JAKARTA – Penyanyi senior Fariz RM Dituntut 6 Tahun Penjara dan Denda 800 Juta, Kuasa Hukum: Ia Pengguna, Bukan Pengedar dituntut enam tahun penjara dan denda sebesar Rp800 juta subsider enam bulan kurungan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus penyalahgunaan narkotika yang menjeratnya. Tuntutan ini disampaikan dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (4/8/2025) setelah dua kali mengalami penundaan sebelumnya.
Jaksa mendakwa Fariz RM melanggar Pasal 114, 112, dan 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika — pasal-pasal yang umumnya digunakan terhadap pengedar narkoba.
Namun, kuasa hukum Fariz RM, Deolipa Yumara, menilai tuduhan tersebut tidak tepat. Menurutnya, kliennya bukanlah seorang pengedar, melainkan murni pengguna narkoba yang seharusnya diposisikan sebagai korban, bukan pelaku kejahatan.
“Fakta-fakta di persidangan jelas menunjukkan bahwa Fariz adalah pengguna, bukan pengedar. Tapi ia tetap dikenai pasal-pasal berat, padahal sudah jelas dia adalah korban ketergantungan narkotika,” ujar Deolipa usai sidang.
Ia menilai tuntutan enam tahun penjara sangat tidak mencerminkan semangat penyelamatan terhadap korban narkoba. Deolipa juga mengkritik pendekatan hukum yang masih kaku dan tidak berorientasi pada rehabilitasi pengguna narkoba.
“Seharusnya pengguna seperti Fariz RM diselamatkan, direhabilitasi. Bukan malah dihancurkan dengan hukuman berat. Ini seperti orang yang sudah jatuh, masih ditimpa tangga, ember, bahkan kepala gagang sekalipun,” lanjutnya.
Deolipa menyatakan pihaknya akan mengajukan pembelaan (pleidoi), baik dari Fariz RM secara pribadi maupun dari tim kuasa hukum. Ia juga menyebut bahwa langkah selanjutnya adalah menyurati Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk meminta pengampunan hukum berupa abolisi atau amnesti.
“Kalau koruptor bisa dapat abolisi dan amnesti, kenapa korban narkoba seperti Fariz tidak? Kita akan bersurat kepada Presiden. Ini langkah kami untuk menyelamatkan kehidupan seorang pengguna, bukan menghancurkannya,” katanya.
Lebih lanjut, Deolipa mengingatkan bahwa Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) sendiri pernah menyatakan bahwa pengguna narkoba adalah korban yang seharusnya direhabilitasi, bukan dipenjara.
“Pernyataan BNN itu selaras dengan semangat kami. Tapi Jaksa tetap menuntut penjara. Ini yang kami sayangkan. Hukuman penjara tidak akan menyembuhkan kecanduan, justru bisa memperburuk kondisi mental dan sosial seorang pengguna,” jelasnya.
Sidang selanjutnya akan digelar dengan agenda pembacaan pleidoi dari pihak terdakwa. Kuasa hukum berharap majelis hakim mempertimbangkan fakta persidangan dan memberikan putusan yang berkeadilan serta manusiawi.
Penulis : Fahmy Nurdin
Editor : Fahmy Nurdin
