Restorative Justice Kembali Diterapkan, Kejagung Hentikan Empat Perkara Pidana

- Jurnalis

Senin, 4 Agustus 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAM-Pidum Setujui Restorative Justice untuk Empat Tersangka, Termasuk Kasus SDN Kecil Uimoni

JAM-Pidum Setujui Restorative Justice untuk Empat Tersangka, Termasuk Kasus SDN Kecil Uimoni

JAKARTA – Jaksa Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Prof. Dr. Asep Nana Mulyana menyetujui penyelesaian 4 perkara pidana melalui mekanisme Restorative Justice (RJ) dalam ekspose virtual yang digelar Senin (4/8/2025). Salah satu perkara yang disetujui adalah kasus penganiayaan di Timor Tengah Utara.

Perkara tersebut melibatkan tersangka Ani Mariana Nufeto alias Arni dari Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara, Kejati Nusa Tenggara Timur. Ia disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang penganiayaan. Peristiwa terjadi pada Sabtu, 3 Mei 2025 sekitar pukul 09.30 WITA di halaman depan SDN Kecil Uimoni, Desa Popnam, Kecamatan Noemuti.

Tersangka mencekik dan memukul korban, Yashinta Olin alias Ibu Sinta, yang mengakibatkan memar di leher kanan, sebagaimana dibuktikan dalam visum oleh RSUD Kefamenanu. Perbuatan tersebut dihentikan oleh saksi Adelinda Luis Tasib.

Proses perdamaian dilakukan pada 28 Juli 2025 secara sukarela, di mana korban memaafkan tersangka yang belum pernah dihukum dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Kejari Timor Tengah Utara, Firman Setiawan, bersama Jaksa Fasilitator Aditya Wahyu Wiratama, mengajukan penghentian penuntutan ke Kejati NTT, Zet Tadung Allo, hingga akhirnya disetujui JAM-Pidum.

Selain itu, tiga perkara lain yang juga disetujui penyelesaiannya lewat keadilan restoratif adalah:

1. Alan Juliansyah bin Jalaludin – Kejari Bengkulu Tengah (Penganiayaan dan Pengancaman),

2. Suharto alias Agus bin Sadimin Muhammad Badri – Kejari Musi Banyuasin (Penadahan),

3. Thomas Prayudha bin Erliansyah – Kejari Muara Enim (Pencurian dengan Pemberatan).

Pemberian RJ ini mengacu pada berbagai alasan, seperti perdamaian sukarela, tersangka belum pernah dihukum, ancaman pidana di bawah lima tahun, dan pertimbangan sosiologis.

JAM-Pidum menegaskan agar para Kepala Kejaksaan Negeri segera menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) sesuai Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 dan SE JAM-Pidum No. 01/E/EJP/02/2022, sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan.

Penulis ‘ Matyadi

Editor : Helmi AR

Berita Terkait

Komjen Pol (Purn) Anang Iskandar Kritik Penanganan Kasus Fariz RM: “Harusnya Rehabilitasi, Bukan Penjara”
Fariz RM Dituntut 6 Tahun Penjara dan Denda 800 Juta, Deolipa Yumara Akan Bersurat ke Presiden Ajukan Abolisi
Lasdin Wlas, Napas Panjang Seorang Advokat dalam Lintas Zaman
Polemik Kepala Cabang Bank Index Pluit dalam Pengembalian Dana Rp250juta, Kuasa Hukum Henny Ang Dinilai Gagal Jalankan Tugas
SP2Lid Polrestro Jakbar Terbit Mendadak, Klarifikasi PPAT Belum Dilakukan?
Sidang Kasus Fariz RM di PN Jakarta Selatan Ditunda Dua Kali, Kuasa Hukum Jelaskan Alasan Kejaksaan Berhati-hati
“Menjaga Waras di Balik Palu: Tantangan Psikologis Hakim Zaman Now”
Janji Pembayaran Tak Kunjung Terealisasi, Klien Pertanyakan Itikad Baik Henny Ang Kepala Cabang Bank Index Pluit 

Berita Terkait

Rabu, 6 Agustus 2025 - 12:42 WIB

Komjen Pol (Purn) Anang Iskandar Kritik Penanganan Kasus Fariz RM: “Harusnya Rehabilitasi, Bukan Penjara”

Senin, 4 Agustus 2025 - 18:17 WIB

Restorative Justice Kembali Diterapkan, Kejagung Hentikan Empat Perkara Pidana

Rabu, 30 Juli 2025 - 17:53 WIB

Lasdin Wlas, Napas Panjang Seorang Advokat dalam Lintas Zaman

Selasa, 29 Juli 2025 - 23:36 WIB

Polemik Kepala Cabang Bank Index Pluit dalam Pengembalian Dana Rp250juta, Kuasa Hukum Henny Ang Dinilai Gagal Jalankan Tugas

Senin, 28 Juli 2025 - 19:16 WIB

SP2Lid Polrestro Jakbar Terbit Mendadak, Klarifikasi PPAT Belum Dilakukan?

Berita Terbaru