JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan bahwa situasi krisis global harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk mempercepat agenda transformasi nasional.
Hal itu disampaikan Muhadjir dalam arahan internal kepada jajaran kedeputian kesehatan dan pendidikan Kemenko PMK pada 24 Maret 2026, dengan mengutip arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 13 Maret 2026.
Krisis justru mempercepat rencana transformasi kita. Akhirnya kita dipaksa akselerasi. Kita sudah mengerti masalahnya, dari dulu kita ingin swasembada pangan dan energi, sekarang akan dipercepat,” ujar Muhadjir mengutip Presiden.
Selain fokus pada swasembada pangan dan energi, Muhadjir menegaskan perhatian besar pemerintah terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya di sektor kesehatan dan pendidikan.
Di bidang pendidikan, ia menekankan pentingnya menjaga proses pembelajaran tetap berjalan optimal dan mencegah terjadinya learning loss. Karena itu, pemerintah memprioritaskan pembelajaran tatap muka atau luring bagi siswa.
Proses pembelajaran harus tetap berjalan seperti biasa dan semakin optimal. Jangan sampai terjadi learning loss,” ujarnya.
Ia menambahkan, wacana penerapan metode hybrid yang menggabungkan pembelajaran luring dan daring sempat dibahas. Namun, saat ini pembelajaran daring dinilai belum menjadi kebutuhan mendesak.
Menurut Muhadjir, pemerintah akan terus mempercepat peningkatan kualitas pendidikan melalui berbagai program prioritas, seperti revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda, yang berada di bawah koordinasi lintas kementerian.
Ini prioritas utama pemerintah, baik di Kemendikdasmen, Kemenag, maupun Kemendiktisaintek,” katanya.
Di sektor kesehatan, Muhadjir memastikan layanan medis esensial tetap berjalan normal dan tidak terganggu oleh dinamika kebijakan efisiensi.
Selain itu, sebagai bagian dari transformasi pemerintahan, Kemenko PMK juga mendorong percepatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan kinerja birokrasi, serta efisiensi anggaran.
Ia menegaskan, perjalanan dinas non-esensial harus dikurangi, sementara rapat dan koordinasi dapat dioptimalkan secara daring. Penerapan flexible working arrangement (FWA) juga akan dilakukan secara terukur guna meningkatkan efektivitas kerja.
Pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kualitas SDM, serta akselerasi pembangunan yang berkeadilan harus diperkuat dengan cara-cara yang lebih cerdas dan efisien,” pungkasnya.
