjuangkan pelatihan-pelatihan kesadaran hukum dan keadilan sosial kepada masyarakat. Menurutnya, perubahan hanya bisa terjadi jika rakyat memahami akar permasalahannya.

“Saya pantang menyerah. Selama saya tahu apa yang saya perjuangkan benar, saya akan terus berjalan,” pungkasnya.

Analisis Singkat: Pernyataan Dr. Mintarsih menggambarkan keresahan yang mendalam terhadap kondisi penegakan hukum dan transparansi dalam pengelolaan keuangan serta kepemilikan saham di Indonesia. Ia juga mengangkat isu penting soal hak publik untuk mengetahui kebenaran di balik keputusan-keputusan hukum yang menyangkut harta negara dan kekuasaan elite.

Penulis : Fahmy Nurdin

Editor : Fahmy Nurdin

Berita Terkait

Polri Tidak Jadi di Bawah Kemendagri, Akuntabilitas Kini Ditentukan Publik Digital
Jam Karet dan Mentalitas Tertinggal
HPN 2026: Putusan MK Sudah Ada, Tapi Wartawan Masih Rentan
Baldatun Thoyyibatun wa Robbun Ghofur
Menghapus Pilkada Langsung,  Kedaulatan Rakyat Tersandera Partai Politik
Refleksi HPN 2026: Jurnalisme di Persimpangan KUHP Baru
Menjaga Garis Tipis Profesionalisme: Relasi Hakim dan Wartawan di Ruang Publik
Menyembelih Ayam di Depan Monyet
Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari OKJAKARTA.COM di GOOGLE NEWS. Untuk Mengikuti silahkan tekan tanda bintang.

Berita Terkait

Rabu, 11 Februari 2026 - 18:43 WIB

Polri Tidak Jadi di Bawah Kemendagri, Akuntabilitas Kini Ditentukan Publik Digital

Jumat, 6 Februari 2026 - 10:36 WIB

Jam Karet dan Mentalitas Tertinggal

Minggu, 25 Januari 2026 - 16:11 WIB

HPN 2026: Putusan MK Sudah Ada, Tapi Wartawan Masih Rentan

Sabtu, 17 Januari 2026 - 09:46 WIB

Baldatun Thoyyibatun wa Robbun Ghofur

Senin, 5 Januari 2026 - 19:01 WIB

Menghapus Pilkada Langsung,  Kedaulatan Rakyat Tersandera Partai Politik

Berita Terbaru