Hakim Tolak Upaya Jaksa Hadirkan Saksi Ahli, Deolipa Yumara: PK adalah Hak Terpidana Adam Damiri

- Jurnalis

Senin, 17 November 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Kuasa hukum Adam Damiri, Deolipa Yumara, usai jalani persidangan PK di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (17/11/2025). (Dok-Okj/Fahmy Nurdin)

Foto: Kuasa hukum Adam Damiri, Deolipa Yumara, usai jalani persidangan PK di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (17/11/2025). (Dok-Okj/Fahmy Nurdin)

JAKARTA – Sidang lanjutan permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Mayjen TNI (Purn) Adam Rachmat Damiri dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana PT Asabri (Persero) kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (17/11/2025).

Sidang yang berlangsung secara terbuka itu menghadirkan pemohon PK melalui tim kuasa hukumnya serta pihak Kejaksaan sebagai termohon. Agenda persidangan kali ini berfokus pada penyampaian pendapat (kontra-memori) dari Jaksa Penuntut Umum terkait permohonan PK yang telah diajukan sebelumnya.

Kuasa hukum Adam Damiri, Deolipa Yumara, menjelaskan kepada media bahwa dalam persidangan terjadi dinamika ketika pihak jaksa mencoba menghadirkan seorang saksi ahli. Upaya tersebut langsung ditolak oleh majelis hakim.

“Tadi itu sebenarnya agendanya penyampaian pendapat dari Jaksa. Namun, Jaksa mencoba membawa saksi ahli. Ini langsung ditolak oleh majelis hakim karena dalam permohonan PK tidak dikenal adanya saksi ahli dari pihak Jaksa,” kata Deolipa.

Menurutnya, dalam proses PK, fokus utama berada pada permohonan yang diajukan oleh pihak terpidana. Kehadiran jaksa pun bersifat opsional dan hanya sebatas memberikan tanggapan.

“PK ini adalah hak pemohon, dalam hal ini Pak Adam Damiri sebagai terpidana. Beliau yang berhak menyampaikan alasan-alasan dan bukti barunya. Jaksa hanya memberi pendapat. Bahkan tanpa kehadiran Jaksa sekalipun, sidang tetap dapat berjalan,” ujarnya.

Deolipa menegaskan bahwa inti dari permohonan PK adalah pemeriksaan dokumen secara yuridis oleh Mahkamah Agung, termasuk menilai apakah terdapat novum atau bukti baru yang memenuhi syarat pengajuan PK.

“Nantinya seluruh dokumen, termasuk berita acara sidang, akan disusun hingga minggu depan. Setelah itu, berkas PK akan dikirim ke Mahkamah Agung untuk diperiksa dan disidangkan di sana,” jelasnya.

Ia berharap bahwa proses di Mahkamah Agung nantinya dapat memberikan hasil terbaik bagi kliennya.

“Mudah-mudahan setelah majelis hakim Mahkamah Agung memeriksa dan bermusyawarah, putusannya dapat membawa keadilan bagi Pak Adam Damiri,” tutup Deolipa.

Majelis hakim PN Jakarta Pusat menjadwalkan sidang lanjutan PK Adam Damiri pada pekan depan dengan agenda finalisasi berita acara sebelum seluruh dokumen diserahkan ke Mahkamah Agung.

Sidang PK selanjutnya akan sepenuhnya berada di ranah MA untuk diputus melalui musyawarah majelis hakim sesuai ketentuan hukum acara pidana.

Reporter: Fahmy Nurdin

Editor: Fahmy Nurdin

Berita Terkait

Hari KI Sedunia 2026, Menkum: Industri Olahraga Jadi Motor Ekonomi Berbasis Kekayaan Intelektual
Roy Suryo–Rismon Bersitegang, Polemik Ijazah Jokowi Memanas Jelang RJ
Kasus Dugaan Penipuan Jam Tangan Fiktif, Korban Bertambah, Kerugian Tembus Puluhan Miliar
Putusan PN Jakarta Pusat Akui Fransiska Kumalawati Susilo, Dr. Wilpan Pribadi: Klien Kami sebagai Istri yang Sah
Menteri HAM Bantah Kondisi Memburuk, Sebut Indonesia Dipercaya Pimpin Dewan HAM PBB
UU PPRT Resmi Disahkan, Negara Perkuat Perlindungan HAM Pekerja Rumah Tangga
Tak Ada Ampun! Polda Riau Sikat Tambang Emas Ilegal di Kuansing, Ribuan Rakit Tambang Dimusnahkan
Ombudsman Awasi Ketat Penyelenggaraan Haji 2026, Soroti Transisi Kementerian dan Layanan Jemaah
Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari OKJAKARTA.COM di GOOGLE NEWS. Untuk Mengikuti silahkan tekan tanda bintang.

Berita Terkait

Minggu, 26 April 2026 - 16:42 WIB

Hari KI Sedunia 2026, Menkum: Industri Olahraga Jadi Motor Ekonomi Berbasis Kekayaan Intelektual

Minggu, 26 April 2026 - 09:22 WIB

Roy Suryo–Rismon Bersitegang, Polemik Ijazah Jokowi Memanas Jelang RJ

Sabtu, 25 April 2026 - 16:03 WIB

Kasus Dugaan Penipuan Jam Tangan Fiktif, Korban Bertambah, Kerugian Tembus Puluhan Miliar

Jumat, 24 April 2026 - 14:09 WIB

Putusan PN Jakarta Pusat Akui Fransiska Kumalawati Susilo, Dr. Wilpan Pribadi: Klien Kami sebagai Istri yang Sah

Jumat, 24 April 2026 - 12:24 WIB

Menteri HAM Bantah Kondisi Memburuk, Sebut Indonesia Dipercaya Pimpin Dewan HAM PBB

Berita Terbaru

Foto: Munjirin Festival Walet Emas 2026 Jadi Ajang Silaturahmi Akbar Warga Kebumen di Jakarta Timur.

Wali Kota Jakarta Pusat

Munjirin Apresiasi Festival Walet Emas 2026, Perkuat Persaudaraan Perantau Kebumen

Minggu, 26 Apr 2026 - 23:40 WIB

Foto: Gubernur DKI Tegaskan Komitmen Pendidikan Gratis

Mertopolitan

Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Resmi Jalan, Ini Rinciannya

Minggu, 26 Apr 2026 - 19:53 WIB