JAKARTA – Isu perombakan Kabinet Merah Putih kembali mencuat dan menjadi perhatian publik. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto disebut-sebut tengah mempertimbangkan reshuffle kabinet dalam waktu dekat.
Namun hingga kini, Istana Negara menegaskan belum ada pembahasan resmi terkait wacana tersebut.
Dalam catatan Pemimpin Redaksi Jakartanews.id yang ditulis Naek Pangaribuan pada Jumat (30/1/2026), isu reshuffle kali ini berkembang luas di ruang publik seiring beredarnya sejumlah nama menteri dan pejabat tinggi negara yang dikaitkan dengan potensi pergantian posisi.
Beberapa nama yang ramai diperbincangkan antara lain Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Kepala Kantor Staf Presiden Muhammad Qodari, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, serta Menteri Pariwisata Widiyanti Putri.
Menanggapi isu tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan tidak mengetahui adanya rencana reshuffle.
Sugiono menegaskan bahwa perombakan kabinet sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden sebagai hak prerogatif konstitusional.
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid memilih tidak memberikan komentar terkait isu tersebut. Sikap ini memunculkan berbagai spekulasi di tengah publik, meski belum ada konfirmasi resmi dari Istana.
Di sisi lain, sejumlah nama baru juga disebut-sebut masuk dalam bursa calon menteri, seperti Budisatrio Djiwandono, Angga Raka Prabowo, dan Juda Agung.
Budisatrio sendiri telah membantah isu tersebut dan menegaskan fokus menjalankan tugasnya sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada pembahasan resmi mengenai reshuffle kabinet.
Prasetyo menjelaskan bahwa perubahan yang terjadi baru sebatas pengalihan jabatan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia, yang tidak termasuk kategori reshuffle kabinet.
Pemerintah berharap publik tidak berspekulasi berlebihan dan tetap menunggu keputusan resmi Presiden terkait evaluasi kinerja kabinet.
Reporter: Fahmy Nurdin
Editor: Fahmy Nurdin
