JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pemerintah daerah (Pemda) memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Menurutnya, inflasi nasional merupakan hasil agregasi dari pengendalian harga yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah.
“Kami melihat bahwa pengendalian inflasi di tingkat daerah juga sangat bermanfaat untuk mengendalikan secara nasional, karena inflasi yang terjadi adalah kerjaan agregat pekerjaan pemerintah pusat dan daerah,” ujar Tito dalam pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit & Expo (FEKDI x IFSE) 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (25/9/2026).
Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2026.
Tito mengatakan pengendalian inflasi di daerah menjadi penting karena harga sejumlah komoditas, terutama pangan, dapat mengalami perubahan dalam waktu singkat. Karena itu, perkembangan harga perlu dipantau secara berkala agar pemerintah dapat melakukan intervensi secara tepat.
Kemendagri bersama kementerian dan lembaga terkait, kata Tito, secara rutin memonitor kondisi inflasi di berbagai daerah. Salah satunya melalui Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar setiap pekan.
Dalam rapat tersebut, pemerintah membahas berbagai komponen yang memengaruhi inflasi, mulai dari volatile food, administered prices, hingga core inflation.
“Saya berusaha terutama menjaga betul volatile items, makanan minuman, karena menyangkut masalah perut rakyat. Kalau sudah masalah perut rakyat, terlalu tinggi harganya, mahal, itu bisa menimbulkan grievances, ketidakpuasan,” kata Tito.
Ia menambahkan pemerintah juga memantau daerah yang mengalami kenaikan harga komoditas secara berulang. Jika kenaikan harga terjadi selama tiga pekan berturut-turut, Kemendagri akan mengirimkan tim untuk mengecek langsung kondisi di lapangan.
“Kalau sampai tiga kali, tiga minggu berturut-turut daerah itu tinggi terus kita akan buat tim, turun ke sana … Kita melihat apa penyebabnya dan cari solusinya,” ujarnya.
Perkuat Digitalisasi Pelayanan Publik
Selain pengendalian inflasi, Tito menyoroti upaya pemerintah mempercepat digitalisasi sektor keuangan dan pelayanan publik di daerah.
Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil), kata dia, terus memperkuat pemanfaatan data kependudukan. Data tersebut diintegrasikan dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mendukung pelayanan publik yang lebih optimal.
Salah satu pemanfaatannya adalah meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial melalui proses verifikasi dan validasi data penerima.
Tito mencontohkan penerapan pemanfaatan data kependudukan di Banyuwangi. Berdasarkan hasil uji coba yang disampaikan Tito, masih ditemukan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial.
“Contoh di Banyuwangi kita sudah diujicobakan. Hampir 70 persen [penerima bantuan] enggak tepat sasaran. Orang yang enggak layak. Sebaliknya, hampir 50 persen orang yang harusnya layak menerima itu enggak menerima. Nah, ini bisa diperbaiki,” pungkasnya.
Acara tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, serta sejumlah pihak terkait lainnya.
