Jakarta – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk mempertahankan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) simpanan perbankan dalam Rapat Dewan Komisioner (RDK) yang digelar pada Senin (19/1).
TBP simpanan Rupiah di bank umum ditetapkan tetap sebesar 3,50 persen, sementara TBP simpanan Rupiah di Bank Perekonomian Rakyat (BPR) bertahan di level 6,00 persen. Adapun TBP simpanan dalam valuta asing (valas) pada bank umum dipertahankan sebesar 2,00 persen.
Ketentuan tersebut akan berlaku mulai 1 Februari hingga 31 Mei 2026.
Pelaksana tugas (Pgs) Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan dan Resolusi Bank, Ferdinan D. Purba, menjelaskan bahwa keputusan penetapan TBP dilakukan secara kredibel dengan mempertimbangkan berbagai indikator makroekonomi dan kondisi industri perbankan.
Penetapan TBP mempertimbangkan tren suku bunga pasar simpanan yang relatif menurun, pertumbuhan simpanan perbankan yang positif dengan likuiditas yang memadai, serta cakupan penjaminan simpanan yang jauh di atas mandat Undang-Undang,” ujar Ferdinan dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (22/1).
Selain itu, LPS juga mencermati prospek pertumbuhan ekonomi nasional serta risiko makroekonomi global yang masih dinamis. Ferdinan berharap perbankan tetap memperhatikan TBP dalam penghimpunan dana masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, LPS memaparkan perkembangan industri perbankan nasional. Per Desember 2025, kredit perbankan tumbuh 9,63 persen secara tahunan (year on year/yoy), terutama ditopang oleh pertumbuhan kredit investasi.
Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 13,83 persen (yoy), didorong oleh meningkatnya aktivitas belanja pemerintah dan korporasi. Dari sisi permodalan, industri perbankan tetap solid dengan rasio kecukupan modal (KPMM) sebesar 26,05 persen per November 2025.
Likuiditas perbankan juga berada pada level aman, tercermin dari rasio Alat Likuid terhadap DPK (AL/DPK) sebesar 28,57 persen, jauh di atas ambang batas 10 persen.
LPS mencatat, program penjaminan simpanan dengan nilai maksimal Rp2 miliar per nasabah per bank telah mencakup 99,94 persen rekening bank umum dan 99,97 persen rekening BPR, melampaui mandat Undang-Undang sebesar 90 persen.
Ferdinan juga mengimbau perbankan agar secara transparan menyampaikan informasi TBP kepada nasabah.
TBP merupakan bagian dari tiga syarat penjaminan LPS atau 3T, yakni simpanan tercatat dalam pembukuan bank, bunga simpanan tidak melebihi TBP LPS, serta nasabah tidak melakukan tindakan melanggar hukum yang merugikan bank,” tegasnya.
Kinerja LPS 2025
Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS, Farid Azhar Nasution, menyampaikan bahwa seluruh bank di Indonesia, baik bank umum maupun BPR, merupakan peserta program penjaminan LPS.
Sejak berdiri, LPS telah melakukan resolusi terhadap 1 bank umum, 130 BPR, dan 16 BPRS melalui mekanisme likuidasi, serta penempatan modal sementara dan bail-in pada beberapa bank.
Kecepatan pembayaran klaim juga terus meningkat. Saat ini, rata-rata pembayaran klaim pertama kali dilakukan dalam 5 hari kerja sejak izin usaha bank dicabut, lebih cepat dibandingkan lima tahun lalu yang mencapai 14 hari kerja.
Dari sisi keuangan, total aset LPS pada 2025 mencapai Rp276,2 triliun, tumbuh 13,6 persen. LPS juga membukukan surplus Rp33,8 triliun, serta Cadangan Penjaminan sebesar Rp213,4 triliun.
Program Strategis 2026
Memasuki 2026, LPS menyiapkan sejumlah program strategis, termasuk percepatan persiapan program penjaminan polis asuransi yang ditargetkan berjalan pada 2027, penguatan IT BPR, serta peningkatan literasi keuangan untuk menekan angka masyarakat unbanked.
Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu, menegaskan bahwa 2026 menjadi momentum penting bagi LPS.
Tahun 2026 merupakan the Great Leap bagi LPS. Kami akan mengoptimalkan seluruh sumber daya untuk menjadi lembaga resolusi yang terdepan dan terpercaya di kawasan regional,” ujarnya.
