Restorative Justice Kembali Diterapkan, Kejagung Hentikan Empat Perkara Pidana

- Jurnalis

Senin, 4 Agustus 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAM-Pidum Setujui Restorative Justice untuk Empat Tersangka, Termasuk Kasus SDN Kecil Uimoni

JAM-Pidum Setujui Restorative Justice untuk Empat Tersangka, Termasuk Kasus SDN Kecil Uimoni

JAKARTA – Jaksa Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Prof. Dr. Asep Nana Mulyana menyetujui penyelesaian 4 perkara pidana melalui mekanisme Restorative Justice (RJ) dalam ekspose virtual yang digelar Senin (4/8/2025). Salah satu perkara yang disetujui adalah kasus penganiayaan di Timor Tengah Utara.

Perkara tersebut melibatkan tersangka Ani Mariana Nufeto alias Arni dari Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara, Kejati Nusa Tenggara Timur. Ia disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang penganiayaan. Peristiwa terjadi pada Sabtu, 3 Mei 2025 sekitar pukul 09.30 WITA di halaman depan SDN Kecil Uimoni, Desa Popnam, Kecamatan Noemuti.

Tersangka mencekik dan memukul korban, Yashinta Olin alias Ibu Sinta, yang mengakibatkan memar di leher kanan, sebagaimana dibuktikan dalam visum oleh RSUD Kefamenanu. Perbuatan tersebut dihentikan oleh saksi Adelinda Luis Tasib.

Proses perdamaian dilakukan pada 28 Juli 2025 secara sukarela, di mana korban memaafkan tersangka yang belum pernah dihukum dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Kejari Timor Tengah Utara, Firman Setiawan, bersama Jaksa Fasilitator Aditya Wahyu Wiratama, mengajukan penghentian penuntutan ke Kejati NTT, Zet Tadung Allo, hingga akhirnya disetujui JAM-Pidum.

Selain itu, tiga perkara lain yang juga disetujui penyelesaiannya lewat keadilan restoratif adalah:

1. Alan Juliansyah bin Jalaludin – Kejari Bengkulu Tengah (Penganiayaan dan Pengancaman),

2. Suharto alias Agus bin Sadimin Muhammad Badri – Kejari Musi Banyuasin (Penadahan),

3. Thomas Prayudha bin Erliansyah – Kejari Muara Enim (Pencurian dengan Pemberatan).

Pemberian RJ ini mengacu pada berbagai alasan, seperti perdamaian sukarela, tersangka belum pernah dihukum, ancaman pidana di bawah lima tahun, dan pertimbangan sosiologis.

JAM-Pidum menegaskan agar para Kepala Kejaksaan Negeri segera menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) sesuai Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 dan SE JAM-Pidum No. 01/E/EJP/02/2022, sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan.

Penulis ‘ Matyadi

Editor : Helmi AR

Berita Terkait

Akademisi Hukum Yusof Ferdinand Wangania Resmi Raih Gelar Doktor dari FH Universitas Pancasila
Imigrasi Ngurah Rai Deportasi Buronan Interpol Asal Rumania
KPK Dalami Dugaan Aliran Suap Proyek Kereta Api ke Sejumlah Anggota DPR Komisi V
Bupati Pati Sudewo Terjaring OTT KPK, Diduga Terkait Praktik Jual Beli Jabatan
Kuasa Hukum Charles Marpaung Datangi Kemenkum, Pertanyakan Kejelasan Status Kewarganegaraan Pendiri PT Kahayan Prima Energy
BNN dan Bea Cukai Bongkar Laboratorium Gelap Vape Narkotika di Apartemen Jakarta Selatan
Petugas Lapas Kotabaru Gagalkan Penyelundupan Sabu Lewat Kaos Kaki Pengunjung
Kerja Sama Berujung Ingkar Janji, Proyek Properti Raksasa Digugat di PN Jakpus
Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari OKJAKARTA.COM di GOOGLE NEWS. Untuk Mengikuti silahkan tekan tanda bintang.

Berita Terkait

Sabtu, 24 Januari 2026 - 18:50 WIB

Imigrasi Ngurah Rai Deportasi Buronan Interpol Asal Rumania

Kamis, 22 Januari 2026 - 21:33 WIB

KPK Dalami Dugaan Aliran Suap Proyek Kereta Api ke Sejumlah Anggota DPR Komisi V

Selasa, 20 Januari 2026 - 11:44 WIB

Bupati Pati Sudewo Terjaring OTT KPK, Diduga Terkait Praktik Jual Beli Jabatan

Senin, 19 Januari 2026 - 16:03 WIB

Kuasa Hukum Charles Marpaung Datangi Kemenkum, Pertanyakan Kejelasan Status Kewarganegaraan Pendiri PT Kahayan Prima Energy

Minggu, 18 Januari 2026 - 14:08 WIB

BNN dan Bea Cukai Bongkar Laboratorium Gelap Vape Narkotika di Apartemen Jakarta Selatan

Berita Terbaru

Foto: Kapolsek Tambora Kompol Muhammad Kukuh Islami memberikan arahan kepada personel gabungan TNI, Polri, Satpol PP, dan unsur pemerintah daerah saat Apel Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) di Kelurahan Jembatan Lima, Jakarta Barat

TNI & POLRI

Polsek Tambora Bersama Tiga Pilar Perketat Pengamanan Malam Hari

Minggu, 25 Jan 2026 - 19:43 WIB

Foto: Dr. Bagus Sudarmanto, S.Sos., M.Si. Seorang pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) DKI Jakarta berpose di sela kegiatan organisasi, dengan latar belakang logo PWI

Opini

HPN 2026: Putusan MK Sudah Ada, Tapi Wartawan Masih Rentan

Minggu, 25 Jan 2026 - 16:11 WIB