JAKARTA — Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon menerima kunjungan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pemajuan Kebudayaan dari DPRD Jawa Barat di Jakarta, Sabtu (2/5). Pertemuan ini membahas sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyusunan regulasi kebudayaan di Jawa Barat.
Ketua DPRD Jawa Barat Bucky Wibawa mengatakan, penyusunan raperda harus selaras dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan sekaligus menjawab kebutuhan riil di daerah. Ia menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat, baik dari sisi kebijakan maupun pendanaan.
“Kami berharap perda ini tidak hanya berhenti sebagai regulasi, tetapi juga mendapat dukungan konkret agar kebudayaan di Jawa Barat dapat berkembang dan menjadi bagian dari pembangunan,” ujarnya.
Ketua Pansus Ahab Siabudin menilai kebudayaan perlu ditempatkan sebagai fondasi pembangunan daerah. Menurut dia, penguatan dari pemerintah pusat diperlukan agar kebijakan kebudayaan lebih terarah dan berkelanjutan, termasuk dalam aspek penganggaran.
Sementara itu, Tim Penyusun Raperda Zaini Alif menyebut Jawa Barat memiliki karakter multietnis dengan keragaman budaya yang tersebar di berbagai wilayah. Ia berharap raperda ini mampu mengakomodasi keberagaman tersebut melalui struktur pengaturan yang tepat.
Menanggapi hal itu, Fadli Zon mengapresiasi inisiatif DPRD Jawa Barat dalam menyusun raperda pemajuan kebudayaan. Ia menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk memperkuat kolaborasi lintas tingkat pemerintahan.
Menurutnya, kebudayaan memiliki peran strategis sebagai soft power sekaligus sumber pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.
Budaya kita sangat kaya, termasuk dari Jawa Barat. Ini bisa menjadi motor penggerak ekonomi melalui industri budaya dan kreatif,” kata Fadli.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan ekosistem kebudayaan melalui promosi, pengembangan ruang budaya, hingga penyelenggaraan festival serta revitalisasi situs budaya.
Fadli menegaskan pemerintah pusat akan terus mendorong kolaborasi dengan pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam memperkuat pemajuan kebudayaan.
Pemajuan kebudayaan memerlukan kerja bersama yang konsisten antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku budaya,” ujarnya.
