JAKARTA – Bendahara DPC PDI Perjuangan Kutai Kartanegara sekaligus Ketua Fraksi PDI Perjuangan Komisi I DPRD Kutai Kartanegara, Sugeng Hariadi, menyuarakan keprihatinannya terhadap kondisi masyarakat di wilayah pedalaman yang dinilainya belum sepenuhnya merasakan manfaat berbagai program pembangunan pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pernyataan tersebut disampaikan Sugeng di sela kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diselenggarakan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Jakarta, Sabtu (30/5/2026). Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya pemerataan pembangunan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang tinggal di daerah terpencil dan sulit dijangkau.
Menurut Sugeng, program-program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat harus dapat dirasakan secara merata tanpa memandang letak geografis suatu daerah. Ia menilai masih terdapat kesenjangan dalam distribusi manfaat pembangunan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pedalaman Kalimantan Timur.
“Kalau berbicara mengenai rasa keadilan, kita memiliki sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, masih ada masyarakat di pedalaman yang belum merasakan secara langsung manfaat dari program-program yang diberikan pemerintah,” ujar Sugeng.
Ia menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurutnya perlu dievaluasi dan disesuaikan dengan kondisi daerah-daerah terpencil. Evaluasi tersebut dinilai penting agar program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi dan sumber daya manusia Indonesia benar-benar menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada jauh dari pusat-pusat pelayanan publik.
Sugeng menjelaskan bahwa tantangan geografis menjadi salah satu kendala utama dalam pemerataan pembangunan di wilayah pedalaman Kalimantan Timur. Beberapa daerah, kata dia, hanya dapat diakses melalui jalur sungai dengan waktu tempuh yang sangat panjang.
“Di daerah kami masih ada wilayah yang untuk mencapainya membutuhkan perjalanan hingga satu minggu melalui sungai. Kondisi ini tentu berbeda dengan daerah perkotaan yang akses infrastrukturnya sudah memadai,” ungkapnya.
Lebih jauh, Sugeng menilai bahwa upaya menciptakan generasi unggul tidak cukup hanya melalui program bantuan konsumtif semata. Pemerintah juga perlu memperkuat sektor pendidikan, memperluas akses tenaga pengajar, serta meningkatkan sarana dan prasarana dasar di daerah terpencil.
Menurutnya, pendidikan yang berkualitas dan mudah diakses merupakan fondasi utama dalam membangun masa depan bangsa. Karena itu, ia berharap pemerintah memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kebutuhan masyarakat pedalaman yang hingga kini masih menghadapi berbagai keterbatasan.
“Kalau kita ingin menciptakan generasi bangsa yang maju dan terhindar dari kebodohan, maka pendidikan harus benar-benar hadir sampai ke pedalaman. Program pendidikan harus tepat sasaran dan mampu menjangkau daerah-daerah yang selama ini masih tertinggal,” katanya.
Dalam pandangannya, masih banyak wilayah di pedalaman yang belum menikmati fasilitas dasar yang selama ini dianggap biasa oleh masyarakat perkotaan. Keterbatasan akses listrik, sarana pendidikan, layanan kesehatan, hingga infrastruktur transportasi menjadi persoalan yang masih dihadapi sebagian masyarakat.
Sugeng menegaskan bahwa makna kemerdekaan seharusnya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di wilayah dengan akses pembangunan yang baik. Kemerdekaan, menurutnya, harus hadir secara nyata dalam bentuk pemerataan layanan publik dan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara.
“Jangan hanya melihat daerah yang berada di depan mata. Lihat juga masyarakat yang berada jauh di pedalaman. Mereka juga membutuhkan sentuhan pembangunan dan merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya diukur dari kemajuan kota-kota besar, tetapi juga dari kemampuan negara menghadirkan kesejahteraan hingga ke wilayah terluar, terpencil, dan tertinggal. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat memperkuat sinergi dalam mempercepat pemerataan pembangunan.
Pernyataan Sugeng mencerminkan aspirasi sebagian masyarakat di kawasan pedalaman yang masih menghadapi tantangan akses terhadap layanan dasar. Di tengah berbagai program pembangunan yang terus digulirkan pemerintah, masukan dari daerah dinilai penting sebagai bahan evaluasi agar kebijakan yang dijalankan semakin tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Dengan kondisi geografis yang beragam dan tantangan pembangunan yang berbeda di setiap daerah, pemerataan akses pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program kesejahteraan menjadi salah satu agenda penting dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional yang inklusif. Harapan tersebut sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang menjadi salah satu fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia, dari perkotaan hingga pelosok pedalaman.
Reporter: Fahmy Nurdin
Editor: Fahmy Nurdin
