Gunung Sindur – Komitmen Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) dalam mendorong kemandirian ekonomi warga binaan terus diperkuat. Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, menegaskan fokusnya pada pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia sebagai motor produktivitas sekaligus bekal reintegrasi sosial.
Hal itu terlihat saat Mashudi melakukan kunjungan ke Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur, Sabtu (21/3/2026), usai mewakili pemerintah dalam pembacaan remisi Hari Raya Idulfitri 1447 H. Alih-alih sekadar seremonial, Mashudi langsung meninjau berbagai unit usaha yang dikelola warga binaan pemasyarakatan (WBP).
Salah satu yang menjadi sorotan adalah produksi kandang baterai ayam petelur. Di lokasi tersebut, Mashudi tak hanya melihat proses produksi, tetapi juga langsung mengambil langkah cepat dengan menghubungi seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) lapas di Indonesia yang memiliki usaha peternakan ayam petelur.
Ia mendorong agar produk kandang hasil karya WBP Gunung Sindur menjadi pilihan utama untuk mendukung kebutuhan internal lapas.
Ini harus terhubung. Kalau di sini produksi kandang, lapas lain yang punya peternakan ayam petelur wajib menyerap. Dengan begitu, perputaran ekonomi antar-lapas berjalan,” tegas Mashudi.
Tak berhenti di situ, Mashudi juga meninjau langsung peternakan ayam petelur yang dikelola WBP, hingga fasilitas pengolahan gabah menjadi beras. Ia menilai, potensi UMKM di lapas sangat besar dan perlu dikelola dalam satu ekosistem yang saling terintegrasi.
Menurutnya, selain sektor peternakan dan pertanian, berbagai produk lain seperti kerajinan tangan, makanan olahan, hingga tekstil juga telah berkembang di banyak lapas.
Masalahnya bukan di produksi, tapi bagaimana kita mengelola distribusi dan pemasaran. Harus ada sinkronisasi. Misalnya, wilayah Gunung Sindur wajib ambil beras dari sini, tempe dari sini, telur dari sini. Kalau itu berjalan, ekonominya akan hidup,” ujarnya.
Mashudi juga mengungkapkan bahwa sejumlah produk hasil karya WBP bahkan telah menembus pasar internasional. Produk seperti cocopeat, sapu lidi, batik, tenun, hingga furnitur telah diekspor ke 24 negara di kawasan Eropa dan Asia.
Sudah banyak yang ekspor. Tinggal bagaimana kita perkuat sistemnya agar lebih konsisten dan berkelanjutan,” katanya.
Untuk mempercepat pengembangan, Ditjenpas juga menggandeng pihak ketiga. Kolaborasi ini dinilai penting guna meningkatkan kualitas produksi sekaligus memperluas akses pasar.
Meski demikian, Mashudi mengakui masih ada tantangan, terutama dalam menjaga keberlanjutan program di setiap UPT. Ia menyoroti pentingnya konsistensi sumber daya manusia agar program unggulan tidak berubah setiap terjadi pergantian pimpinan lapas.
Kita harus punya spesialisasi. Misalnya cocopeat ada di beberapa UPT tertentu, sapu lidi di lokasi lain. Jadi jelas identitas produksinya dan tidak berubah-ubah,” jelasnya.
Di sisi lain, Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur, Bambang Wijanarko, mengungkapkan bahwa permintaan terhadap produk kandang baterai ayam petelur justru masih jauh melampaui kapasitas produksi.
Saat ini untuk kebutuhan lima lapas saja sudah mencapai 30 ton, dan kita masih kekurangan untuk memenuhi permintaan pasar,” ujarnya.
Ia menjelaskan, satu set kandang baterai dijual dengan harga sekitar Rp125 ribu, yang dinilai kompetitif dan memiliki kualitas baik.
Ke depan, Ditjenpas juga menyiapkan pengembangan lapas terbuka sebagai pusat produksi skala besar, seperti di Kendal dengan lahan mencapai 110 hektare yang difokuskan pada sektor perikanan dan pertanian terpadu. Model serupa juga akan dikembangkan di berbagai daerah lain secara bertahap.
Dengan strategi integrasi, kolaborasi, dan orientasi pasar, Ditjenpas optimistis UMKM di lapas tidak hanya menjadi sarana pembinaan, tetapi juga kekuatan ekonomi baru yang memberi manfaat nyata—baik bagi warga binaan maupun masyarakat luas.
