JAKARTA — Upaya memperoleh keterangan resmi terkait rencana pembangunan Embung Cakung Barat kembali menemui jalan buntu. Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta hingga kini belum mampu memberikan penjelasan yang dinilai publik sebagai hak dasar atas informasi, terutama menyangkut proyek strategis pengendalian banjir.
Pada Senin (24/11/2025), sejumlah jurnalis mendatangi kantor Dinas SDA di kawasan Tanah Abang. Kedatangan mereka sudah diterima oleh petugas keamanan dan diarahkan ke bagian Humas. Namun, bukannya mendapatkan klarifikasi, para pewarta hanya disambut staf honorer bernama Samudra yang mengaku tak memiliki kewenangan memberi pernyataan resmi.
“Saya tidak bisa memberikan statement resmi untuk saat ini. Akan saya koordinasikan dengan Kasubag Umum,” kata Samudra, seraya menyebut pejabat yang dimaksud sedang tidak berada di tempat.
Kondisi ini memunculkan kritik dari kalangan jurnalis dan masyarakat yang sejak awal menunggu kejelasan nasib proyek embung—fasilitas yang digadang-gadang menjadi solusi penting dalam mitigasi banjir di Cakung Barat. Minimnya keterbukaan informasi dianggap bertolak belakang dengan prinsip pelayanan publik, terlebih ketika warga membutuhkan kepastian terkait pengerjaan program penanggulangan banjir.
Sejumlah pihak menilai Dinas SDA semestinya tetap mampu menyampaikan penjelasan elementer, seperti progres kajian, kesiapan anggaran, maupun perkiraan jadwal pelaksanaan. Keterbukaan itu dinilai penting agar publik tak terus berada dalam ketidakpastian, apalagi setelah dukungan datang dari seluruh unsur pemerintah tingkat kota—mulai dari ketua RT, lurah, camat, hingga Wali Kota Jakarta Timur.
Hingga kini, dinas yang memiliki otoritas penuh dalam kajian teknis dan anggaran belum mengeluarkan satu pun pernyataan resmi. Padahal, urgensi Embung Cakung Barat terus meningkat seiring tingginya risiko banjir dan kebutuhan warga akan kepastian langkah penanganan jangka panjang.
Mandeknya akses informasi hari ini semakin mempertegas tuntutan publik. Dinas SDA diminta segera membuka kanal komunikasi yang jelas dan dapat diakses media, termasuk memberikan update status rencana, hasil kajian, hingga timeline implementasi yang realistis.
Tanpa transparansi, pembahasan Embung Cakung Barat dikhawatirkan hanya berhenti pada wacana—alih-alih menjadi program konkret yang mampu memperkuat mitigasi banjir di Jakarta.
Penulis Matyadi
