Rakor Pemkab Tangerang di Hotel Mewah Bandung Disorot: Efisiensi Anggaran Dipertanyakan

- Jurnalis

Selasa, 16 Desember 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Penampilan Band Republik yang diduga menjadi bagian dari rangkaian acara rakor Pemkab Tangerang di Bandung. (Foto: 1st)

Foto: Penampilan Band Republik yang diduga menjadi bagian dari rangkaian acara rakor Pemkab Tangerang di Bandung. (Foto: 1st)

Tanggerang – Rapat koordinasi dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang di hotel mewah di Bandung menuai sorotan tajam. Alih-alih mencerminkan semangat penghematan, kegiatan tersebut justru dinilai bertolak belakang dengan prinsip efisiensi anggaran yang selama ini digaungkan pemerintah.

Pengamat Kebijakan Publik, Helmi AR mengatakan menilai pelaksanaan rakor selama tiga hari, 11–13 Desember 2025, di luar wilayah Kabupaten Tangerang sebagai cerminan praktik birokrasi yang boros dan tidak sensitif terhadap kondisi sosial masyarakat.

Helmi AR menyebut kebijakan tersebut menunjukkan jarak yang lebar antara retorika efisiensi dan realitas penggunaan anggaran publik.

“Ada perbedaan antara himbauan pemerintah soal efisiensi anggaran dengan praktik birokrasi di lapangan. Jika benar ingin berhemat, seharusnya ditunjukkan melalui tindakan nyata, bukan justru menggelar rapat di hotel mewah luar daerah,” kata Helmi, Selasa (16/12/25).

Menurutnya, evaluasi kinerja perangkat daerah tidak memiliki urgensi kuat untuk dilaksanakan di luar Kabupaten Tangerang. Bagas menilai kegiatan serupa sejatinya dapat dilakukan secara efektif di dalam daerah dengan biaya yang jauh lebih rendah.

Helmi juga menyoroti pola lama birokrasi yang kerap menjadikan hotel berbintang sebagai lokasi rapat, sementara program-program yang menyentuh langsung kepentingan rakyat justru kerap terkena pemangkasan anggaran.

“Efisiensi seolah hanya berlaku bagi rakyat. Ketika menyangkut kalangan elit birokrasi, pola kerja boros masih terus dipertahankan. Ini menunjukkan diskriminasi dalam penerapan kebijakan anggaran,” ujarnya.

Helmi menilai langkah Pemkab Tangerang kontradiktif dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Terlebih, penggunaan dana publik seharusnya diprioritaskan untuk pelayanan dasar dan kesejahteraan masyarakat.

Bagas juga mempertanyakan dampak nyata dari kegiatan tersebut, tidak ditemukan korelasi yang jelas antara pemilihan lokasi rapat di luar daerah dengan peningkatan kualitas kebijakan yang dihasilkan.

Dokumen yang dihimpun menunjukkan undangan kegiatan ditandatangani langsung oleh Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, pada 3 Desember 2025. Acara dipusatkan di Hotel Holiday Inn Pasteur, Bandung, Jawa Barat, dengan rangkaian agenda seperti Gelar Pengawasan Inspektorat, Apresiasi Kinerja Perangkat Daerah, ASN Award, hingga Musrenbang Award 2025.

Undangan ditujukan kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, direktur rumah sakit, serta kepala puskesmas se-Kabupaten Tangerang.

Ironisnya, kegiatan yang mengusung tema “Mendorong Efisiensi Belanja dan Efektivitas Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2026” itu juga dilaporkan menghadirkan segmen hiburan. Informasi yang beredar menyebut grup musik Repvblik turut tampil dalam acara tersebut.

Kontras antara tema efisiensi, lokasi hotel berbintang di luar kota, dan adanya hiburan memunculkan pertanyaan publik: apakah kegiatan ini benar-benar forum evaluasi kinerja, atau justru menjadi ajang seremonial dan perayaan kalangan birokrasi?

Hingga berita ini diturunkan, Pemkab Tangerang belum memberikan penjelasan resmi terkait alasan pemilihan lokasi, urgensi kegiatan, maupun besaran anggaran yang digunakan.

 

Penulis: Team

Berita Terkait

RDP DPRD Kota Tangerang Soal Sengketa Lahan Pinang Berakhir Buntu, Kasus Dilimpahkan ke Aparat Penegak Hukum
Sidang Tipikor Nadiem Makarim: Saksi PPK Singgung Hadis Saat Jelaskan Gratifikasi
Nyaris 2.000 Napi Risiko Tinggi Dipindahkan ke Nusakambangan
Menkum: Posbankum Berhasil Tuntaskan Sengketa Rumah Ibadah hingga Konflik Waris Puluhan Tahun
PH Erdi Surbakti Tuding Premanisme dan Pembiaran Aparat dalam Sengketa Lahan PT Alam Sutra di Tangerang
Deolipa Yumara Nilai Vonis 9 Bulan Kasus Kerusuhan Polres Jaktim Sudah Proporsional, Tegaskan Bukan Makar
LSM Bapan Kalbar Laporkan Dugaan Korupsi Konvensi Antam ke KPK, Negara Diduga “Kehilangan” Triliunan Rupiah Tanpa Pamit
Kasus Hogi Minaya Kejar Jambret di Sleman Jadi Sorotan, Ini Kata Praktisi Hukum Deolipa Yumara
Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari OKJAKARTA.COM di GOOGLE NEWS. Untuk Mengikuti silahkan tekan tanda bintang.

Berita Terkait

Jumat, 6 Februari 2026 - 17:04 WIB

RDP DPRD Kota Tangerang Soal Sengketa Lahan Pinang Berakhir Buntu, Kasus Dilimpahkan ke Aparat Penegak Hukum

Senin, 2 Februari 2026 - 22:36 WIB

Sidang Tipikor Nadiem Makarim: Saksi PPK Singgung Hadis Saat Jelaskan Gratifikasi

Senin, 2 Februari 2026 - 13:46 WIB

Nyaris 2.000 Napi Risiko Tinggi Dipindahkan ke Nusakambangan

Jumat, 30 Januari 2026 - 23:29 WIB

Menkum: Posbankum Berhasil Tuntaskan Sengketa Rumah Ibadah hingga Konflik Waris Puluhan Tahun

Jumat, 30 Januari 2026 - 21:09 WIB

PH Erdi Surbakti Tuding Premanisme dan Pembiaran Aparat dalam Sengketa Lahan PT Alam Sutra di Tangerang

Berita Terbaru

Foto: Ketua SIWO PWI Lampung Muslim Pranata menerima penetapan Lampung sebagai tuan rumah Porwanas 2027 dalam Rakernas SIWO se-Indonesia di Serang, Banten, Sabtu (7/2/2026).

Nasional

Lampung Resmi Jadi Tuan Rumah Porwanas 2027

Sabtu, 7 Feb 2026 - 13:40 WIB